AS-Arab Saudi Resmi Sepakati Kerja Sama Nuklir Sipil Bernilai Miliaran

- Amerika Serikat dan Arab Saudi menandatangani kerja sama nuklir sipil bernilai miliaran dolar untuk memperkuat kemitraan energi dan ekonomi jangka panjang, dengan dokumen kini diajukan ke Kongres AS.
- Isu pengayaan uranium menjadi sorotan utama karena berpotensi memicu perdebatan di parlemen AS terkait pengawasan, meski pemerintah menegaskan kesepakatan tetap mengikuti standar nonproliferasi tertinggi.
- Kesepakatan diumumkan di tengah ketegangan AS-Iran yang meningkat, dengan harapan dapat memperkuat keamanan energi serta memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara.
Jakarta, IDN Times – Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi resmi menyepakati kerja sama nuklir sipil untuk mendukung kebutuhan energi Riyadh sekaligus membangun kemitraan jangka panjang bernilai miliaran dolar. Departemen Energi AS menyatakan kesepakatan tersebut mencakup Perjanjian 123 berdasarkan Section 123 of the Atomic Energy Act of 1954 beserta pengamanan bilateral yang menyertainya.
Kesepakatan yang ditandatangani Menteri Energi Chris Wright bersama Pangeran Abdulaziz bin Salman itu diumumkan pemerintahan Donald Trump pada Rabu (22/7/2026) sebagai langkah bersejarah untuk menciptakan lapangan kerja bergaji tinggi di AS dan memperluas ekspor teknologi nuklir. Dokumen tersebut kini telah diajukan ke Kongres AS untuk ditinjau.
"Perjanjian ini mencerminkan komitmen bersama kedua negara kami untuk memperkuat hubungan komersial AS-Saudi, memberikan kemakmuran di dalam negeri dan keamanan kepada sekutu kami di luar negeri," kata Wright, dikutip Al Jazeera.
1. Isu pengayaan uranium menjadi sorotan

Pengayaan uranium menjadi poin penting dalam kerja sama tersebut. Sejumlah laporan media menyebut kesepakatan itu berpotensi mengizinkan Arab Saudi melakukan pengayaan uranium di dalam negeri, meski pernyataan resmi belum menjelaskan hal tersebut. Jika nantinya dipastikan masuk dalam perjanjian, poin itu diperkirakan memicu penolakan dari anggota parlemen AS yang menyoroti aspek pengawasan.
Di sisi lain, Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) pada dasarnya mengizinkan pengayaan uranium untuk tujuan damai. Meski begitu, uranium dengan tingkat pengayaan tinggi dapat dialihfungsikan menjadi senjata, sementara Israel hingga kini menjadi satu-satunya negara di kawasan Timur Tengah yang diyakini memiliki persenjataan nuklir.
2. Pemerintah AS menyampaikan manfaat kerja sama

Di tengah kekhawatiran yang muncul, pemerintahan Trump menyatakan kerja sama tersebut akan memperkuat standar nonproliferasi global sekaligus mempererat hubungan strategis kedua negara. Wright juga memastikan perjanjian itu menaati standar keselamatan dan nonproliferasi nuklir tertinggi dengan mengandalkan teknologi terbaik rancangan AS.
Mengutip laporan The Guardian, Direktur Utama Westinghouse Electric Company Dan Sumner menilai langkah tersebut sangat krusial. Sumner juga menyebut kesepakatan itu menjadi langkah penting yang memperkuat keamanan energi, membuka peluang bagi industri dan pekerja AS, serta mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan manfaat investasi yang signifikan bagi kedua negara.
3. Ketegangan AS-Iran membayangi kesepakatan

Pengumuman kerja sama nuklir ini mengemuka di tengah ketegangan konflik AS dengan Iran yang masih membara. Ketegangan bereskalasi sejak Trump bersama Israel melancarkan perang terhadap Iran pada Februari untuk mencegah Tehran melakukan pengayaan uranium dan memperoleh senjata nuklir, usai sempat membom fasilitas nuklir Iran pada tahun sebelumnya.
Dalam dengar pendapat di hadapan Komite Alokasi Anggaran Senat AS untuk meminta tambahan dana militer, Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyebut kampanye militer tersebut telah menelan biaya 37,5 miliar dolar AS (setara sekitar Rp673,9 triliun). Eskalasi itu juga diwarnai peluncuran rudal dan drone oleh Iran ke sejumlah target yang berkaitan dengan pasukan AS serta fasilitas energi di kawasan Teluk.
Melalui kesepakatan tersebut, AS dan Arab Saudi berharap dapat memetik manfaat ekonomi dan keamanan bersama dengan tetap menerapkan standar keselamatan yang ketat.

















