Deddy Mizwar Pernah Lapor ke Jokowi Dugaan Kongkalikong Izin Meikarta
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/pras.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mantan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku sempat melapor ke Presiden Joko "Jokowi" Widodo soal adanya kongkalikong di pembangunan proyek Meikarta di Cikarang, Bekasi. Ia melapor ke Jokowi pada 2017 lalu ketika mantan Gubernur DKI Jakarta itu tengah berkunjung ke Muara Gembong.
"Saya bilang ketika itu sudah ada yang main bola liar, kan beberapa pejabat juga sudah berkomentar," ujar Deddy kepada media, Rabu (12/12), usai diperiksa oleh penyidik KPK selama hampir 5 jam. Bagaimana respons Jokowi usai mendengar laporan Deddy?
1. Jokowi beri instruksi agar pemberian izin dilakukan sesuai aturan
ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariMenurut Deddy, usai mendengar laporan dari dia, Jokowi memberikan instruksi agar proses pemberian izin dilakukan sesuai prosedur dan aturan.
"Ya sudah, selesai (urusan). (Yang diberi izin) hanya 84,6 hektar," kata Deddy, Rabu sore.
Sebelumnya Deddy sempat meminta agar proyek Meikarta dihentikan sementara pada 2017 lalu. Hal itu lantaran kawasan tersebut belum memperoleh rekomendasi dari pemerintah. Sementara, pengembang sudah melakukan pemasaran dan penjualan di area Meikarta.
"Saya cek di Pemprov belum ada permohonan izin tapi malah sudah dipasarkan. Kami putuskan ini dihentikan sampai mereka mohon izin untuk rekomendasi," kata dia.
Baca Juga: Diperiksa KPK Soal Meikarta, Ini Jawaban Deddy Mizwar
2. KPK endus ada aliran dana untuk mengakali izin tata ruang pembangunan Meikarta
IDN Times/Fitang Budhi AdhitiaSebelumnya KPK sudah mengendus adanya aliran dana dari pihak Lippo Group untuk mengubah Peraturan Daerah soal tata ruang. Namun, Juru Bicara KPK Febri Diansyah enggan menyebut nominal aliran dana untuk mengubah perda tersebut.
Editor’s picks
Menurut Deddy, prosedur untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tidak mudah. Selain harus mendapatkan persetujuan Pemprov, juga harus mengantongi restu dari pemerintah pusat.
"Karena yang namanya tata ruang tadi adalah top to down. Jadi, bukan karena kabupaten mengubah (aturan itu) maka bisa dilakukan (pengembangan proyek)," ujar mantan bintang iklan tersebut.
3. Deddy membantah pernah dihubungi Presiden Direktur Lippo Group James Riady
(CEO Lippo Group James Riady tiba di gedung KPK) ANTARA FOTO/Aprilio AkbarDeddy membantah pernah dihubungi oleh Presiden Direktur Lippo Group James Riady. Namun, ia mengakui memang mengenal semua pihak yang bekerja di perusahaan pengembang proyek Meikarta.
"Saya kenal semua kok. Ada juga Pak Ketut (Ketut Budi Wijaya, Presiden Direktur Lippo Karawaci). Saya katakan ada satu hal yang tidak bisa dipenuhi yakni kami memberikan izin seperti yang diiklankan, karena itu melanggar tata ruang," kata dia.
Kalau dilanggar, kata Deddy, maka pejabat terkait pasti akan masuk penjara. "Karena itu kan pelanggaran tata ruang dan tergolong pidana," tutur dia.
4. KPK berencana memanggil mantan Gubernur Jawa Barat
(Ilustrasi kasus korupsi proyek Meikarta) IDN Times/Cije KhalifatullahSelain Deddy, lembaga antirasuah berencana memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam kasus dugaan suap proyek Meikarta. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengonfirmasi adanya rencana pemanggilan itu.
"Namun, belum diketahui kapan penyidik akan memanggil yang bersangkutan, bisa jadi pekan depan," kata Febri yang ditemui di Gedung KPK, Rabu malam.
Baca Juga: Diperiksa KPK, Deddy Mizwar: Meikarta Tak Beres Sejak Awal
Berita Terkini Lainnya
