Tina Toon Minta TNI-Polri Tangani Pelanggar Protokol COVID di Jakarta
Jakarta, IDN Times - Dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta tentang penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penanganan COVID-19, Agustina Hermawanto atau yang dikenal dengan Tina Toon mengkritisi Raperda yang disusun Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya.
Dalam salinan pemandangan umum yang diterima, Tina Toon yang mewakili fraksi PDI Perjuangan menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mewajibkan TNI dan Polri untuk membantu penindakan pelanggaran Perda yang nantinya akan disahkan tersebut.
1. Tina Toon minta TNI dan POLRI diwajibkan mendampingi pengenaan sanksi pelanggar protokol kesehatan
Tina Toon mengatakan, dalam Raperda tersebut masih tertulis bahwa pengenaan sanksi administratif atau upaya paksa dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan pendampingan oleh perangkat Daerah yang terkait masih tertulis "dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan TNI". Ia menyarankan agar seluruh kata "dapat" dihapuskan.
"Sehingga petugas pendamping dari Polri dan TNI bersifat wajib," jelas Tina pada Rabu (30/9/2020).
2. TNI-POLRI diwajibkan terlibat agar penerapan protokol kesehatan semakin disiplin
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menilai pemulihan ekonomi yang dibarengi dengan penanggulangan pandemik COVID-19 sangat penting. Menurutnya, salah satu cara yang dapat membantu pemulihan ekonomi dan penanggulangan kesehatan bersamaan adalah dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan.
"Displin itu mudah diucapkan, sayangnya belum semua melaksanakan. Makanya Pemerintah menugaskan Polri bersama TNI sebagai pendamping Petugas Sipil di lapangan yang bersifat wajib," jelasnya.
3. Ini alasan Perda penanggulangan COVID-19 disusun
Pemprov DKI Jakarta dan DPRD sepakat untuk membentuk Perda tentang penanggulangan COVID-19. Ada sejumlah tujuan dibentuknya Perda ini, yaitu:
- Memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari penularan dan penyebaran COVID-19.
- Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan.
- Memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat dari dampak pandemi COVID-19.
- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi petugas dan aparat pelaksana penanggulangan COVID-19.
- Membangun kemitraan dan kolaborasi semua elemen masyarakat, instansi pemerintah, dan dunia usaha.
