Jakarta, IDN Times - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang menggaungkan kembali asas Marhaenisme sebagai filosofi di balik arah kebijakan ekonomi Prabowonomics.
Kendati mengapresiasi pengakuan tersebut, PDIP mengingatkan agar Marhaenisme tidak sekadar menjadi istilah politik, tetapi dibuktikan lewat kebijakan konkret yang berpihak pada rakyat kecil di akar rumput.
"Marhaenisme ini kan suatu asas, teori perjuangan, dan cara bagaimana Indonesia mencapai merdeka. Kami mengucapkan terima kasih bahwa Presiden Prabowo juga menggaungkan itu untuk menegaskan tentang watak kekuasaan yang berpihak kepada rakyat banyak," kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, usai upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).
Hasto menjelaskan, esensi Marhaenisme yang dicetuskan Bung Karno menekankan pada kedaulatan rakyat miskin, khususnya kaum petani dan pekerja kecil. Oleh karena itu, jika Prabowonomics mengadopsi semangat Marhaenisme, maka indikator utamanya harus terlihat dari penguatan alat produksi rakyat.
"Ketika kita berteriak 'Marhaenisme,' maka bagaimana petani itu bisa berdaulat, bagaimana petani bisa mendapatkan tanah sebagai alat produksinya, mendapatkan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan kualitas produknya, serta benih-benih unggul karya anak bangsa. Itu yang harus dijabarkan," ujar Hasto.
Hasto juga mengungkapkan bahwa PDIP sebenarnya lebih mendorong penggunaan istilah Indonesianomics. Menurut dia, konsep ekonomi Indonesia sejatinya telah dirumuskan secara kokoh oleh para pendiri bangsa melalui Pancasila, UUD 1945, dan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana demi mewujudkan cita-cita Trisakti.
Dia menegaskan, keberhasilan visi ekonomi seorang Presiden tidak ditentukan oleh pilihan nama atau penamaan konsep di awal, tetapi dari pengakuan rakyat atas hasil kerjanya.
"Gagasannya untuk adil, makmur, berdaulat itu gagasan yang lahir dari Indonesia merdeka, bukan gagasan orang per orang. Kekuatan itu ada di produksi rakyat, bukan di oligarki. Jadi bukan dari namanya dulu, tapi dari kerja konkretnya di dalam mengubah persoalan struktural memakmurkan rakyat, baru rakyat memberikan pengakuan," kata Hasto.