Tanggapi Muhammadiyah, Anggota DPR: MBG Tak Ganggu Anggaran Pendidikan
- Prabowo bakal revitalisasi 60.000 gedung sekolah, sehingga MBG dinilai tidak ganggu anggaran pendidikan.
- Soroti minimnya distribusi kartu Indoensia Pintar di NTT.
- Kemendikdasmen sampaikan duka cita meninggalnya siswa SD di Ngada NTT.
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menanggapi pernyataan Muhammadiyah yang menilai kasus siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), tak akan terjadi jika sebagian dana makan bergizi gratis (MBG) disisihkan buat pendidikan. Lalu memastikan program MBG tak mengganggu anggaran pendidikan.
Respons ini disampaikan menyusul peristiwa siswa SD di Kabupaten Ngada, NTT, yang mengakhiri hidup karena tak mampu membeli kebutuhan sekolah.
"Jadi gini, kami sudah mendapat informasi detail terkait dengan dana MBG. MBG sebenarnya pada prinsipnya tidak akan mengganggu anggaran pendidikan," kata Lalu di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
1. Prabowo bakal revitalisasi 60.000 gedung sekolah
Lalu mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah berkomitmen merevitalisasi infrastruktur 60.000 sekolah di Indonesia. Artinya, anggaran pendidikan secara riil akan ditambah.
Menurut dia, wacana revitalisasi infrastruktur pendidikan ini merupakan kabar baik, karena ketika anggaran pendidikan ditambah, maka akan melebihi angka 20 persen mandatory spending yang telah sesuai konstitusi.
"Presiden sudah berkomitmen akan menambah melalui revitalisasi sarana dan prasarana untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, 60.000 sekolah," kata dia.
2. Soroti distribusi kartu Indonesia Pintar di NTT
Lalu Hadrian menyoroti persoalan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) di NTT yang dinilai belum berjalan maksimal, meskipun dana bantuan tersebut telah masuk.
Menurut dia, persoalan utama bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan pada distribusi dan mekanisme penyaluran di lapangan yang belum efektif. Kondisi ini, berdampak pada anak-anak dari keluarga kurang mampu yang akhirnya mengalami frustrasi karena keterbatasan ekonomi.
Selain itu, Lalu menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan program-program pendidikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan, termasuk Sekolah Rakyat bagi masyarakat kurang mampu.
"Kita cari sekarang kenapa penyaluran ini tidak maksimal, tidak bisa, sehingga anak menjadi frustrasi karena keterbatasan ekonomi," kata dia.
3. Kemendikdasmen sampaikan duka cita
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya salah satu murid sekolah dasar di Kabupaten Ngada, NTT.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat mengatakan, peristiwa ini menjadi keprihatinan bersama. Kemendikdasmen menyampaikan empati kepada keluarga, teman, guru, serta seluruh warga sekolah yang terdampak.
"Kemendikdasmen memandang peristiwa ini sebagai kejadian yang sangat serius, serta mengingatkan bahwa kesejahteraan psikososial anak merupakan isu yang kompleks. Kondisi emosional anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, sehingga memerlukan perhatian dan dukungan berkelanjutan dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara," ucap Atip dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2/2026).
Kemendikdasmen melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTT, kata dia, telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah bersama perangkat daerah terkait untuk melakukan pendampingan kepada keluarga, termasuk menyiapkan dukungan keberlanjutan pendidikan bagi anggota keluarga lainnya.
"Selain itu, koordinasi lintas sektor juga dilakukan untuk memastikan keluarga mendapatkan akses layanan sosial dan pendidikan yang dibutuhkan," ujarnya.
