Tuntutan Aksi Kpopers-Warganet Demo Tolak PPN 12 Persen di Istana
- Ratusan orang demo tolak kenaikan PPN 12 persen di depan Istana Negara, Jakarta.
- Puluhan aparat kepolisian menghadang massa yang ingin mendekat Istana Negara.
- Istana terima perwakilan massa aksi tolak kenaikan PPN 12 persen, koordinator aksi: jika tak didengar akan gelar demo lanjutan.
Jakarta, IDN Times - Ratusan orang yang tergabung dalam kelompok masyarakat sipil menggelar demo tolak kenaikan PPN 12 persen di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024) sore.
Pantauan IDN Times di lokasi, massa yang hadir terdiri dari berbagai elemen masyarakat, di antaranya pegiat media sosial, mahasiswa, buruh, hingga Kpopers. Mereka mengaku jengkel terhadap kebijakan pemerintah.
Mereka menyampaikan aspirasi di depan Istana, tepatnya di sekitar Taman Aspirasi yang biasa digunakan untuk Aksi Kamisan.
1. Aksi sempat dihadang polisi
Puluhan aparat kepolisian yang mengamankan jalannya aksi, sempat menghadang massa yang hadir karena dikhawatirkan mendekat Istana Negara.
Kapolsek Metro Gambir, Kompol Rezeki Revi Respati menegaskan, massa aksi tidak diperkenankan mendekat radius 100 meter wilayah Istana.
"Untuk wilayah istana ada jarak ketentuan jaraknya 100 meter dari istana, itu radius tidak boleh masuk ring istana," ucap dia saat ditemui di lokasi.
Respati menjelaskan, pihaknya menyediakan lokasi demo yakni di sekitar patung kuda atau taman aspirasi.
"Jadi silahkan rekan-rekan sudah disiapkan tempat mau aspirasi silahkan di patung kuda atau mungkin paling jauh di Taman pandang, tapi melingkar sama sama ke Istana ya mohon maaf kami tidak memperbolehkan," ucapnya.
2. Perwakilan massa diterima Istana
Istana melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), menerima perwakilan massa aksi tolak kenaikan PPN 12 persen.
Koordinator aksi sekaligus perwakilan warganet dari akun x (Twitter) @barengwarga, Risyad Azhary menuturkan, pihaknya hanya diterima secara administrasi oleh Kemensetneg.
Ia menegaskan, tuntutan utama dalam aksi ialah meminta agar pemerintah membatalkan rencana mengesahkan kenaikan PPN menjadi 12 persen.
"Diterima secara administrasi oleh sekretaris Setneg. Memang secara administrasi saja enggak ada tokoh atau siapapun itu. Tapi ya, ini bukti itikad kami ya bahwa kita melakukan apa yang memang sebagai semestinya, jalur-jalur resminya ya," ucapnya saat ditemui di lokasi.
3. Massa aksi tolak kenaikan PPN ancam gelar demo lanjutan
Risya memastikan, massa aksi tolak kenaikan PPN 20 persen akan menggelar demo lanjutan apabila aspirasinya tak didengar pemerintah. Mereka siap menggelar aksi susulan sampai kenaikan PPN dibatalkan.
"Sampai dibatalkan, kan kita lihat katanya kan tanggal 1 Januari akan disahkan ya. Kita tunggu juga, kalau benar-benar dipaksain berarti ya kalau begitu, ya kita turun aksi lagi, jemput bola lagi," ujar dia.
Risyad menegaskan, saat ini 120 ribu masyarakat telah menandatangani petisi yang dibuat untuk menolak kenaikan PPN 12 persen. Petisi itu pun mereka serahkan ke Istana sebagai bukti penolakan keras rakyat terhadap wacana tersebut.
"Hari ini 120 ribuan, dan akan tetap terus bertambah. Berarti ada peluang bahwa rakyat yang mungkin hari ini baru mengetahui akan memberikan dukungannya untuk menolak kenaikan PPN 12 persen," tegasnya.
Risyad berharap aksi tersebut bisa jadi pemantik untuk masyarakat luas menolak kenaikan PPN.
"Aksi pencetus, sebenarnya ditularkan adalah kita selalu ngomong aja jangan takut karena hari-hari ini ngomong serba menaktukan, kami ingin jadi contoh bahwa kalau ada yang gak sreg ngomongin saja, cuitan, petisi, konsolidasi," tutur dia.
4. Kebijakan tidak berpihak pada rakyat
Lebih lanjut, Risyad menilai kenaikan PPN 12 persen merupakan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
"Kenaikan ini adalah langkah yang tidak berpihak pada rakyat. Ada upaya untuk mengaburkan fakta, sehingga kenaikan PPN terlihat biasa saja, padahal dampaknya akan terasa signifikan bagi masyarakat," ujarnya.
Ia menegaskan, apabila pemerintah tetap menerapkan kebijakan tersebut pada Januari 2025 mendatang, maka rakyat akan terus bersuara.
"Jika kebijakan ini tetap diterapkan, kami akan terus bersuara di berbagai platform, baik melalui media sosial, aksi langsung, maupun langkah-langkah lainnya. Kami tidak akan berhenti sampai kebijakan ini dicabut," tegasnya.
Untuk itu, dia berharap pemerintah mendengarkan suara rakyat melalui petisi tolak PPN 12 persen yang telah ditandatangani oleh lebih dari 120 ribu orang.
"Kami berharap pemerintah mendengar aspirasi ini dan membatalkan kenaikan PPN 12 persen," katanya.
