Todung Mulya Lubis Harap MK Jadi Pengawal Konstitusi Bukan Dinasti
Jakarta, IDN Times - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud resmi mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor 02-03/AP3-Pres/PAN.MK/03/2024 pada Sabtu (23/3/2024) sore.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, berharap, Mahkamah Konstitusi (MK) bisa melihat dengan jernih dan meneliti semua argumentasi dan fakta yang dihadirkan.
“Kami berharap MK memiliki keberanian untuk menjadi pengawal konstitusi bukan pengawal dinasti,” ujar dalam akun intagramnya @todungmulya dikutip IDN Times, Minggu (24/3/2024).
1. TPN Ganjar-Mahfud fokus pada pelanggaran TSM
Todung menjelaskan, pihaknya telah membawa ribuan bukti bersama saksi mata dan ahli saat pendaftaran yang berlangsung selama 1,5 jam itu.
Ia menegaskan, gugatannya tidak berkutat pada perolehan suara dan perbedaan perolehan suara.
“Kami fokus pada pelanggaran TSM (terstruktur, siatematis dan masif) yang sangat kasat mata dan bisa dibuktikan,” kata Todung.
2. Abuse of power lahirkan intervensi kekuasaan, intimidasi, politisasi bansos, hingga kriminalisasi kepala desa
Setelah pendaftaran gugatan tersebut, Todung bersama Sekretaris Jendral PDIP, Hasto Kristianto dan Ketua TPN, Arsjad Rasjid menggelar jumpa pers. Dalam kesempatan tersebut ia menjelaskan, alasan mereka ke MK adalah karena kecurangan yang masif.
“Persoalan yang membawa kita ke MK adalah kecurangan pemilu yang masif, yang diawali dengan lahirnya nepotisme, yaitu nepotisme yang akhinya membuahkan abuse of power yang terkoordinasi melahirkan turunan atau ramifikasi dalam bentuk intervensi kekuasaan, intimidasi, politisasi bansos, kriminalisasi kepala desa, pemilihan ASN dan kepala daerah dan ketidaknetralan kepolisian,” kata Todung.
3. Todung juga singgung soal 54 juta DPT fiktif
Selain itu, Todung juga menyinggung soal kekacauan sistem informasi teknologi (IT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyiratkan penyalahgunaan algoritma.
“Ada juga yang mengatakan bahwa ada masalah dengan DPT (daftar pemilih tetap) yang mengandung 54 juta pemilih fiktif,” kata Todung.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times.
