WALHI Gugat 13 Pasal UU Ciptaker ke MK, Soroti Izin Lingkungan Dihapus

Dalam kesempatan itu, Direktur Eksekutif Walhi, Zenzi Suhadi menilai sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja klaster lingkungan sangat membahayakan bangsa dan berpotensi merepotkan negara.

"Akan merepotkan negara karena ada 13 ketentuan secara fundamental di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diubah," ucapnya.

Zenzi secara khusus menyoroti salah satu ketentuan krusial dalam pasal yang digugat, yakni terkait izin usaha yang kini tidak wajib mengantongi izin lingkungan.

"Secara mendasar kami menilai ini merubah negara dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Karena dalam setiap izin usaha yang ada di Indonesia ini, selama ini sebelum izin usaha dikeluarkan itu wajib dia izin lingkungan. Sekarang izin lingkungan itu dihilangkan, dirubah menjadi persetujuan lingkungan," tuturnya.

Padahal, izin lingkungan sangat penting karena berhubungan dengan kepentingan masyarakat sekitar lokasi usaha.

"Sebelum ada izin lingkungan itu ada sidang amdal. Dalam sidang amdal ini dia melibatkan masyarakat berpotensi terdampak dan organisasi lingkungan. Kenapa masyarakat berpotensi terdampak? Karena ketika mereka tidak dilibatkan maka negara tidak akan bisa mengukur kerusakan dan kesejahteraan apa saja yang ganggu masyarakat," tegasnya.

Kemudian, pasal krusial yang juga digugat ialah terkait Komisi Amdal yang menghilangkan frasa masyarakat terdampak. UU Cipta Kerja ini membuat ketentuan Komisi Amdal hanya melibatkan masyarakat yang terdampak langsung. Sehingga mengerdilkan peran lembaga swadaya masyarakat dalam membantu perjuangan masyarakat sekitar merawat lingkungan.

"Dalam komisi amdal masyarakat yang berpotensi terdampak itu dihilangkan. Dia diubah menjadi masyarakat terdampak langsung, organisasi lingkungan dihilangkan. Apa konsekuensi dari ini? Ini bertentangan dengan konstitusi kita. Di konstitusi kita bahwasannya hak lingkungan yang baik dan sehat itu adalah hak setiap orang. Artinya, walaupun seseorang tinggal di Provinsi A izin lingkungannya akan terbitkan di Provinsi B, seseorang itu bisa melakukan upaya hukum terhadap izin lingkungan tersebut. Tapi sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja itu dihilangkan," jelas Zenzi.

Sementara, kuasa hukum Pemohon lainnya, Mulya Sarmono mengatakan 13 pasal dalam UU Cipta Kerja yang digugat bertentangan dengan amanah 11 pasal dalam UUD 1945.

Di antaranya, Pasal 1 ayat 3; Pasal 28H ayat 1; 28C ayat 1 dan 2; Pasal 28D ayat 4 dan 5; Pasal 28D dan ayat 4 dan ayat 5; dan Pasal 28F.

Mulya pun menyoroti dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dalam kluster Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat penyempitan masyarakat untuk bisa mengakses hak atas informasi. Misalnya keputusan uji kelayakan hanya bisa kemudian diakses melalui internet. Sedangkan kita mengetahui bahwa akses terhadap internet dan teknologi di Indonesia masih belum merata.