PSI Sentil Yasonna Terkait Gelar Pahlawan Soeharto: Jangan Ikut Campur
- Yasonna diminta tak mendikte pemerintah
- PSI dukung pemerintah soal pemberian gelar bagi Soeharto
- Yasonna minta gelar pahlawan nasional untuk Soeharto dikaji ulang
Jakarta, IDN Times - Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestri Barus, meminta Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly tak perlu ikut campur dalam pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto. Yasonna meminta rencana itu dikaji ulang.
Menurutnya, negara ini sudah cukup punya perangkat yang mumpuni dan menjalankan fungsinya masing-masing. Ia mengatakan, Yasonna mestinya paham prosedur dalam bertata negara.
"Yasonna Laoly tidak perlu lah ikut ikutan meributkan soal pemberian gelar pahlawan oleh negara," kata Bestari kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).
1. Yasonna diminta tak mendikte pemerintah
Bestari menyinggung jabatan Yasonna sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI dua periode selama rezim Presiden ke-7 RI Joko "Jokowi" Widodo berkuasa.
Yasonna seharusnya menjadi seseorang yang paling paham tentang mekanisme dan tata kelola bernegara. Jangan sampai ketika pemerintahan Presiden Prabowo sedang bekerja, justru didikte bagaimana pemerintah seharusnya bekerja.
"Subyektifitas jangan dijadikan sandaran untuk memberikan penilaian. Biarkan pemerintah melaksanakan tugas mengelola negara ini dengan sebagaimana mestinya," kata dia.
2. PSI dukung pemerintah soal pemberian gelar bagi Soeharto
Bestari menegaskan, PSI mendukung penuh pemerintah agar tidak terpengaruh dengan kebisingan ini dalam mengambil keputusan untuk gelar pahlawan nasional bagi Soeharto.
Ia berharap, keputusan pemerintah memberikan kegembiraan bagi keluarga Soeharto.
"Semoga apa yg menjadi keputusan pemerintah RI dapat memberikan kebahagian dan kebanggaan untuk keturunan/keluarga," kata dia.
3. Yasonna minta gelar pahlawan nasional untuk Soeharto dikaji ulang
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Yasonna Laoly, mengkritik wacana pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden ke-2 RI Soeharto. Ia meminta pemerintah untuk mengkaji ulang sebelum resmi diumumkan ke publik pada Senin (10/11/2025).
Ia melihat rencana penganugerahan gelar pahlawan untuk mantan mertua Presiden Prabowo Subianto itu menuai ragam reaksi di publik.
"Sekarang terjadi pro kontra yang sangat besar ya. Jadi, reaksi-reaksi, kalau boleh ya kita berharap sebaiknya pemberian gelar pahlawan nasional betul-betul dikaji dengan baik lah," kata Yasonna di Gedung DPR RI, dikutip Kamis (6/11/2025).
