PKB Buka Dialog dengan Masyarakat Sipil Jumat, Bahas Tuntutan 17+8
- PKB minta maaf karena kinerja di DPR belum memenuhi ekspektasi publik
- PKB menolak keras bentuk kekerasan selama aksi demo
- PKB bakal bantu masyarakat yang terluka saat demo
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Riezal Ilham mengatakan pihaknya akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat sipil terkait tuntutan rakyat 17+8. Tenggat waktu untuk pemenuhan 17 tuntutan yakni pada Jumat (5/9/2025). Sedangkan, 8 tuntutan wajib dipenuhi pada 31 Agustus 2026.
"DPP PKB berkomitmen untuk mendorong adanya dialog langsung fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam di DPR RI dengan masyarakat sipil yang mempunyai tuntutan yang akan dilaksanakan pada 5 September di DPR RI," ujar Riezal di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat pada Rabu (3/9/2025).
Pertemuan itu, kata dia, dapat ikut disaksikan secara daring melalui akun DPP PKB. Ia menyebut aksi dialog serupa juga bakal dilakukan oleh fraksi PKB yang berada di DPRD Provinsi dan Kabupaten serta Kota.
"Sehingga, kawan-kawan yang ingin menyampaikan aspirasinya bisa mengakses fraksi PKB di perwakilan DPR dan DPRD-nya masing-masing," tutur dia.
Dialog langsung yang dilakukan oleh PKB sudah dimulai lebih dulu oleh pimpinan DPR dengan menerima perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus. Wakli Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menjanjikan memenuhi tuntutan 17+8, termasuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Kendati sikap tersebut tidak disampaikan langsung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Riezal mengeklaim bahwa pernyataannya itu merupakan kesepakatan bersama para pengurus DPP PKB.
1. PKB minta maaf karena kinerja di DPR belum memenuhi ekspektasi publik
Lebih lanjut, Riezal mewakili PKB memohon maaf kepada publik karena masih banyak tindakan atau kinerja partai dengan dominan warna hijau itu belum bisa memenuhi ekspektasi masyarakat. Ia pun menjanjikan PKB bakal menjadi partai yang dekat dengan publik dan mengadvokasikan keinginan masyarakat.
Sementara, terkait dengan pengawasan para kader yang duduk di DPR dan DPRD, PKB memiliki sistem yang disebut SIMPEL.
"Ini merupakan sistem pengawasan terhadap seluruh anggota fraksi PKB dari DPR RI sampai DPRD Kabupaten Kota. Sisitem ini nanti akan bisa diakses oleh publik," kata Riezal.
Dengan begitu, katanya, evaluasi yang dilakukan PKB terhadap para kadernya tidak hanya terjadi ketika ada demo besar-besaran.
"Seluruh evaluasi publik dapat dilakukan pengawasannya selama lima tahun hingga 2029," imbuhnya.
2. PKB menolak keras bentuk kekerasan selama aksi demo
Selain itu, DPP PKB menolak keras segala bentuk kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian selama aksi demo digelar sejak pekan lalu. Mereka juga mengimbau agar semua pihak, khususnya pihak kepolisian, agar menahan diri.
"Kami ingin ada evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh aparat keamanan, penanganan aksi yang lebih humanis karena sudah jatuh terlalu banyak korban," kata Riezal.
Hingga hari ini, total sudah ada 10 orang yang meninggal dunia selama aksi demo dari 28 hingga 31 Agustus 2025. Pengurus harian PKB juga mendesak ada evaluasi dan reformasi bagaimana pihak kepolisian menghadapi aksi demo.
"Kami mohon juga kepada masyarakat agar tidak melakukan perusakan-perusakan fasilitas umum. Jangan terjebak oleh provokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan justru malah merusak fasilitas yang dipakai oleh publik," tutur dia.
3. PKB bakal bantu masyarakat yang terluka saat demo
Riezal juga menyampaikan PKB berkomitmen untuk membantu setiap individu yang terluka. PKB membuka diri bagi masyarakat sipil yang terlibat dalam aksi dan terluka untuk dihubungi.
"Silakan hubungi anggota legislatif dari DPP-PKB dari fraksi PKB agar akses kesehatannya dapat dibantu," kata Riezal.
