Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

PKS Janjikan Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan SIM Seumur Hidup

ilustrasi STNK (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Jakarta, IDN Times - Partai politik saat ini tengah berlomba-lomba mencari dukungan publik. Caranya dengan mengumbar janji, salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai berideologi Islam konservatif ini berjanji akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) penghapusan pajak sepeda motor serta pemberlakuan SIM seumur hidup.

1. Sepeda motor didominasi orang berekonomi lemah

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, Almuzzammil Yusuf, mengungkapkan pihaknya akan memperjuangkan RUU tersebut karena merasa pengguna sepeda motor di Indonesia didominasi oleh orang berekonomi lemah. 

Dengan menghapus pajak sepeda motor dan memberlakukan SIM seumur hidup, diharapkan akan membantu meringankan beban ekonomi rakyat. “Penghapusan pajak sepeda motor ini akan mengurangi beban pemilik sepeda motor,” ujarnya dalam keterangan resmi.

2. Sepeda motor alat produksi masyarakat pedesaan dan perkotaan

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Muzammil beralasan bahwa sepeda motor digunakan seluruh golongan masyarakat baik di kota maupun desa. Di desa, motor bisa digunakan sebagai pengangkut hasil pertanian sedangkan di kota digunakan untuk mobilisasi seperti yang dilakukan ojek online.

“Ojek online membuat kita harus mendefinisikan ulang makna transportasi publik yang selama ini selalu berupa mega proyek dari pemerintah,” ungkapnya.

3. PKS ingin beban masyarakat berkurang

Septianda Perdana/ANTARA FOTO

PKS berharap penghapusan pajak motor dan pemberlakuan SIM ini dapat mengurangi beban rakyat. Menurut Muzammil, kebijakan ini berkaca pada keberhasilan KTP yang kini berlaku seumur hidup serta kebijakan di beberapa negara.

“Tujuan utamanya agar biaya yang dibayar masyarakat ringan,” katanya.

4. Muzammil yakin penghapusan pajak gak akan mengganggu APBD

ilustrasi STNK (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Meski pajak dihapus, Muzammil yakin bahwa hak tersebut tidak akan mengganggu APBD. Sebab, data dibeberapa provinsi menunjukan bahwa pendapat dari sektor tersebut gak terlalu besar.

“Data di beberapa provinsi menunjukan porsi pajak sepeda motor itu sekitar 7-8 persen dari total APBD,” jelasnya.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Dwi Agustiar
EditorDwi Agustiar
Follow Us