Polisi Pantau Penyusup di Aksi May Day Buruh
Jakarta, IDN Times - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, menyatakan pihaknya menerjunkan 6.000 aparat keamanan demi menjaga aksi May Day yang digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta, Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), dan Istora Senayan. Diharapkan, dengan kekuatan yang terdiri dari gabungan 4.000 anggota Polri dan 2.000 TNI tersebut, dan dibantu kekuatan cadangan sebanyak 4.500 personel gabungan, aksi pada Senin (1/5/2023) bisa berjalan lancar.
Fokus TNI-Polri dalam aksi kali ini juga mengantisipasi adanya oknum tertentu yang memiliki agenda lain. Dia menegaskan, pihaknya sudah mengumpulkan informasi sejak dini dan akan melakukan mitigasi agar aksi berjalan lancar serta damai.
"Kami sudah lama melakukan pengumpulan informasi, intelijen itu ada di Polsek, Polres, dan Polda. Inteljen punya jalan khusus untuk memonitor orang orang atau kelompok yang punya agenda lain," sambungnya
Jenderal bintang dua itu berharap, tidak ada oknum yang memiliki agenda lain dalam aksi May Day 2023. Sehingga, jalannya aksi berjalan dengan tertib dan damai.
"Kami memliki langkah-langkah untuk mengamankan itu, kami sejak dini lakukan antisipasi," ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan akan membawa massa sekitar 50 ribu orang. Selain di Jakarta, sejumlah daerah juga menggelar aksi serupa.
"Untuk di Jakarta, massa buruh ada 50.000 orang. Pukul 09.30 WIB sampai dengan 12.30 WIB aksi May Day di Istana dan Gedung MK," kata Said dalam keterangannya, Minggu (30/4/2023).
Berikut tuntutan buruh saat May Day:
1. Cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker.
2. Cabut parliamentary threshold 4 persen dan Presidential threshold 20 persen karena membahayakan demokrasi yang kita kenal.
3. Sahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga.
4. Tolak RUU kesehatan
5. Reforma agraria dan kedaulatan pangan. Tolak bank tanah, tolak impor beras kedelai dan lain-lain.
6. Pilih capres yang pro buruh dan kelas pekerja. Partai buruh haram hukumnya berkoalisi dengan parpol yang mengesahkan UU Ciptakerja.
7. HOSTUM, hapus out scorsing tolak upah murah.
