Ultimatum Prabowo buat Ketum Parpol dan Calon Menteri

Terbaru, Prabowo mengingatkan kepada para ketua umum partai politik yang akan menunjuk nama-nama calon menteri mereka agar tidak mencari uang dari APBN/APBD.

Prabowo mengatakan, peringatan itu telah disampaikan kepada semua partai politik yang saat ini telah resmi bergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Hal tersebut disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

"Saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD," kata dia.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan secara resmi susunan kabinetnya pada 20 Oktober 2024.

Pada hari pelantikan Prabowo dan Gibran tersebut, kata Dasco, Prabowo akan mengumumkan nama-nama menteri di kabinetnya.

"Nama kabinet akan disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri pada saat pengumuman nama-nama kabinet pada 20 Oktober," kata Dasco.

Jumlah kementerian di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran pun semakin menguat. Hal itu diketahui berdasarkan jumlah komisi yang akan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dalam draf yang dilihat IDN Times, komisi di DPR RI akan berjumlah 13. Kemudian, akan ada 46 kementerian di kabinet baru nanti. Adapun 41 kementerian merupakan kementerian teknis, sedangkan lima lainnya adalah kementerian koordinator.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjelaskan, jumlah komisi di DPR akan diumumkan pada Senin (14/10/2024). Adies tak mau berandai-andai sebelum ada pengumuman resmi oleh DPR.

Nantinya, kata dia, pimpinan DPR akan lebih dulu menggelar rapat. Baru setelah itu, DPR menggelar badan musyawarah (Bamus).

"Insyaallah (jumlah komisi) diumumkan Senin. Komposisi masih digodok," kata Adies Kadir melalui pesan singkat kepada IDN Times, saat dihubungi Kamis (10/10/2024).

Berikut bocoran jumlah kementerian di Kabinet Prabowo: 

A. Kementerian Koordinator 

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)

5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan

B. Kementerian Teknis

1. Kementerian Luar Negeri

2. Kementerian Pertahanan

3. Kementerian Komunikasi dan Informatika

4. Kementerian Dalam Negeri

5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

7. Kementerian Pertanian

8. Kementerian Kehutanan

9. Kementerian Kelautan dan Perikanan

10. Kementerian Pekerjaan Umum

11. Kementerian Perumahan Rakyat

12. Kementerian Perhubungan

13. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

14. Kementerian Transmigrasi

15. Kementerian Perdagangan

16. Kementerian BUMN

17. Kementerian Koperasi

18. Kementerian Perindustrian

19. Kementerian Pariwisata

20. Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf

21. Kementerian UMKM

22. Kementerian Agama

23. Kementerian Sosial

24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

25. Kementerian Kesehatan

26. Kementerian Ketenagakerjaan

27. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga

28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI

29. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi

30. Kementerian Pendidikan Tinggi

31. Kementerian Kebudayaan

32. Kementerian Pemuda dan Olahraga

33. Kementerian Keuangan

34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

36. Kementerian Lingkungan Hidup

37. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal

38. Kementerian Hukum

39. Kementerian HAM

40. Kementerian Sekretariat Negara

41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Sejumlah elite partai di kalangan KIM masuk jajaran kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Prabowo juga sudah mulai memberikan jatah menteri untuk partai-partai yang tergabung dalam koalisi gemuk yang berhasil memenangkannya Pilpres 2024.

Berdasarkan sumber IDN Times di kalangan elite KIM, Golkar dijatah sebanyak tujuh kursi menteri di kabinet Prabowo.

Nama-nama menteri dari Golkar tersebut di antaranya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral), Meutya Hafid (Menteri Komunikasi dan Informatika), Maman Abdurrahman (Menteri Koperasi dan UMKM), Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian), Nusron Wahid (Menteri ATR/Kepala BPN), dan Wihaji.

Sementara, Airlangga Hartarto yang kini menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, menurut sumber, akan tetap masuk kabinet Prabowo tetapi memang belum masuk daftar terkuat menteri baru.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, berharap, partainya bisa mendapatkan jatah menteri di kabinet Prabowo lebih dari lima kursi menteri.

Namun, kata dia, pihaknya tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif untuk menyusun jumlah menteri di kabinetnya.

"Saya berdoa lebih, tapi kan kita gak tahu Pak Prabowo maunya berapa, tapi doa saya mudah-mudahan bisa lebih supaya Partai Golkar bisa berkontribusi secara riil kepada masyarakat," kata Sarmuji.

Berikut daftar calon kuat menteri berdasarkan sumber IDN Times di kalangan elite KIM!

Golkar:

1. Bahlil Lahadalia

2. Meutya Hafid

3. Wihaji

4. Maman Abdurahman

5. Agus Gumiwang Kartasasmita

6. Nusron Wahid

Demokrat:

1. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (Menko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah)

2. Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky (Menteri Pekerjaan Umum)

PDIP

1. Budi Gunawan (Menko Polkam)

2. Abdullah Azwar Annas (Menpan RB)

Gerindra:

1. Sjafrie Syamsuddin: Menteri Pertahanan 

2. Thomas Djiwandono: Menteri Keuangan dengan catatan bila Kementerian Keuangan dipisah dengan Kementerian Penerimaan Negara

2. Sugiono: Menteri Luar Negeri

3. Romo Muhammad Syafi'i: Menteri Haji dan Umroh

4. Supratman Andi Agtas: Menteri Hukum dan HAM

PAN:

1. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Menko Perekonomian/Menteri Koordinator Gizi dan Pangan)

2. Waketum PAN Yandri Susanto (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)

3. Waketum PAN Eddy Soeparno (Menteri Lingkungan Hidup)

PAN sendiri disebut akan mendapatkan jatah lima menteri, dua di antaranya merupakan kalangan profesional yang nantinya akan bergabung menjadi kader PAN.

"Dua posisi lagi buat profesional yang bakal di PAN-kan salah satunya Menhub ambil dari Dirjen PLN Dudi dan Mendag dari profesional," demikian kata sumber IDN Times.