PKB: Konstitusi Kita Tak Mungkin Ada Matahari Kembar
- Waketum PKB bantah adanya matahari kembar di pemerintahan Prabowo
- Konstitusi Indonesia tidak memungkinkan adanya matahari kembar dalam pemerintahan, hanya presiden dan wakil presiden
- Jazilul menekankan agar halalbihalal jajaran menteri ke Jokowi tidak dipolitisir, Mardani juga menegaskan agar tidak ada 'matahari kembar'
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, mengomentari soal isu adanya dualisme kepemimpinan alias matahari kembar, di pemerintahan Presiden, Prabowo Subianto.
Isu tersebut muncul lantaran sejumlah menteri Kabinet Merah Putih bersilaturahmi ke kediaman Presiden Ketujuh RI, Joko "Jokowi" Widodo. Bahkan ada menteri yang masih anggap Jokowi sebagai bos.
1. Tidak memungkinkan ada matahari kembar
Jazilul membantah anggapan tersebut. Ia menegaskan dalam konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini, tidak memungkinkan adanya matahari kembar dalam sebuah pemerintahan.
Konstitusi di Indonesia hanya mengakui kepala negara yakni presiden, yang dibantu wakil presiden.
"Di dalam konstitusi kita tidak memungkinkan ada matahari kembar. Tidak ada itu. Yang ada presiden dengan wakil presiden. Kalau itu dianggap matahari kembar, ya tidak, karena konstitusinya itu bukan kembar. Itu ada di presiden," tegas Jazilul.
2. Jangan politisir halalbihalal
Lebih lanjut, Jazilul menekankan agar berbagai pihak tidak mengaitkan halalbihalal yang dilakukan jajaran menteri ke Jokowi sebagai kegiatan politik belaka. Menurutnya, sah-sah saja apabila ada seorang menteri yang ingin silaturahmi dalam suasana Idul Fitri.
"Sudah lah kita tidak usah mempolitisir halal-di halal, publik sudah bisa menilai semuanya. Mana yang tulus, mana yang tidak. mana itu peristiwa politik mana peristiwa halalbihalal. Karena sekarang ini tumpukan dari media sosial ini luar biasa dan sebab itu ambil positifnya saja untuk ke depan ini apa. Jadi masa iya sih seorang menteri tidak boleh halal-di halal boleh saja kita, semuanya boleh kok," tegasnya.
3. PKS sebut matahari kembar
Sebelumnya, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengomentari silaturahmi sejumlah menteri ke rumah Jokowi. Dia menilai hal tersebut positif, tetapi ia mengingatkan tidak boleh ada 'matahari kembar' dalam satu pemerintahan.
"Biar bagaimana pun presiden kita Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya dan komitmennya," ujar Mardani di akun media sosialnya, dikutip Minggu (13/4/2025).
Meskipun ia meyakini Prabowo tidak tersinggung melihat sejumlah menterinya aktif bersilaturahmi Lebaran ke kediaman Jokowi di Solo.
"Jadi, pesan saya cuma satu, jangan ada 'matahari kembar'. Satu matahari saja berat, apalagi kalau dua (matahari), gitu," tutur Mardani.
