Puan Kini Disebut Mirip Oposisi, PDIP: DPR Memang Lembaga Pengawas
Jakarta, IDN Times - Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno membela Ketua DPR Puan Maharani yang disebut kini seperti oposisi pemerintah. Ia mengatakan Puan bekerja sesuai kewenangannya sebagai DPR.
"DPR adalah lembaga pengawas dalam struktur ketatanegaraan kita dan dalam sistem demokrasi yang kita bangun. Apa yang diperankan Ketua DPR masih dalam bingkai konsensus ketatanegaraan dan sistem check and balance yang kita sepakati," kata Hendrawan saat dihubungi, Minggu (1/8/2021).
1. Puan dinilai peka terhadap isu sosial dan kemanusiaan
Dia melanjutkan kapasitas Puan dalam memberi tanggapan dari isu yang beredar yakni sebagai Ketua DPR. Hendrawan mengatakan Ketua DPP PDIP tersebut merupakan sosok perempuan yang memiliki kepekaan tinggi untuk kehidupan masyarakat.
"Bu PM (Puan Maharani) tampil dalam kapasitas sebagai Ketua DPR. PM adalah perempuan pertama dari 23 Ketua DPR dalam sejarah Indonesia. Ada nilai plus lain, perempuan biasanya lebih memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap hal-hal yang menyangkut kemanusiaan dan kehidupan ekonomi rakyat," tambahnya.
2. Pengamat nilai Puan berubah untuk Pilpres 2024
Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyoroti perubahan sikap Puan. Ia menduga perubahan ini terkait dengan strategi menjelang Pilpres 2024.
"Puan Maharani berubah drastis belakangan ini. Sebelumnya jarang nongol sebagai narasumber dalam pemberitaan di media, sekarang muncul setiap hari," kata Jamiluddin, dalam keterangannya, Minggu (1/9/2021).
Tak hanya itu, lanjutnya, baliho dan spanduk Puan juga bertebaran di sekitar jalan. Jamiluddin pun mempertanyakan perubahan pada Puan yang drastis.
3. Puan disebut seolah mirip oposisi
Dia mengatakan perubahan Puan ini sangat sulit dipahami, sebab tak mencerminkan sosok koalisi pemerintah. Jamiluddin mengatakan Puan seperti kehilangan identitas.
"Bahkan arah pemberitaannya sudah banyak yang mengeritik pemerintah. Puan seolah pihak oposisi, bukan gerbong partai koalisi pendukung pemerintah," jelasnya.
Meski begitu, ia menjelaskan Puan malah akan salah dikenali masyarakat bila hal ini berlanjut. Jamiluddin menilai framing yang diciptakan Puan gagal.
"Kalau semua perubahan tampilan Puan itu sebagai settingan untuk mengantarkannya pada capres (calon presiden) 2024, maka upaya publikasi tersebut tampaknya mengalami kegagalan. Tim kreatif dan tim media Puan, seandainya ada, tampaknya gagal mengemas Ketua DPR RI. Kemasan yang vulgar membuat masyarakat melihat sosok Puan pada dunia lain," jelasnya.
