Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Rekayasa Lalu Lintas Demo Ojol di DPR dan Medan Merdeka Selatan

Rekayasa Lalu Lintas  Demo Ojol di DPR dan Medan Merdeka Selatan
Demo ojol memanas dengan membakar ban di sekitaran Patung Kuda pada Kamis (29/8/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)
Intinya sih...
  • Arus lalu lintas dari Budi Kemuliaan dan Traffic Light Oteva dialihkan
  • Pengalihan arus lalu lintas juga dilakukan di Ladokgi dan Bundaran Semanggi
  • Ribuan ojol akan mematikan aplikasi secara serentak di DPR hari ini
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia) akan menggelar  aksi unjuk rasa di Medan Merdeka Selatan dan DPR/MPR RI pada hari ini (17/9/2025).

Kabagops Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefadus menerangkan, pihaknya telah menyiapkan skenario rekayasa arus lalu lintas guna mengantisipasi kepadatan kendaraan. Namun, sifatnya situasional mengikuti dinamika di lapangan.

"Kalau seandainya dipenuhi para peserta aksi maka jalan dialihkan dahulu jadi tidak bisa melintas ke Medan Merdeka Selatan," kata Robby saat dihubungi, Rabu (17/9/2025).

1. Arus dari Budi Kemuliaan dan Traffic Light Oteva dialihkan

Demo ojol memanas dengan membakar ban di sekitaran Patung Kuda pada Kamis (29/8/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)
Demo ojol memanas dengan membakar ban di sekitaran Patung Kuda pada Kamis (29/8/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Nantinya, kendaraan dari Budi Kemuliaan maupun Traffic Light Oteva yang mengarah ke Medan Merdeka Selatan akan dialihkan. Sementara kendaraan dari Kedutaan Amerika, Jalan Medan Merdeka Selatan mengarah ke arah Sarinah Utara masih bisa melintas.

"Kita sementara siapkan pengalihan di Medan Merdeka Selatan. Kami upayakan (massa) tidak sampai ke Kementerian Perhubungan. Kalaupun ke Kementerian Perhubungan sebaiknya hanya perwakilan saja dari teman-teman ojol yang nantinya diterima," ucap dia.

2. Pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan di Ladokgi

Demo ojol di Surabaya menagih Kepgub Jatim, Kamis (20/7/2023). IDN Times/Ardiansyah Fajar.
Demo ojol di Surabaya menagih Kepgub Jatim, Kamis (20/7/2023). IDN Times/Ardiansyah Fajar.

Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan di sekitar kawasan DPR/MPR Jakarta Pusat. Pengalihan akan dilakukan di pojokan Ladokgi, dan Bundaran Semanggi, agar tidak menimbulkan kemacetan lebih panjang.

Dia mengatakan, pengemudi ojek daring diminta menyampaikan tuntutannya secara tertib. Polisi telah menyiapkan pengawalan bagi massa dari titik kumpul Markas Garda di Senen.

"Kita juga melakukan pengawalan kepada teman-temen ojol yang bergerak dari Markas Garda di senen. Kita siapkan tim Mandala, dari titik kumpul massa untuk mengawal massa sampai lokasi penyampaian," ujar dia.

3. Ribuan ojol bakal kepung DPR hari ini

Demo ojol tolak jalan berbayar atau ERP di depan Gedung DPRD DKI JAKARTA, Rabu (25/1/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)
Demo ojol tolak jalan berbayar atau ERP di depan Gedung DPRD DKI JAKARTA, Rabu (25/1/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Ribuan pengemudi ojol, taksi daring, dan kurir logistik, akan mematikan aplikasi secara serentak pada Rabu (17/9/2025). Aksi ini dilakukan bersamaan dengan demonstrasi yang digelar di Istana Presiden, DPR RI, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Gabungan Aksi Roda Dua, GARDA, mengundang seluruh Aliansi, Serikat, Federasi, Konfederasi, Organisasi, Asosiasi, Lembaga, Komunitas dan seluruh Single Fighter untuk turun aksi akbar 5000 demonstran gabungan ojol, driver online, dan kurir online, serta pihak mana pun yang simpati atas perjuangan ojol untuk hadir pada AKSI 179," bunyi pernyataan GARDA dalam seruan aksi.

Dalam seruan tersebut, diperkirakan sebanyak 5.000 demonstran akan turut serta dalam aksi ini. GARDA mengundang seluruh elemen perjuangan mulai dari aliansi, serikat, federasi, konfederasi, organisasi, asosiasi, lembaga, komunitas, hingga para pejuang independen (single fighter), untuk turun ke jalan memperjuangkan nasib dan hak-hak pekerja transportasi digital yang selama ini dinilai belum mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB di Gerbang Utama DPR RI ini membawa tujuh tuntutan utama. Salah satu poin penting yang disuarakan adalah desakan agar DPR dan pemerintah segera membentuk Undang-Undang Transportasi Online, demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pekerja di sektor ini.

Selain itu, para pengemudi juga menuntut agar potongan yang diberlakukan oleh aplikator dibatasi maksimal 10 persen, serta meminta adanya regulasi tarif pengantaran barang dan makanan yang adil dan transparan.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Jumawan Syahrudin
Jujuk Ernawati
Jumawan Syahrudin
EditorJumawan Syahrudin
Follow Us

Latest in News

See More

Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome–Manggarai Capai 69,88 Persen

17 Sep 2025, 17:48 WIBNews