Israel Perpanjang Penahanan 2 Aktivis Global Sumud Flotila
- Pengadilan Israel memperpanjang penahanan dua aktivis Global Sumud Flotilla asal Spanyol dan Brasil hingga 10 Mei 2026 untuk memberi waktu tambahan bagi proses interogasi polisi.
- Adalah menuding kedua aktivis mengalami perlakuan buruk dan isolasi selama penahanan, sementara Israel membantah tuduhan tersebut; Brasil dan Spanyol menuntut pembebasan warganya.
- Israel sebelumnya juga mencegat armada bantuan GSF menuju Gaza, di tengah situasi kemanusiaan yang masih krisis meski gencatan senjata dengan Hamas telah berlangsung enam bulan.
Jakarta, IDN Times - Pengadilan Magistrat Ashkelon di Israel memperpanjang penahanan dua aktivis pro-Palestina, Saif Abu Keshek dan Thiago Avila, hingga 10 Mei 2026. Putusan itu dikeluarkan pada Selasa (5/5/2026).
Kelompok hak asasi manusia Adalah mengatakan, perpanjangan tersebut bertujuan memberi tambahan waktu bagi polisi untuk menginterogasi mereka. Abu Keshek dan Avila, masing-masing warga negara Spanyol dan Brasil, termasuk di antara sekitar 175 aktivis yang ditahan saat pasukan Israel mencegat 22 kapal dari armada bantuan Global Sumud Flotilla (GSF).
Mereka berlayar menuju Gaza di perairan internasional dekat Yunani pada 30 April 2026. Para aktivis lainnya dibawa ke pulau Kreta sebelum kemudian dibebaskan, sementara Abu Keshek dan Avila ditahan di Israel.
“Keputusan pengadilan untuk memperpanjang penahanan para aktivis kemanusiaan yang diculik di perairan internasional merupakan bentuk legitimasi yudisial terhadap pelanggaran hukum negara,” kata Adalah, seraya menambahkan bahwa pihaknya akan mengajukan banding atas putusan tersebut.
1. Abu Keshek dan Avila disebut terima perlakuan buruk dari otoritas Israel
Hingga kini, belum ada dakwaan yang diajukan terhadap Abu Keshek dan Avila. Dilansir dari Al Jazeera, Adalah sebelumnya mengatakan bahwa kedua aktivis tersebut telah menghadapi sejumlah tuduhan, termasuk keterkaitan dengan organisasi teroris dan kontak dengan agen asing. Namun, tuduhan-tuduhan tersebut dinilai tidak berdasar dan tidak memiliki dasar hukum.
“Karena para aktivis tersebut diculik lebih dari 1.000 kilometer jauhnya dari Gaza dan bukan warga negara Israel, hukum dalam negeri Israel tidak berlaku bagi mereka,” kata Adalah.
Kelompok itu juga mengklaim bahwa kedua aktivis tersebut, yang telah menjalani mogok makan selama 6 hari terakhir, menerima perlakuan buruk selama dalam penahanan.
“Baik Thiago dan Saif ditempatkan dalam isolasi sejak mereka dipindahkan ke tahanan layanan penjara Israel, dan mata mereka ditutup setiap kali mereka dikeluarkan dari sel, bahkan ketika mereka menjalani prosedur medis,” ujar Hadeel Abu Salih, seorang pengacara dari Adalah yang mewakili para aktivis tersebut. Ia menyebut kondisi penahanan mereka sama seperti penyiksaan psikologis.
Namun, pihak berwenang Israel membantah tuduhan tersebut.
2. Brasil dan Spanyol minta Israel bebaskan warga mereka
Dilansir dari BBC, Brasil dan Spanyol telah menuntut Israel untuk segera membebaskan warga mereka. Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, mengatakan bahwa penahanan Ávila merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh pemerintah Israel, menimbulkan kekhawatiran besar, dan harus dikutuk oleh semua pihak.
“Penahanan para aktivis armada di perairan internasional sebelumnya sudah merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional,” tulisnya di platform media sosial X pada Selasa.
Pejabat Kementerian Luar Negeri Spanyol juga menegaskan bahwa negaranya menganggap penahanan Abu Keshek sebagai tindakan ilegal.
3. Israel telah beberapa kali cegat armada GSF yang menuju Gaza
Israel sebelumnya juga mencegat armada GSF yang berusaha mencapai Gaza pada Oktober 2025. Lebih dari 470 aktivis yang berada di atas kapal, termasuk aktivis iklim asal Swedia Greta Thunberg, ditahan dan kemudian dideportasi.
Israel mulai melancarkan perang genosida di Gaza pada Oktober 2023, menewaskan lebih dari 72 ribu warga Palestina dan menyebabkan kehancuran besar di seluruh wilayah tersebut. Meski Israel dan kelompok Hamas telah menyepakati gencatan senjata 6 bulan lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza masih sangat memprihatinkan.
Pekan lalu, kepala bantuan PBB, Tom Fletcher, menyerukan peningkatan bantuan untuk 2,1 juta penduduk Gaza dengan menghapus hambatan dan menjaga netralitas bantuan. Namun, badan pertahanan Israel COGAT, yang mengelola penyeberangan di Gaza, menyatakan bahwa pihaknya telah memfasilitasi pengiriman bantuan dan tidak ada batasan jumlah bantuan yang masuk ke wilayah tersebut.
