DPRD DKI Didemo, Massa Tolak Tunjangan Rp78 juta Per Bulan

Jakarta, IDN Times - Massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi (AMPSI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

Mereka menuntut transparansi soal tunjangan anggota DPRD yang mencapai Rp70 jutaan. Selain itu, mereka juga menuntut transparansi pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.

Mereka membawa spanduk bertuliskan tuntutan kepada DPRD DKI. Berikut tiga poin utama tuntutan massa:

1. Meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta yang dinilai lebih besar dari pada DPR RI.
2. Menuntut penurunan sekaligus penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap berlebihan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
3. Mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI Jakarta, khususnya Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro.

Tunjangan perumahan bagi anggota DPRD DKI berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022, ditetapkan Rp78,8 juta per bulan, termasuk pajak.

Sementara, bagi anggota DPRD, tunjangan perumahan yang diberikan Rp70,4 juta per bulan. Tunjangan tersebut diberikan karena pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi pimpinan DPRD.

Namun aksi tersebut tidak berlangsung lama, karena sejumlah Wakil Ketua DPRD DKI yakni Basri Baco dan Ima Mahdiah langsung menemui mahasiswa. Saat ini audiensi masih berlangsung.