Terkena Efisiensi Jilid III, Menaker Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas
- Menaker Yassierli menegaskan komitmen menjalankan efisiensi anggaran jilid III dengan memangkas belanja perjalanan dinas dan kegiatan administratif sesuai arahan pemerintah.
- Kementerian Ketenagakerjaan mengedepankan kolaborasi lintas kementerian dalam pelatihan vokasi melalui proyek percontohan bersama Kementerian Kehutanan, Koperasi, dan Badan Gizi Nasional untuk berbagi sumber daya dan pembiayaan.
- Kemenkeu menetapkan efisiensi Rp265 miliar pada anggaran Kemenaker, termasuk pergeseran dana Rp181 miliar dari BA BUN; realisasi anggaran hingga 8 April 2026 tercatat 31,87 persen sebelum koreksi efisiensi.
Jakarta, IDN Times - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan komitmennya dalam menjalankan efisiensi anggaran jilid III, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya pengurangan belanja perjalanan dinas dan kegiatan administratif lain di kementeriannya.
Yassierli menyampaikan, langkah efisiensi tersebut masih dalam tahap penyisiran lebih lanjut, mengingat sejumlah komponen anggaran masih bersifat "gelondongan". Kendati demikian, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan siap beradaptasi dengan kebijakan tersebut.
"Jadi yang diefisiensikan itu memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menkeu terkait dengan perjalanan dinas ya, kemudian terkait dengan administratif," kata Yassierli di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
1. Ungkap strategi selama kebijakan efisiensi
Sebagai bagian dari strategi menghadapi efisiensi, Yassierli mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan akan mengedepankan kolaborasi lintas kementerian, terutama dalam penguatan program pelatihan vokasi.
Sejumlah inisiatif telah dijalankan melalui proyek percontohan (pilot project) bersama berbagai kementerian. Di antaranya adalah kerja sama pelatihan dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi, serta Badan Gizi Nasional (BGN). Melalui skema ini, masing-masing pihak berbagi peran dan sumber daya.
"Kita memiliki balai, kita memiliki instruktur, kita memiliki skema sertifikasi, kemudian kementerian teknis tersebut ada program, kemudian juga ada sharing pembiayaan di situ. Jadi itulah strategi kita terkait dengan pelatihan vokasi ya," kata Guru Besar ITB itu.
2. Purbaya minta Menaker efisiensi anggaran
Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Yassierli, mengaku telah menerima surat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait efisiensi jilid III pada 1 April 2026. Ada beberapa pagu anggaran yang tidak bisa digunakan, karena bersifat pencadangan untuk rincian output (RO) khusus, dan anggaran yang telah diblokir Rp265 miliar.
Yassierli masih menelaah lebih jauh pagu anggaran yang dimiliki kementeriannya untuk menyesuaikan dengan efisiensi tersebut.
"Kami juga ingin sampaikan bahwa kita baru menerima surat dari Kementerian Keuangan tanggal 1 April bahwa ada efisiensi anggaran yang bersumber dari rupiah murni," kata Yassierli dalam rapat.
Ia menjelaskan terdapat pergeseran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum (BA BUN) Kemenkeu sebesar Rp181.826.183.000 (Rp181,8 miliar).
Adapun, rincian output khusus dari nilai tersebut sebesar Rp122.163.948.000 (Rp122,1 miliar) dan hasil identifikasi efisiensi anggaran oleh Kemenkeu Rp59.662.235.000 (Rp59,6 miliar).
"Pergeseran dari BA BUN Kemenkeu Rp181 miliar anggaran dari RO khusus Rp122 miliar, dan hasil identifikasi efisiensi oleh Kemenkeu sebesar Rp59 miliar," ujar Yassierli.
Sedangkan, kata dia, realisasi anggaran per 8 April 2026 sudah di angka 31,87 persen. Namun, realisasi ini belum dikoreksi dengan pemangkasan anggaran efesiensi jilid III.
"Per 8 April kami ingin melaporkan realisasi dari anggaran yang saat ini rata-rata dari setiap unit eselon 1 itu sudah 31,87 persen, dengan cadangan bahwa realisasi ini belum memperhitungkan efisiensi jilid III yang kami baru saja terima dari Kemenkeu," kata Yassierli.
3. Purbaya patok besaran pemotongan angaran kementerian karena efisiensi
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian terkait efisiensi anggaran. Purbaya mulanya meminta kementerian untuk melakukan pemotongan anggaran secara mandiri, namun dia meragukan hal tersebut, sebab kementerian dan lembaga biasanya justru mengajukan penambahan anggaran.
"Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu gak mau memotong, dia naikin semua malah," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 19 Maret 2026.
Purbaya mempertimbangkan bakal menetapkan langsung besaran persentase pemotongan anggaran yang harus dipatuhi. Adapun, kementerian/lembaga nantinya tinggal menyesuaikan anggaran yang ditentukan Kementerian Keuangan.
"Kita minta mereka memotong anggaran-anggaran yang dianggap bisa ditunda untuk sementara," imbuhnya.
