Survei: Warga yang Puas Kinerja Jokowi Ingin Pemilu Tetap Digelar 2024
.jpg)
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanudin Muhtadi mengungkapkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada periode 6-11 Desember 2021 lalu, mayoritas menginginkan agar pemilu tetap dilakukan pada 2024. Angkanya mencapai 67,2 persen.
Respons serupa tidak berubah meski responden ditanya pada September dan November. Pada September 2021 tercatat 64,7 persen responden ingin pemilu tetap berjalan pada 2024. Sedangkan pada November 2021, menunjukkan 69,9 persen menolak pemilu ditunda.
Sementara jumlah responden yang setuju pemilu ditunda berdasarkan survei IPI pada Desember 2021 lalu hanya 24,5 persen.
"Usulan tersebut bertentangan dengan mayoritas (aspirasi) publik karena kalau dilihat hasil survei yang dilakukan oleh banyak lembaga termasuk Indikator Politik Indonesia (IPI) Desember 2021, itu jelas menunjukkan 67 persen responden yang terpilih secara nasional menginginkan pemilu tetap diadakan pada tahun 2024. Meskipun dalam keadaan pandemik," ungkap Burhanuddin kepada media, Minggu 27 Februari 2022.
"Hanya 24 persen responden yang menginginkan pemilu ditunda hingga 2027 dengan alasan pemulihan ekonomi atau pandemik," katanya lagi.
Sementara, jumlah responden yang setuju jabatan presiden ditambah hingga 2027 hanya 35,5 persen. Sedangkan 58 persen responden menolak jabatan presiden diperpanjang hingga tiga tahun ke depan.
Isu penundaan Pemilu 2024 kembali muncul usai disampaikan ke publik oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin. Ia berdalih Pemilu 2024 sebaiknya ditunda satu hingga dua tahun ke depan agar tidak menganggu pemulihan ekonomi akibat pandemik COVID-19.
Apa benar aspirasi yang disampaikan oleh Cak Imin murni keinginan publik? Atau itu semata-mata keinginan elite parpol pengusung presiden belaka?
1. Berdasarkan survei IPI, responden yang puas dengan kinerja Jokowi ingin pemilu digelar 2024
Selain PKB, aspirasi serupa kini diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam pernyataannya ke publik, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengutip hasil survei berisi kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf tergolong tinggi.
Namun, Burhanuddin menjelaskan, Zulkifli tidak menyampaikan hasil survei itu secara utuh. Berdasarkan hasil beberapa lembaga survei betul mayoritas responden puas terhadap kepmimpinan Jokowi-Ma'ruf.
Dalam survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, angka tingkat kepuasan mencapai 74 persen. Sedangkan di survei IPI, tingkat kepuasan mencapai 70 persen.
"Seolah-olah data itu dipakai untuk justifikasi bahwa ada aspirasi perpanjangan (masa jabatan presiden). Nah, ini menurut saya Pak Zulkifli Hasan tidak melihat data secara komprehensif. Masyarakat itu berpikir kompleks," ungkap Burhanuddin.
Ia menjelaskan, masyarakat memang puas terhadap kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. Tetapi, mereka tetap ingin pemilu digelar tahun 2024. Meskipun pandemik nantinya bisa melanda Indonesia.
"Artinya, soal kepuasan (terhadap kepemimpinan Jokowi) itu satu sisi. Tetapi, soal ketaatan konstitusi, itu sisi yang lain. Ini yang tidak ditangkap oleh elite parpol pendukung pemerintah karena seolah-olah mereka yang puas secara otomatis menginginkan perpanjangan (masa jabatan presiden)," katanya lagi.
2. Pemulihan ekonomi sudah on the track, tak bisa dijadikan alasan tunda Pemilu 2024
Sementara, alasan agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi, dalam pandangan Burhanuddin justru mengada-ada dan mudah dibantah. Sebab, saat ini pemulihan ekonomi sudah ada di jalan yang benar.
"Kalau dilihat pemulihan ekonomi justru sudah on the track. Terakhir, pertumbuhan ekonomi kita sudah positif di atas 3 persen. Padahal, tahun lalu pertumbuhan ekonomi kita masih minus. Artinya, pemerintahan Jokowi sudah benar dalam pemulihan ekonomi," kata Burhanuddin.
Bila ada elite parpol pengusung pemerintah yang mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda karena faktor ekonomi, kata Burhanuddin, itu artinya mereka tidak percaya terhadap kinerja pemerintah untuk memulihkan ekonomi. Sebab, datanya justru menunjukkan adanya perbaikan di sektor ekonomi.
"Mengapa sekarang malah membentuk opini bahwa saat ini ekonomi sedang dalam kondisi buruk dan semakin buruk jika pemilu dilakukan sesuai dengan jadwal," tutur dia lagi.
3. Belum ada usulan dari MPR untuk amandemen UUD 1945
Di sisi lain, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak sejalan dengan PAN dan PKB yang ingin menunda Pemilu 2024. Ketua DPP PPP, Ahmad Baidowi, mengatakan meski parpol tempat ia kini bernaung berkoalisi dengan PAN dan PKB, tidak bermakna mereka harus satu pendapat mengenai isu apapun.
Baidowi mengatakan, saat ini bila mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda maka sama saja melakukan tindakan inkonstitusional. Namun, dalam politik, hal itu bisa saja dikatakan konstitusional yakni dengan cara melakukan amandemen UUD 1945.
"Sampai detik ini belum ada pemikiran dari MPR untuk melakukan UUD 1945, khususnya terkait perpanjangan masa jabatan presiden maupun DPR," ujar Baidowi kepada media pada Minggu kemarin.
