SPPG Boros Rp1 T, DPR Usul MBG Disetop Sementara Selama Libur Sekolah
- Charles Honoris meminta BGN menghentikan sementara program MBG selama libur sekolah untuk evaluasi menyeluruh, menyoroti pemborosan SPPG hingga Rp1 triliun per bulan di tengah tekanan fiskal negara.
- Ia mendesak audit total seluruh dapur MBG terkait keamanan pangan, efisiensi anggaran, dan tata kelola, serta menegaskan dapur bermasalah harus ditutup demi keselamatan lebih dari 40 ribu anak terdampak.
- Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan jumlah titik SPPG membengkak menjadi 27.877 dari rencana awal 21 ribu, memicu dugaan jual-beli titik dan pemborosan insentif mencapai Rp1 triliun per bulan.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Charles Honoris mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) melalukan evaluasi menyeluruh dengan menghentikan sementara program makan bergizi gratis (MBG) selama libur sekolah. Ia menilai, evaluasi ini penting agar pemerintah bisa melihat secara objektif bagian yang sudah berjalan baik dan yang perlu diperbaiki.
Menurut dia, pemborosan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang mencapai Rp1 triliun per bulan tidak bisa dianggap sepele. Apalagi, kondisi fiskal negara sedang menghadapi banyak tekanan dan kebutuhan anggaran di sektor lain tidak kalah besar.
"Momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program," kata Charles kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).
1. Dorong BGN audit semua dapur MBG
Selain itu, Ketua DPP PDIP itu mendorong pemerintah mengaudit seluruh dapur SPPG yang beroperasi, baik dari aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, maupun tata kelola pengadaannya.
Ia juga meminta agar seluruh dapur MBG yang terbukti tidak memenuhi standar atau berulang kali menyebabkan kasus keracunan, tak cuma ditegur, tetapi harus ditutup permanen.
"Kita tidak boleh lupa bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 40 ribu anak menjadi korban keracunan makanan dalam pelaksanaan program ini. Karena itu keselamatan dan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama," kata dia.
2. Parameter kesuksesan MBG bukan seberapa banyak penerima manfaat
Anggota Fraksi PDIP itu mengatakan, parameter keberhasilan program MBG jangan hanya diukur dari seberapa banyak penerima manfaat atau berapa besar anggaran yang dibelanjakan.
Menurut dia, evaluasi harus menyasar apakah program ini benar-benar berhasil memperbaiki status gizi anak-anak yang membutuhkan, aman dikonsumsi, dan dikelola secara efisien serta akuntabel.
"Jadi menurut saya, momentum libur sekolah ini sebaiknya dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Jangan sampai karena mengejar target kuantitas, kita mengabaikan kualitas, keamanan pangan, dan efektivitas penggunaan uang negara," kata dia.
3. Dapur MBG boros Rp1 triliun per bulan
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan jumlah titik SPPG untuk MBG ternyata membengkak sebanyak 6.877 titik dari rencana awal sekitar 21 ribu titik, sehingga Pemerintah perlu melakukan penataan ulang program MBG dalam satu bulan.
Menurut Zulhas, sebanyak 21 ribu titik SPPG tersebut mulanya akan dibangun untuk di daerah aglomerasi. Karena itu, menurut Zulhas, pembengkakan jumlah titik SPPG diduga ada praktik jual-beli titik SPPG. Dengan setiap dapur SPPG memperoleh insentif senilai Rp6 juta per hari, Zulhas memperkirakan pemborosan anggaran untuk insentif dapur SPPG ditaksir lebih dari Rp1 triliun per bulan.
"Jika per bulan ada pemborosan Rp1 triliun, berarti kalau setahun Rp12 triliun,” ujar Zulhas di Kemenko Pangan, Kamis (11/6/2026).
