Irvian Bobby Mahendro, terdakwa kasus pemerasan K3 di Kemnaker, mengaku diminta membantu kampanye Ida Fauziyah saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari PKB.
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Irvian menjelaskan uang hasil pemerasan digunakan untuk menutupi berbagai kegiatan kedinasan dan kegiatan politik di daerah pemilihan Ida.
Irvian bersama sejumlah pejabat Kemnaker dan pihak swasta didakwa melakukan pemerasan senilai Rp6,5 miliar terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Is this "Intinya Sih" helpful?

Jakarta, IDN Times - Terdakwa kasus pemerasan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) yang dikenal sebagai 'sultan' Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro, mengaku sempat diminta untuk membantu mantan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 2024.

Hal itu terungkap ketika Irvian Bobby diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Awalnya, jaksa meminta Irvian Bobby menjelaskan mengenai pendistribusian uang hasil pemerasan K3.

"Bisa jelaskan kegiatan apa saja di kantor sehingga itu mengambil daripada uang-uang yang ada di saudara itu?" tanya jaksa.

"Baik. Yang pertama mulai dari 2019 Pak, sampai dengan 2021, pada saat itu sampai 2022, pada saat itu posisi saya sebagai Kepala Seksi dan Subkoordinator. Jadi terkait dengan blanko, semua diminta untuk saya cover," jelasnya.

"Dari seluruh koordinator?" tanya jaksa.

"Hanya di bagian saya, iya. Itu setiap bulannya sekitar Rp200 juta untuk pembayaran blanko. Kemudian terkait dengan kegiatan, setiap kegiatan, kegiatan kedinasan, baik dalam kota maupun luar kota," jawabnya.

"Itu untuk dalam kota setiap kegiatan kurang lebih sekitar Rp150 juta untuk membantu meng-cover semua kegiatan itu. Sementara untuk yang di luar kota nilainya lebih besar, setiap kegiatan kurang lebih sekitar Rp200 juta," sambungnya.

Lalu, Irvian Bobby menjelaskan bahwa dirinya sempat diminta membantu Ida Fauziah saat menjadi caleg DPR RI pada Pemilu Legislatif 2024. Ia mengaku memberikan uang hasil pemerasan.

"Ada beberapa kegiatan di 2024 itu, saya diminta oleh Pak Heru untuk meng-cover kegiatan di dapil (daerah pemilihan), di dapil dari Bu Menteri. Itu di Jakarta Selatan, itu ada sekitar tiga kegiatan," jelas Irvian Bobby.

"Itu maksudnya apa di dapil itu?" tanya jaksa.

"Jadi pada saat itu di 2024, Bu Menteri itu ingin menyalonkan diri sebagai DPR. Nah kemudian dapil Beliau itu di Jakarta Selatan dan di Jakarta Pusat. Saya diminta untuk membantu melaksanakan kegiatan di sana," jawabnya.

"Berapa yang dikeluarkan itu?" tanya jaksa.

"Setiap kegiatan itu sekitar Rp200 juta," jawabnya.

Diketahui, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022-2025 Irvian Bobby Mahendro didakwa bersama-sama melakukan pemerasan senilai Rp6,5 miliar.

Ia didakwa bersama mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang; Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020-2025; Anitasari Kusumawatiselaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020.

Lalu, Fahrurozi selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025 sampai sekarang; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025;

Kemudian, Sekasari Kartika Putri selaku Subkoordinator; Supriadi selaku koordinator; Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia; dan Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia.