Pemerintah Cabut Izin Tambang dan Percepat Pemulihan Banjir Sumatra
- Menteri PMK Pratikno mencabut jutaan izin lahan dan menyegel perusahaan tambang yang merusak lingkungan.
- 22 perusahaan dengan izin PBPH dicabut karena menjadi penyebab bencana di Sumatra, termasuk 116.168 hektare di wilayah Sumatra.
- Pembangunan huntara bagi warga terdampak banjir sudah berjalan di 10 kabupaten di tiga provinsi, dengan dukungan TNI, Polri, dan organisasi masyarakat.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menegaskan pemerintah telah mencabut jutaan izin pemanfaatan lahan dan melakukan penyegelan aktivitas perusahaan tambang yang merusak lingkungan. Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.
"Ini adalah sikap tegas pemerintah bahwa ke depan kita harus menjadi lebih baik, bukan semata-mata memulihkan keadaan semula, tapi membuatnya lebih baik," ujar Pratikno ketika memberikan keterangan pers, dikutip dari YouTube BNPB, Jumat (26/12/2025).
Sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan sudah ada 22 perusahaan yang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dicabut, dengan total luas lahan lebih dari 1 juta hektare.
"Secara resmi saya umumkan hari ini kepada publik atas arahan Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan," kata Raja pada Senin, 15 Desember 2025.
PBPH tersebut dicabut karena dinilai menjadi penyebab bencana di Sumatra, termasuk 116.168 hektare di wilayah Sumatra.
1. Ada 12 kabupaten telah masuk fase transisi
Pratikno menjelaskan dari total 52 kabupaten atau kota terdampak banjir di tiga provinsi di Pulau Sumatra, 12 kabupaten telah memasuki fase transisi menuju pemulihan.
"Sementara, masih ada 11 kabupaten di Aceh yang memperpanjang status tanggap darurat untuk memastikan kebutuhan warga yang terdampak bisa dipenuhi secara maksimal," ujar Pratikno.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), memutuskan perpanjangan status tanggap darurat hingga 8 Januari 2026. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan keputusan itu diambil setelah rapat forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan mempertimbangkan laporan analisis cepat dari pos komando tanggap darurat.
“Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh 2025 selama 14 hari, terhitung 26 Desember sampai 8 Januari 2026,” kata Muhammad MTA.
2. Pembangunan hunian sementara baru berjalan di 10 kabupaten
Pratikno melaporkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir sudah berjalan di 10 kabupaten yang tersebar di tiga provinsi. Pemerintah juga mempercepat pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak.
"Pembangunan huntara di Sumatra Barat telah berjalan di enam kabupaten atau kota, huntara sudah dibangun di tiga kabupaten atau kota di Sumatra Utara dan satu kabupaten di Aceh sudah membangun huntara," ujar Pratikno.
"Sementara, pembangunan huntara di wilayah lain terus dipercepat," bebernya.
Koordinasi pembangunan dilakukan BNPB, dengan dukungan TNI, Polri, dan organisasi masyarakat. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan lahan untuk hunian sementara.
"Ini semua dilakukan berkat dukungan dari TNI, Polri dan organisasi masyarakat bahu membahu membantu," tutur Pratikno.
3. Seluruh rumah sakit pemerintah di daerah terdampak sudah mulai beroperasi
Pratikno menambahkan, seluruh rumah sakit milik pemerintah di wilayah terdampak telah beroperasi kembali. Meskipun sebagian fasilitas kesehatan belum bisa berfungsi maksimal, ratusan puskesmas juga telah melayani masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan dan relawan.
"Terima kasih kepada ratusan dokter relawan dari berbagai perguruan tinggi yang bersedia berijbaku di lapangan dan di tempat pengungsian. Ini sangat membantu pelayanan kesehatan masyarakat terdampak," katanya.
Pratikno mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrem dan terus memberikan dukungan bagi warga terdampak banjir di Sumatra.
