Task Force FoWE B20 Indonesia Dukung Inklusifitas dan Persiapan Transisi
Bali, IDN Times - Dalam acara B20 Summit, Task Force FoWE (Future of Work and Education) B20 Indonesia menyampaikan rekomendasi kebijakan terkait tantangan terhadap tersedianya lapangan kerja yang berkelanjutan, pendidikan, dan inklusifitas. B20 Indonesia merupakan forum dialog resmi G20 dan Task Force FoWe adalah gugus tugas yang fokus merumuskan rekomendasi kebijakan mengenai isu pekerjaan dan pendidikan di masa depan.
Acara ini digelar dalam rangka rangkaian acara B20 Indonesia Summit 2022 atau Konferensi Tingkat Tinggi B20 (KTT B20) Indonesia yang digelar di Bali, Indonesia, pada 13-14 November 2022. Melalui B20 Summit, para pemimpin bisnis global diundang untuk mendiskusikan dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk KTT G20 dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi dan tantangan bisnis global.
1. Dialog ini dihadiri tokoh-tokoh berpengaruh
Adapun di antara pembicara pada sesi ini diisi Hamdhani Dzulkarnaen Salim selaku ketua dari Task Force FoWE dan Presiden Direktur PT Astra Otoparts Tbk sekaligus Direktur PT Astra International Tbk, Maria Fernanda Garza selaku CEO dari Orestia, Bettina Schaller selaku Presiden dari World Employment Confederation, Erol Kiresepi selaku CEO Santa Pharma ceutical, dan Michele Parmelee selaku presiden IOE (International Organication of Employers).
Sesi ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh berpengaruh lainnya terkait bidang kesempatan kerja seperti Johnny C. Taylor Jr. selaku President CEO SHRM (the Society for Human Resource Management) dan Daniel Funes de Rioja selaku Presiden Argentine Industrial Employers Chamber (UIA) dan Presiden Food Industrial Chamber (COPAL).
2. Tiga rekomendasi kebijakan dari Task Force FoWE
Hamdhani Dzulkarnaen memaparkan tiga rekomendasi kebijakan dari Task Force FoWE yang selaras dengan tujuan B20. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi dengan cara menyesuaikan pasar kerja dengan sektor masa depan menjadi lebih dinamis dan fleksibel.
Di antaranya dengan cara mendukung UMKM, menyesuaikan regulasi kerja dengan kondisi pasca pandemi, memungkinkan transisi pekerja dan transisi bisnis ke dalam konteks ekonomi formal, dan memastikan tempat kerja yang people-centered.
Rekomendasi yang kedua adalah memperbaharui sistem pendidikan agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja dan pekerjaan masa depan dengan cara mendesain sistem pembelajaran yang memiliki lifelong outcome dan dapat mengantisipasi transisi ke dunia kerja dengan meminimalisir skill gap antara pelajar dan pekerja.
Sementara itu, rekomendasi ketiga adalah memastikan inklusifitas di tempat kerja, memastikan keterlibatan peran generasi muda, perempuan, dan kelompok rentan, dalam ekonomi global.
“Tiga rekomendasi kebijakan Task Force FoWE, selaras dengan prioritas B20-G20, akan berkontribusi secara signifikan untuk proses pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi. Penyesuaian pasar kerja, pemberharuan sistem pendidikan, dan inklusifitas peran ekonomi, akan menjadi kunci untuk membuka potensi ekonomi pulih dan bertumbuh lebih cepat.” Tutup Hamdhani Dzulkarnaen.
3. Kolaborasi antarpemangku kepentingan dibutuhkan
Dalam sesi tanya jawab, Erol Kiresepi merespons pertanyaan terkait bagaimana kewirausahaan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana pekerja perempuan di sektor nonformal dapat terjun ke karier formal dengan infrastruktur dan kemampuan digital terbatas.
Menurut Erol Kiresepi, ada empat hal yang harus dilakukan. Memberikan insentif bagi pelaku wirausaha, mengurangi kebijakan yang menjadi penghalang produktivitas dan pertumbuhan bisnis, mewujudkan tempat kerja yang lebih fleksibel misalnya secara online atau hybrid, serta mengimplementasikan kebijakan yang dapat mendukung produktivitas.
Sementara itu, mengenai kesetaraan kesempatan pendidikan dan kesempatan kerja bagi kelompok rentan, Bettina Schaller menyampaikan bahwa dibutuhkan kolaborasi antarpemangku kepentingan seperti asosiasi bisnis dan akademisi untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang dapat mendukung transisi ke sektor masa depan.
Di sisi lain, Michele Parmelee memaparkan bahwa untuk mencapai kesetaraan kesempatan kerja, penghalang bagi perekrutan bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya di dunia kerja mesti dihilangkan. Selain itu, fasilitas untuk pelatihan dan insentif juga mesti disediakan, dan kemitraan antara sektor privat dan publik mesti diperkuat agar dapat merangkul pemuda dan kelompok rentan lainnya.
Sesi ini diadakan secara paralel dengan sesi dari WiBAC (Women in Business Action Council) B20 Indonesia untuk melengkapi pembahasan isu sektor pekerjaan masa depan dan pendidikan yang lebih fokus pada pemberdayaan perempuan dalam dunia bisnis.(WEB)
