Ini Rekam Jejak Khamami, Bupati Pertama yang Dicokok KPK di Tahun 2019
Jakarta, IDN Times - Upaya penindakan yang begitu massif dan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2018 lalu terhadap kepala daerah, rupanya tidak membuat mereka jera untuk melakukan aksi rasuah. Hal itu terbukti di tahun 2019, lembaga antirasuah kembali menciduk satu kepala daerah di Provinsi Lampung.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah pada Kamis dini hari (24/1) mengonfirmasi adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik sehari sebelumnya di tiga lokasi di Lampung.
"Di tiga lokasi itu, total diamankan 8 orang. Ada dari unsur kepala daerah, pegawai swasta dan unsur PNS," ujar Febri ketika memberikan keterangan di gedung KPK pada dini hari tadi.
Ia kemudian menjelaskan, jumlah orang yang diamankan bertambah menjadi 11 orang. Sebagian sudah tiba di gedung KPK untuk dimintai keterangan. Sisanya masih dalam perjalanan.
Salah satu orang yang masih diboyong ke Jakarta adalah Bupati Mesuji, Khamami. Pria berusia 51 tahun itu sebelumnya adalah anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2004-2014. Lalu, bagaimana rekam jejak Khamami? Berapa nilai harta kekayaan yang ia miliki?
1. Khamami dilantik bersama wakilnya di dalam penjara
Di dalam situs resmi Pemkab Mesuji, tertulis, sebelum ia duduk sebagai bupati, Khamami pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung selama dua periode yakni dari tahun 2004 hingga 2014. Setelah itu, di tahun 2012, ia berhasil memenangkan pilkada dan dilantik menjadi Bupati.
Namun, ada hal yang menarik saat pelantikannya pada tujuh tahun lalu. Ia dilantik bersama wakilnya, Ismail Ishak di dalam Rumah Tahanan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Lho mengapa? Karena Ismail sempat berkasus dan ditahan karena terlibat kasus suap dana penyertaan modal BUMD Tulang Bawang.
Pelantikan pasangan tersebut sempat menuai penolakan dari DPRD setempat, lantaran status wakil Khamami yang menjadi tahanan. Tetapi, Gubernur Lampung ketika itu, Sjachroedin ZP, tetap melantik keduanya di dalam rutan.
"Pelantikan ini memang tidak lazim, karena seharusnya dilakukan di depan sidang paripurna DPRD. Tetapi, diskresi ini harus dilakukan, demi kepentingan umum," ujar Sjachroedin ketika itu.
2. Khamami sempat tetap ingin wakilnya menjabat walau sudah jadi narapidana, tapi ditolak
Walaupun sudah menjadi narapidana, namun Khamami sempat menginginkan agar wakilnya pada tahun 2012 lalu, Ismail Ishak tetap dibolehkan menjabat sebagai wakil bupati. Padahal, statusnya saat itu sudah menjadi napi karena terbelit kasus suap.
Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri. Menurut Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Reydonnyzar Moenoek, Mendagri ketika itu sudah mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian Ismail.
"Dia kan sudah mendapat vonis berkekuatan hukum tetap. Kalau tidak diberhentikan, malah Mendagri yang salah dan dianggap melanggar aturan," kata Reydonnyzar.
Ismail kemudian meninggal pada tahun 2016 usai menyelesaikan masa hukumannya di penjara yakni satu tahun.
3. Khamami memiliki harta kekayaan Rp22,4 miliar
Berdasarkan harta kekayaan yang pernah ia laporkan ke KPK pada tahun 2016 lalu, Khamami memiliki total harta Rp22,4 miliar. Angka ini mengalami kenaikan dari pelaporan tahun 2011 lalu yang mencapai Rp14,1 miliar.
Di dalam laporan harta kekayaan yang bisa dicek oleh publik, Khamami tercatat memiliki harta paling banyak dalam bentuk tanah dan bangunan. Tercatat, ada 41 tanah yang tersebar di beberapa area di Lampung antara lain Tulang Bawang, Lampung Tengah dan Lampung Utara.
Dari perolehan harta berupa tanah ini saja, Khamami sudah memiliki harta mencapai Rp10,3 miliar. Ia juga memiliki 19 kendaraan bermotor yang terdiri dari kendaraan roda dua dan empat. 17 di antaranya adalah mobil. Merk-merk mobil yang dimiliki juga beragam dan ada juga yang premium seperti Mitsubishi Pajero keluaran tahun 2009 lalu yang ia beli senilai Rp355 juta. Ada pula Toyota Fortuner keluaran tahun 2010 yang dibeli senilai Rp380 juta.
Selain itu, ia juga memiliki 36 jenis usaha berupa perkebunan dan usaha sarang burung walet.
4. Khamami adalah kader Partai Nasional Demokrat
Khamami diketahui merupakan kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Bahkan, posisinya masuk sebagai Dewan Pertimbangan Partai Nasdem di tingkat Kabupaten Mesuji.
Sementara, dalam keterangan tertulisnya, Ketua DPW Nasdem Lampung, Taufik Basari mengatakan partai tempatnya bernaung selalu mendukung dan menghormati proses hukum yang ada di KPK.
"Kami sepenuhnya menyerahkan pada proses hukum. Bupati Khamami adalah Dewan Pertimbangan Nasional Partai Nasdem di tingkat Kabupaten Mesuji. Sebagaimana ketentuan yang berlaku di Partai Nasdem, maka kalau ada kader yang terkena kasus korupsi, maka pilihannya hanya ada dua, yakni berhenti atau diberhentikan," kata Taufik.
DPW Partai Nasdem, kata Taufik, mengaku telah berkomunikasi dengan Khamami pada Kamis pagi. Keterangan Khamami juga diperkuat dengan informasi dari anggota keluarganya. Menurut mereka, Khamami siap mengundurkan diri dari Partai Nasdem.
5. Khamami menjadi kepala daerah ke-39 yang ditangkap KPK melalui OTT
Dari data yang dimiliki oleh KPK, Khamami menjadi kepala daerah pertama yang diproses oleh lembaga antirasuah di tahun 2019. Sementara, berdasarkan data, pria berusia 51 tahun itu menjadi kepala daerah ke-39 yang diproses oleh KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) sejak tahun 2012 lalu.
Data yang disusun oleh IDN Times, pada tahun 2018 lalu, KPK berhasil menangkap 21 kepala daerah melalui upaya penindakan. Apakah angka tersebut akan terlampaui pada tahun 2019? We'll see ya, guys.
