Nadiem Makarim jadi tersangka korupsi chromebook
Puan: DPR sepakat setop tunjangan rumah dan moratorium kunjungan kerja
Jakarta, IDN Times - Nadiem Makarim jadi tersangka korupsi laptop chromebook menjadi salah satu berita terpopuler di IDN Times pada Kamis (4/9/2025).
Selain itu, berita tentang DPR sepakat setop tunjangan rumah dan moratorium kunjungan kerja, BEM SI gelar demo di DPR bertajuk Selamatkan Indonesia, Gibran Rakabuming digugat perdata Rp125 T gara-gara ijazah SMA, dan DPRD DKI didemo, massa tolak tunjangan Rp78 juta per bulan juga masuk dalam jajaran Top 5 IDN Times.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka usai tiga kali diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini.
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat tertutup bersama seluruh pimpinan fraksi partai, di gedung DPR/MPR RI, Kamis (4/9/2025). Rapat membahas tindak lanjut tuntutan publik dalam aksi demonstrasi beberapa hari terakhir, hingga langkah transformasi DPR RI.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar demo hari ini, Kamis (4/9/2025) di area gedung DPR RI. Aksi itu bertajuk Selamatkan Indonesia.
"Keresahan rakyat bukan karena aksi di jalanan, melainkan akibat korupsi, hukum yang dipolitisasi, sejarah yang dipelintir, dan kebijakan negara yang abai pada rakyat,” cuit unggahan di akun Instagram resmi BEM SI.
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka digugat perdata senilai Rp125 triliun ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Putra Presiden ketujuh Joko "Jokowi" Widodo itu digugat karena dinilai tak memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sederajat.
Wapres Gibran digugat terdaftar dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Selain Gibran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga turut tergugat dalam perkara ini.
Massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi (AMPSI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).
Mereka menuntut transparansi soal tunjangan anggota DPRD yang mencapai Rp70 jutaan. Selain itu, mereka juga menuntut transparansi pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.