"Secara khusus, Pemerintah Aceh secara resmi telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami di tahun 2004, seperti UNDP dan UNICEF. Kami menyurati untuk ikut dalam pemulihan pascabencana," ujar Juru Bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA, Minggu (14/12/2025).
Profil Muzakir Manaf, Gubernur Aceh yang Surati Dua Lembaga PBB
Intinya sih...
- Muzakir Manaf, Gubernur Aceh yang aktif di GAM dan KPA
- Julukan Mualem melekat karena kiprahnya sebagai Panglima GAM
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Jakarta, IDN Times - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem menjadi sorotan publik seiring penanganannya terhadap bencana banjir yang masih melanda provinsi tersebut. Memasuki pekan ketiga, sejumlah wilayah di Aceh masih terisolasi dan antrean untuk membeli gas elpiji mulai terlihat di beberapa titik.
Melihat hal tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh secara resmi meminta bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk ikut dalam pemulihan pascabencana.
Selain itu, Mualem juga menerima tim relawan dari China untuk membantu pencarian korban.
Di tengah sorotan atas penanganan banjir, siapa sebenarnya Mualem di balik kiprahnya sebagai Gubernur Aceh? Berikut profil lengkapnya!
Table of Content
1. Latar belakang Muzakir Manaf dan kiprahnya di organisasi dan politik Aceh
Dikutip dari Profil Pemerintah Daerah Aceh (PPID Aceh), Mualem lahir di Mane Kawan, Saenuddon, Aceh Utara pada 3 April 1964. Riwayat pendidikannya dimulai dari SDN Seunuddon di Aceh Utara, lalu melanjutkan ke SMP Negeri Idi dan SMA Negeri Panton Labu. Pada periode 1986 hingga 1989, dia menjalani pelatihan militer di Camp Tajura, Libya.
Dalam kiprah organisasi, dia tercatat sebagai anggota Pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari 1986 hingga 2005. Selama periode itu, dia menduduki berbagai posisi penting. Mulai dari Panglima Wilayah Pase dan Wakil Panglima Negara (1998-2002), hingga Panglima Negara GAM (2002-2006).
Pascapenandatanganan nota kesepahaman Helsinki, dia menjadi Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) sejak 2005 dan Ketua Umum Partai Aceh sejak 2007 sampai sekarang.
Sebelumnya, Mualem pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh bersama Zaini Abdullah pada tahun 2012 hingga 2017, lalu dia mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh sebagai Gubernur, tetapi belum terpilih.
Dalam Pilkada 2024, Mualem maju dengan dukungan koalisi tiga partai besar, yakni Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PKS. Dia berpasangan dengan Fadhlullah, Ketua Partai Gerindra Aceh yang juga anggota DPR RI. Pasangan ini akhirnya dilantik dalam rapat paripurna istimewa DPR Aceh pada 12 Februari 2025.
2. Asal usul panggilan Mualem yang melekat pada dirinya
Dilansir dari KPU Aceh, julukan Mualem terkenal melekat pada diri Muzakir Manaf. Gelar ini dalam terminologi Aceh disematkan kepada sosok yang dianggap memiliki pengetahuan tinggi di bidang kemiliteran serta kemampuan untuk mentransfer ilmu tersebut kepada pasukannya. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Panglima GAM menggantikan Abdullah Syafie yang wafat pada Januari 2002.
Setelah sayap militer dibubarkan, dibentuklah Komite Peralihan Aceh (KPA) sebagai wadah transisi bagi para mantan kombatan sebagai masyarakat sipil. Sejak pembentukannya pada tahun 2005 hingga sekarang, Mualem tetap menjabat sebagai Ketua KPA dan juga merangkap sebagai Ketua Umum.
Kini, panggilan Mualem tetap digunakan oleh masyarakat Aceh sebagai bentuk sapaan kehormatan, tidak hanya di kalangan mantan kombatan GAM tetapi juga masyarakat secara luas.
3. Harta kekayaan Muzakir Manaf
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis pada 28 Agustus 2024, total kekayaan Mualem sebagai calon gubernur saat itu tercatat sebesar Rp48.318.030.236. Harta tersebut didominasi oleh kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp44.031.300.000 yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Aceh, seperti Lhokseumawe, Banda Aceh, Aceh Utara, Pidie, Aceh Timur, dan Bireuen.
Selain properti, dia juga memiliki alat transportasi seperti mobil dan sepeda motor senilai Rp1.690.000.000, harta bergerak lainnya senilai Rp2.178.000.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp558.730.236. Laporan tersebut juga mencantumkan hutang sebesar Rp140.000.000.
