Polemik Dualisme PMI Agung Laksono vs JK, Menko PMK: Bukan Urusan Kita
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, buka suara soal polemik dualisme kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI) versi Agung Laksono vs Jusuf Kalla.
Menurutnya, masalah tersebut bukan urusan Menko PMK. Namun terkait legalitas kepengurusan merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Itu bukan urusan kita, kalau urusan legalitas kepengurusan urusan Kumham,” kata Pratikno saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
1. Pemerintah terbantu dengan adanya PMI
Pratikno tak memungkiri, pemerintah merasa terbantu dengan keberadaan PMI.
“Jadi kan pemerintah sangat terbantu dengan PMI ya. Pemerintah sangat ingin bekerja sama dengan PMI," kata dia.
2. Pemerintah ingin PMI solid
Oleh sebab itu, kata Pratikno, pemerintah menginginkan agar PMI tetap solid dan tidak terjadi dualisme kepengurusan.
Hanya saja, ujar dia, masalah tersebut merupakan kewangan Kemenkumham.
"Oleh karena itu pemerintah sangat ingin PMI solid. Tapi masalah legalitas, masalah itu di Kumham,” kata dia.
3. Kepengurusan organisasi perlu melalui proses demokrasi
Lebih lanjut, Pratikno memaparkan, pihaknya mendukung kepengurusan sebuah organisasi perlu dibentuk melalui proses demokrasi. Ia pun enggan membahas mengenai dualisme PMI versi Jusuf Kalla dan Agung Laksono.
Menteri lulusan sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) ini lantas kembali menegaskan, kepengurusan PMI berada di bawah koordinasi Kemenkumham.
“Pesan kepengurusan itu tanggung jawab Kemenkumham,” tegas dia.
