Prabowo Minta Pengurusan Dokumen Rusak Akibat Banjir Gratis
- 63.230 dokumen kependudukan sudah diproduksi
- 54 sekolah di Sumatra bakal gelar kegiatan belajar di tempat pengungsian
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto meminta pengurusan dokumen kependudukan tidak dikenakan biaya bagi warga yang terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatra. Pesan Prabowo itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, ketika menyampaikan perkembangan terkait bencana di Pulau Sumatra.
"Atas petunjuk dari Bapak Presiden, tadi juga sudah disampaikan bahwa terkait dengan masalah pengurusan kembali seluruh dokumen yang dimiliki oleh masyarakat, diminta untuk tidak dipungut biaya,"ujar Prasetyo di Jakarta Timur pada Senin (29/12/2025).
Dia pun meminta kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian agar memonitor pelaksanaannya.
"Supaya tidak ada oknum-oknumn di lapangan yang memanfaatkan situasi," kata dia.
Tito mengatakan, Dukcapil setempat sudah melayani pengurusan dokumen tanpa biaya sesuai arahan Prabowo. Pihaknya juga sudah membentuk tim untuk memperoleh informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mana saja yang tidak beroperasi karena terdampak bencana.
"Berdasarkan pendataan hanya tiga Dukcapil yang betul-betul tidak berjalan yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Langsa," ujar Tito.
1. 63.230 dokumen kependudukan sudah diproduksi
Tito mengatakan, dokumen kependudukan yang rusak sudah mulai diperbaiki. Hingga Senin (28/12/2025), sudah ada 63.320 dokumen yang dicetak. Semua disiapkan untuk warga dan mereka bisa mendapatkannya tanpa biaya sepeser pun.
"Mulai dari Kartu Keluarga, KTP elektronik, ada juga akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain yang diperlukan di dalam data itu. Semuanya tidak ada yang bayar," ujar Tito.
Mantan Kapolri itu menambahkan, pihaknya akan bekerja untuk membantu pengurusan dokumen kependudukan yang hilang akibat bencana.
"Kami akan terus bekerja, artinya membantu masyarakat yang kehilangan dokumen, supaya mereka punya data-data dokumen dan sekali lagi tidak dipungut bayaran," kata dia.
2. 54 sekolah di Sumatra bakal gelar kegiatan belajar di tempat pengungsian
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan, ada sekitar 54 sekolah di tiga provinsi di Sumatra bakal menggelar kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru, 5 Januari 2026 di tenda pengungsian.
Puluhan sekolah tersebut mengalami kerusakan parah akibat bencana dan belum bisa direnovasi dalam waktu dekat. Meski begitu, kegiatan belajar mengajar, kata Pratikno, tetap akan berjalan sesuai jadwal.
"Pelaksanaannya (kegiatan belajar mengajar) berbeda antar daerah dan dampaknya," ujar Pratikno di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Mantan Menteri Sekretaris Negara itu kemudian memaparkan keadaan lokasi sekolah di tiga provinsi. Di Aceh, kata dia, ada 14 sekolah yang dalam kondisi benar-benar rusak berat, 21 sekolah rusak berat di Sumatra Barat, dan 19 sekolah di Sumatra Utara masih belum bisa dibersihkan.
"Jadi, pembelajaran tetap jalan, tapi model pembelajaran berbeda-beda. Kemendikdasmen sudah turun ke lapangan dan menjamin (meski pengajaran) di tenda darurat, proses pembelajaran akan berjalan semaksimal mungkin," kata dia.
3. Jumlah korban meninggal dunia sudah mencapai 1.141 jiwa
Berdasarkan data terbaru yang dikutip dari BNPB, jumlah korban meninggal dunia di tiga provinsi di Sumatra sudah mencapai 1.141 jiwa. Angka kematian itu bisa terus bertambah akibat masih ada 163 orang yang dilaporkan masih hilang. Jumlah korban meninggal dunia tertinggi berada di Aceh yakni 301 jiwa.
Hampir 400 ribu jiwa masih tinggal di tenda pengungsi. 166.925 rumah mengalami rusak berat. Jumlah pengungsi tertinggi berada di Aceh Utara yang nyaris mencapai 167 ribu orang.
