Mengenal Board of Peace, Dewan Perdamaian Tandingan PBB Bentukan Trump

Presiden AS, Donald Trump (The White House, Public domain, via Wikimedia Commons)

BoP didefinisikan dalam draf piagamnya sebagai organisasi internasional yang bertujuan mempromosikan stabilitas serta memulihkan pemerintahan yang sah. Trump akan menjabat sebagai ketua sekaligus perwakilan AS dengan kekuasaan yang sangat besar. Ia akan menjabat tanpa batasan waktu yang ditentukan dan hanya bisa diganti jika mengundurkan diri secara sukarela atau dianggap tidak mampu melalui keputusan bulat seluruh anggota dewan eksekutif. Trump bahkan berhak menunjuk penerusnya sendiri serta membubarkan entitas-entitas di bawah naungan dewan.

Mekanisme pengambilan keputusan BoP juga dinilai sangat terpusat. Meskipun dewan mengadakan pemungutan suara tahunan di mana setiap negara anggota memiliki satu suara, segala keputusan mayoritas tetap harus mendapatkan persetujuan dari Trump. Selaku ketua, Trump juga memiliki hak veto untuk membatalkan keputusan dewan serta hak suara tambahan untuk memecahkan hasil imbang.

Model keanggotaan BoP sendiri terbagi menjadi dua jalur. Jalur pertama adalah keanggotaan bergilir selama tiga tahun yang bisa didapatkan secara gratis melalui undangan langsung dari ketua. Jalur kedua, yang menjadi sorotan, adalah status anggota tetap yang hanya bisa diperoleh jika negara tersebut menyetor uang tunai sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp16,9 triliun) pada tahun pertama keanggotaan mereka.

Dana tersebut diklaim akan dialokasikan untuk membiayai operasional dewan serta proyek-proyek rekonstruksi di wilayah konflik seperti Gaza. Namun, mantan negosiator AS, Aaron David Miller, mengkritik sistem ini yang dinilai mirip dengan keanggotaan klub golf Mar-a-Lago milik Trump.

"Saya tidak bisa membayangkan siapa pun yang masih menjunjung proses demokrasi akan mampu bergabung dan mengatasi berbagai hambatan hukum serta politik karena harus menyerahkan hak partisipasi sendiri kepada hak veto Trump, apalagi sampai harus merogoh kocek satu miliar dolar hanya untuk keanggotaan yang lebih dari tiga tahun," kata Miller, dilansir CNN.

ilustrasi bendera Israel. (unsplash.com/Taylor Brandon)

Operasional Board of Peace dijalankan oleh Founding Executive Board atau Dewan Eksekutif Pendiri, sebuah lingkaran elit yang anggotanya dipilih langsung oleh Trump. Komposisi dewan ini didominasi oleh loyalis politik, tokoh bisnis, dan figur yang dikenal dekat dengan Israel. Nama-nama yang masuk dalam daftar antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, serta utusan khusus Steve Witkoff.

Jared Kushner dikenal sebagai arsitek Perjanjian Abraham pada masa jabatan pertama Trump dan memiliki hubungan dekat dengan para pemimpin Teluk. Sementara itu, kehadiran pebisnis seperti Marc Rowan, CEO Apollo Global Management, dan Steve Witkoff, pengusaha real estat sekaligus utusan Trump, memperlihatkan pendekatan ekonomi yang kental.

Selain figur politik dan bisnis, Trump juga menunjuk dua penasihat senior, Aryeh Lightstone dan Josh Gruenbaum, untuk mengelola strategi harian dan eksekusi mandat dewan. Dilansir Middle East Eye, Aryeh Lightstone sebelumnya dikenal sebagai staf senior Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman, yang memiliki rekam jejak dengan kelompok sayap kanan serta gerakan pemukim di Israel.

Nama lain seperti Marc Rowan tercatat pernah menyebut dirinya pendukung bangga Israel dan perusahaannya memiliki investasi di wilayah pendudukan. Komposisi ini telah memunculkan kritik terkait netralitas BoP yang akan menangani isu sensitif seperti konflik Palestina. Kelompok Jihad Islam di Gaza menyebut penunjukan mereka selaras dengan spesifikasi Israel dan tidak merepresentasikan kepentingan Palestina.

pemandangan Jalur Gaza (unsplash.com/Mohammed Ibrahim)

Rekonstruksi Jalur Gaza akan menjadi tugas pertama bagi BoP. Badan ini secara langsung membawahi Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah pemerintahan transisi yang diisi oleh teknokrat Palestina non-partisan. Dipimpin oleh Dr. Ali Shaath, mantan pejabat Otoritas Palestina, NCAG diberi mandat untuk memulihkan layanan publik, membangun kembali sekolah dan rumah sakit, serta menstabilkan ekonomi warga tanpa campur tangan faksi politik seperti Hamas maupun Fatah.

Untuk menjamin keamanan dan melucuti senjata kelompok milisi, BoP membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di bawah komando Mayor Jenderal AS Jasper Jeffers. Pasukan internasional ini bertugas menjaga ketertiban, mengamankan distribusi bantuan kemanusiaan, serta melatih kepolisian baru Palestina. Keberadaan pasukan asing menjadi syarat dalam fase kedua rencana damai Trump guna memastikan Gaza tidak lagi menjadi basis serangan terhadap Israel.

Pengawasan operasional di lapangan dipercayakan kepada Nickolay Mladenov, mantan utusan khusus PBB untuk Timur Tengah, yang ditunjuk sebagai Perwakilan Tinggi. Mladenov bertindak sebagai penghubung antara kebijakan elit BoP di level global dengan realitas teknis yang dihadapi NCAG di lapangan.

Guna menggalang dukungan regional, dibentuk pula Dewan Eksekutif Gaza yang melibatkan perwakilan negara-negara berpengaruh di kawasan. Dewan ini beranggotakan tokoh-tokoh seperti Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, diplomat Qatar Ali Al-Thawadi, Kepala Intelijen Mesir Hassan Rashad, dan Menteri Uni Emirat Arab Reem Al-Hashimy. Keterlibatan Turki dan Qatar sempat memicu protes dari kabinet Israel yang menuduh kedua negara tersebut terlalu dekat dengan Hamas, dilansir NYT.

Konferensi Gaza di Mesir pada 13 Oktober 2025 yang dihadiri berbagai pemimpin dunia (President.az, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons)

Trump telah menyebar undangan keanggotaan BoP ke berbagai negara. Undangan tidak hanya dikirim ke sekutu dekat, tetapi juga ke pemimpin negara yang selama ini berseberangan dengan Barat, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping. Kremlin mengonfirmasi telah menerima undangan tersebut dan menyatakan Presiden Putin sedang mempelajari detail serta nuansa dari tawaran Trump.

Di sisi lain, negara-negara seperti Hungaria, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Argentina di bawah Presiden Javier Milei menyambut antusias inisiatif ini dan menyatakan kesiapannya untuk bergabung. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga setuju untuk bergabung setelah sebelumnya sempat mengkritik keterlibatan Turki. Namun, suara sumbang terdengar dari dalam kabinet Israel, di mana Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menolak rencana tersebut karena dianggap akan merugikan Israel.

Penolakan lain datang dari sekutu AS di Eropa, khususnya Prancis. Pemerintahan Emmanuel Macron menolak undangan tersebut karena menilai piagam BoP tidak kompatibel dengan komitmen internasional Prancis terhadap PBB. Paris menilai mandat dewan yang tumpang tindih dengan Dewan Keamanan PBB berpotensi merusak tatanan multilateral yang sudah ada. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper mengkritik potensi keterlibatan Putin, menyebut pemimpin Rusia itu tidak pantas berada di organisasi yang menyandang nama "perdamaian".

bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Makaristos, Public domain, via Wikimedia Commons)

Menurut laporan NYT, ambisi Donald Trump melalui BoP melampaui sekadar penyelesaian konflik di Gaza. Piagam organisasi secara eksplisit menyebutkan mandat untuk mengamankan perdamaian abadi di area yang terdampak atau terancam konflik. Trump menginginkan sebuah lembaga yang lebih gesit, efektif, dan bebas dari birokrasi berbelit yang menurutnya membuat PBB lamban dalam merespons krisis.

Trump sendiri memang dikenal kerap mengkritik efektivitas PBB. Ia menilai organisasi yang bermarkas di New York itu telah gagal memenuhi potensinya dalam mencegah konflik. Di bawah kepemimpinan Trump, AS bahkan telah mengurangi kontribusi finansialnya untuk PBB secara signifikan.

Potensi rivalitas ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan diplomat dan pejabat PBB. Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock memperingatkan, merusak legitimasi satu-satunya institusi yang menaungi seluruh bangsa akan membawa dunia ke masa-masa gelap. Sementara Miller menilai PBB terlalu besar, terlalu tahan banting, dan terlalu terintegrasi dalam lanskap hukum internasional untuk bisa digeser begitu saja oleh lembaga baru.