Strategi Pramono-Rano Tangani Banjir Jakarta
- Banjir Jakarta mengakibatkan 4.258 jiwa mengungsi di 25 titik pengungsian yang tersebar di tiga wilayah.
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta operasi modifikasi cuaca (OMC) dilakukan lebih intensif untuk mengantisipasi cuaca ekstrem.
- Operasi modifikasi cuaca penting, tapi normalisasi sungai dan penataan tata ruang kota juga diperlukan untuk mencegah banjir.
Jakarta, IDN Times – Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya serta banjir kiriman dari Bogor awal pekan lalu, membawa tantangan besar bagi kepemimpinan baru Ibu Kota jakarta. Baru dua pekan menjabat, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno langsung dihadapkan pada ujian nyata: banjir merendam berbagai kawasan dan menghambat aktivitas warga.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta, pada Rabu (5/3/2025), terdapat 4.258 jiwa yang mengungsi akibat banjir di 25 titik pengungsian yang tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Bahkan Kelurahan Gedong, Jakarta Timur menjadi salah satu wilayah terdampak dengan ketinggian banjir mencapai 300 hingga 500 centimeter (cm) atau lima meter akibat luapan Sungai Ciliwung.
Meski sudah surut namun ancaman banjir masih mengintai Jakarta. BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem yang diprediksi akan terjadi pada 11 sampai 20 Maret mendatang. Bahkan Jakarta akan dikepung banjir jika curah hujan melebihi 150 mm per hari.
"Peringatan dini, Jakarta Siaga 11-20 Maret 2025. Cuaca ekstrem dan hujan di Jakarta diprediksi meningkat. Jika curah hujan >150mm/hari, kemungkinan banjir akan kembali melanda," tulis BPBD dikutip dari laman media sosial @BPBD DKI Jakarta, Selasa (11/3/2025).
1. Operasi modifikasi cuaca dilakukan lebih awal
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta operasi modifikasi cuaca (OMC) agar dilakukan lebih untuk mengantisipasi cuaca ekstrem yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terjadi pada Senin dan Selasa (11/3/2025).
Pramono mengatakan, dia sudah berkomunikasi dengan Kepala BMKG Dwikorita terkait OMC tersebut.
"Tadi pagi saya sudah berkomunikasi dengan Kepala BMKG, Ibu Dwikorita. Jadi kita secara bertahap perlahan sudah melakukan modifikasi cuaca. Ini termasuk sebenarnya sudah terjadi," katanya di Pasar Induk Kramat Jati, Senin (10/3/2025).
Bahkan, Pramono sudah memerintahkan Kepala Dinas Sumberdaya Air untuk melakukan modifikasi cuaca lebih dini.
"Besok akan lebih intens karena kemungkinan besoklah yang tertinggi, dan untuk itu secara khusus saya juga sudah bicara dengan Kepala Dinas Sumberdaya Air untuk modifikasi dimulai lebih early, lebih dini untuk besok," katanya.
2. Pramono pastikan Pemrov DKI bekerja keras
Banjir minggu lalu juga menjadi evaluasi bagi pemerintahan Pramono-Rano, terlebih banjir tersebut memakan korban seorang bocah hanyut saat dievakuasi Tim SAR. Pramono mengatakan, Athariz Alsaki bin Abidin adalah korban banjir yang hanyut pada saat proses evakuasi.
Saat di rumah duka di Jalan Gang Perintis, RT 10/10, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Pramono memastikan seluruh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus bekerja keras untuk menimalisir dampak banjir di Jakarta.
"Saya akan memastikan seluruh bagian Pemerintah Jakarta terus bekerja keras agar dampak banjir bisa segera terminimalisir," ucapnya
Menghadapi ancaman cuaca ekstrem yang masih menghantui Jakarta, Pramono akan melakukan normalisasi sungai-sungai. Pramono menegaskan, langkah ini dilakukan untuk menuntaskan masalah banjir di Jakarta.
"Jadi kami yang paling utama tetap akan melakukan apa yang sudah menjadi planning pemerintah sebelumnya, terutama dari pemerintah pusat, mengenai normalisasi," kata Pramono Anung di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).
3. Operasi modifikasi cuaca tidak bisa mengatasi banjir
Pengamat Tata Kota, Nirwono Yoga mengatakan, operasi modifikasi cuaca memang penting untuk mengurangi intensitas hujan, bukan mengatasi banjir di Jakarta.
"OMC memang penting dan mendistribusikan ke wilayah lain tetapi tidak menyelesaikan masalah banjir," katanya saat dihubungi IDN Times.
Dia memaparkan, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan penataan tata ruang kota untuk mencegah banjir yang menjadi permasalahan klasik.
Menurutnya, curah hujan ekstrem hingga banjir mengindikasikan Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang dan Tangerang Selatan perlu melakukan pembenahan permukiman yang ada di bantaran sungai dan sekitar.
"Pengerukan kali dan keberadaan tanggul tidak cukup untuk mengatasi banjir," katanya.
Dia menyarankan permukiman yang berada tepat di bantaran kali sebaiknya direlokasi ke Rusunawa terdekat, sementara di sisi badan sungai dikeruk dan diperlebar serta dihijaukan.
"Keberadaan sungai juga harus didukung dengan optimalisasi situ, danau, embung, waduk yang sudah ada, dan jika perlu membangun danau atau waduk-waduk baru untuk membantu menampung luapan air sungai dan diresapkan ke dalam tanah dan mengurangi debit air sungai secara signifikan, sehingga tidak meluap membanjiri permukiman," ucapnya.
Selain itu, kawasan permukiman harus menyediakan sumur resapan di setiap halaman rumah, taman lingkungan untuk menyerap air, serta saluran air yang besar guna menampung air hujan dan mengalirkannya ke situ, danau, embung, atau waduk (SDEW) terdekat agar dapat ditampung dan diserapkan ke dalam tanah.
"Semakin luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan SDEW, semakin besar kemampuan tanah dalam menyerap air dan mengurangi genangan" imbuhnya
4. Penanganan banjir jangka pendek dan panjang
Sementara Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Hendri menyampaikan, sesuai arahan Pramono dan Rano, maka akan dilakukan pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung tiga wilayah utama, yakni Cawang, Bidara Cina, dan Pengadegan.
Total bidang tanah yang terdampak dalam proses ini meliputi 411 bidang di Cawang, 162 bidang di Bidara Cina, dan 61 bidang di Pengadegan.
"Luas lahan yang telah dibebaskan mencakup 58.946 meter persegi di Cawang, 57.035 meter persegi di Bidara Cina, dan 13.101 meter persegi di Pengadegan. Lahan ini nantinya akan dimanfaatkan untuk pelebaran sungai, pembangunan tanggul, serta jalan inspeksi," ujar Hendru
Meski proses pembebasan lahan terus berjalan, Hendry mengakui masih terdapat beberapa kendala yang harus diatasi.
"Salah satu tantangan utama adalah status kepemilikan tanah. Sebagian lahan masih berupa tanah garapan, sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut untuk pembuktiannya. Selain itu, keterbatasan anggaran dan adanya warga yang menolak rencana normalisasi juga menjadi faktor yang memperlambat proses ini," jelasnya.
Terkait upaya pengendalian banjir, Hendry menegaskan, Pemprov DKI Jakarta telah menyusun berbagai strategi, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.
"Untuk jangka pendek, kami melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bekerja sama dengan BPBD sebagai langkah antisipasi menghadapi curah hujan tinggi," katanya.
Pemprov DKI juga telah menyusun berbagai inovasi pengendalian banjir yang dirancang dalam roadmap untuk menjadi landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, seperti melalui pembangunan waduk, sistem polder, proyek NCICD, pengerukan saluran, pemasangan tanggul, dan optimalisasi sarana prasarana seperti pompa serta Satgas banjir.
