TNI-Polri Diminta Ditarik dari Papua, Ini Jawaban Moeldoko
Jakarta, IDN Times - Permintaan untuk menarik TNI dan Polri dari Papua dan Papua Barat mencuat setelah terjadi kerusuhan di Wamena, Senin (24/9). Permintaan penarikan TNI-Polri dari Papua dan Papua Barat dinilai bisa menurunkan tensi di sana.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa keberadaan TNI-Polri di Papua justru untuk melindungi masyarakat, terutama masyarakat pendatang yang berada di Papua dan Papua Barat.
"Sesungguhnya penugasan prajurit TNI-Polri di Papua untuk melindungi semua masyarakat yang ada di sana. Jadi tidak ada tugas lain kecuali itu, karena itu bagian dari tugas negara," kata Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).
1. Moeldoko prihatin terkait korban di Wamena yang terus bertambah
Berkaitan dengan jumlah korban yang terus bertambah akibat kerusahan di Wamena, Moeldoko menyampaikan rasa prihatinnya. Ia pun berharap agar semua permasalahan bisa diselesaikan.
"Sungguh kita tidak menginginkan ada prajurit yang meninggal, ada masyarakat sipil yang cukup banyak jumlahnya meninggal, ada teman-teman kepolisian yang luka. Ini sungguh keprihatinan yang sangat tinggi," terang Moeldoko.
2. Semua pendekatan harus dilakukan untuk Papua dan Papua Barat
Moeldoko mengatakan penyelesaian konflik di Papua dan Papua Barat tidak harus dengan pendekatan keamanan saja, melainkan harus digunakan pendekatan lain.
"Semua pendekatan harus dilakukan melalui pendekatan kebudayaan, melalui pendekatan ekonomi, kesejahteraan, dan pendekatan-pendekatan lain yang lebih manusiawi, bermartabat," jelas Moeldoko.
3. Jokowi: Kericuhan di Wamena karena isu hoaks
Pasca kericuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat, sudah ada 23 orang meninggal dunia dan 63 orang alami luka-luka. Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan kericuhan di Wamena, Papua Barat, tersebut karena hoaks yang beredar.
"Isu anarki ini dimulai dan berkembang karena adanya berita hoaks," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (23/9).
Dia pun meminta masyarakat agar tidak langsung percaya pada berita-berita hoaks yang beredar, terutama dari media sosial.
"Saya meminta masyarakat setiap mendengar dan melihat di media sosial itu dicek terlebih dahulu, jangan langsung dipercaya, karena itu akan mengganggu stabilitas keamanan dan politik di setiap wilayah," tambah Jokowi.
