Cara Jakarta Jaga Ketahanan Pangan
- Pemprov DKI Jakarta menyiapkan Ranperda Sistem Pangan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan melalui pengelolaan terpadu, transparan, serta melibatkan lintas sektor dan masyarakat.
- Kerja sama dengan Kabupaten Cianjur difokuskan pada komoditas padi dan beras guna menjaga pasokan, kualitas, serta stabilitas harga melalui skema B2B dan G2G selama lima tahun.
- DKI Jakarta juga menggandeng Pemkot Pariaman lewat MoU antara Food Station Tjipinang Jaya dan pengelola rice milling untuk menjamin pasokan beras, efisiensi distribusi, serta kesejahteraan petani.
Ketahanan pangan menjadi hal krusial bagi keberlangsungan Jakarta. Dengan lahan terbatas, berbagai langkah strategis perlu dilakukan guna memastikan ketersediaan pangan warga. Berikut cara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjaga ketahanan pangan.
1. Ranperda dan Kerja Sama Antarwilayah
Langkah awal yang dilakukan Pemprov DKI adalah membentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan. Ranperda ini untuk memperkuat kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan tanpa membentuk lembaga baru.
“Penyelenggaraan pangan merupakan urusan mendasar bagi kehidupan warga dan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno saat memberikan jawaban resmi eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/2).
Wagub Rano menekankan, sistem pangan Jakarta harus dikelola secara terpadu dengan melibatkan lintas sektor dan berbagai elemen masyarakat.
“Pelaksanaan Ranperda beserta peraturan turunannya akan dijalankan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel sesuai prinsip good governance,” urainya.
Lebih lanjut Wagub Rano mengatakan, Pemprov DKI menggandeng sejumlah wilayah untuk memasok kebutuhan pangan. Selain itu, diperkuat juga pertanian perkotaan (urban farming) dan pemanfaatan teknologi pertanian.
“Jakarta telah menjalin kerja sama dengan beberapa daerah penghasil pangan. Kita juga perkuat urban farming di sejumlah wilayah ibu kota,” jelasnya.
Pengembangan pertanian perkotaan mencakup budidaya tanaman, peternakan, hingga perikanan air tawar dan laut. Ada juga penanganan pascapanen, pengolahan, hingga diversifikasi produk. Adapun ruang pengembangan pertanian perkotaan mencakup rumah susun, lahan kosong, pekarangan dan gang perkampungan, sekolah, gedung, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), serta wilayah pesisir dan laut.
2. Fokus Kerja Sama Padi dan Beras
Salah satu daerah yang digandeng Pemprov DKI adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
“Kita upayakan pasokan terjaga dan harga tetap wajar, petani tersenyum, serta warga Jakarta tenang karena stok pangan cukup,” ujar Wagub Rano pada keterangannya Februari lalu.
Kerja sama dengan Cianjur difokuskan pada komoditas padi dan beras, juga pemanfaatan laboratorium pertanian untuk pengujian mutu pangan dan pembenihan.
Wagub Rano mengatakan, ke depan, ruang lingkup kerja sama terbuka untuk komoditas lain seiring besarnya kebutuhan pangan Jakarta.
Menurut Wagub Rano, kerja sama mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 dan telah diawali dengan penyusunan Kesepakatan Bersama.
“Kerja sama dilaksanakan melalui skema business to business (B2B), yakni antara BUMD Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini PT Food Station Tjipinang Jaya, dengan mitra usaha di Kabupaten Cianjur. Skema ini juga diperkuat melalui kerja sama government to government antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Cianjur,” jelas Wagub Rano.
Kesepakatan bersama berlaku selama lima tahun dan diharapkan menjadi landasan kuat bagi pengembangan kerja sama yang lebih luas di masa mendatang.
3. DKI Jakarta Gandeng Pemkot Pariaman
Selain Cianjur, Pemprov DKI juga menjalin kerja sama dengan daerah-daerah lain. Belum lama ini, Wagub Rano melakukan kunjungan ke Kota Pariaman, Sumatera Barat. Dalam kesempatan tersebut, ditandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) dan Pemerintah Kota Pariaman.
Wagub Rano menegaskan kunjungannya merupakan wujud nyata sinergi dan semangat gotong royong antardaerah dalam mengelola potensi sumber daya alam, khususnya untuk memperkuat swasembada dan ketahanan pangan.
“Saya mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hadir langsung di Pariaman. Salah satunya untuk menyaksikan penandatanganan MoU kerja sama antara Food Station Jakarta dan pengelola rice milling di sini. Jakarta tidak memiliki lahan, tetapi memiliki kapasitas fiskal. Karena itu, Food Station menjalankan contract farming dengan sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan Jakarta yang sangat besar potensinya,” ujarnya.
Melalui nota kesepahaman ini, pasokan beras untuk Jakarta diharapkan semakin terjamin sekaligus menjaga stabilitas harga. Kerja sama juga diharapkan dapat memperlancar rantai distribusi agar lebih efisien dan transparan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani Kota Pariaman.
Wali Kota Pariaman, Yota Balad, mengatakan, pihaknya mendukung penuh upaya Pemprov DKI dalam menguatkan ketahanan pangan.
“Kami percaya kemajuan daerah tidak bisa dicapai sendiri, melainkan melalui kolaborasi,” tuturnya.
Menanggapi kebijakan Pemprov DKI dalam menjaga ketahanan pangan, Siti (42), ibu rumah tangga di Jakarta Timur, mengaku senang. Ia yakin kerja sama dengan daerah penghasil pangan dapat mencukupi kebutuhan warga ibu kota.
“Sebagai ibu rumah tangga, yang paling bikin pusing itu kalau harga pangan, terutama beras, mulai naik. Semoga stok beras Jakarta terus aman dan harganya bisa lebih stabil. Jadi, kita sebagai warga jadi merasa tenang,” tuturnya. (WEB)
