Wamendagri: Partisipasi Perempuan di Pilkada 2024 Meningkat
- Partisipasi perempuan pada Pilkada 2024 naik menjadi 19,92% dari total peserta.
- Dari 309 perempuan calon kepala/wakil daerah, 109 berhasil memenangkan pertarungan pilkada.
- Tantangan bagi perempuan di politik antara lain terbatasnya ruang di internal partai dan jaringan yang belum cukup kuat.
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, partisipasi perempuan pada Pilkada Serentak 2024 mengalami kenaikan.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, sebanyak 309 perempuan atau sekitar 19,92 persen dari total peserta menjadi calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah (Cakada/Cawakada). Persentase itu lebih tinggi dibanding pada Pilkada 2015, 2017, 2018, dan 2020. Misalnya pada 2015, partisipasi perempuan hanya mencapai 7,47 persen atau 124 perempuan yang menjadi Cakada/Cawakada. Begitu pula pada Pilkada 2020 yang hanya sebesar 11 persen atau 161 perempuan yang menjadi peserta.
“Kita bicara calonnya, belum terpilih. Ini bicara calon. Tapi kalau dilihat dari sebelumnya kan calonnya lebih sedikit, mungkin karena (2024) pilkadanya juga serentak,” katanya saat menjadi pembicara pada Seminar Refleksi dan Evaluasi Keterwakilan Perempuan di Tahun Politik di Universitas Atma Jaya Jakarta, Senin (17/3/2025).
1. Ada 109 perempuan berhasil memenangkan pilkada
Bima mengatakan, dari angka 19,92 persen tersebut, sebanyak 109 perempuan berhasil memenangkan pertarungan pilkada. Jumlah tersebut terdiri dari 2 gubernur, 5 wakil gubernur, 9 wali kota, 15 wakil wali kota, 34 bupati, dan 44 wakil bupati.
Ia juga menyebutkan sejumlah nama baru dari kalangan perempuan yang berhasil menjadi pemimpin di daerah.
2. Wamendagri soroti tantangan perempuan di dunia politik
Selain menyoroti keberhasilan perempuan di pilkada, Bima menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi perempuan di kancah politik. Misalnya masih terbatasnya ruang di internal partai politik bagi kader perempuan untuk berlaga.
Ia menekankan, kaderisasi di internal partai politik berperan penting dalam menentukan eksistensi kader perempuan. Tantangan lainnya, yaitu jaringan perempuan yang dibangun pascareformasi belum cukup kuat untuk menyukseskan kandidat perempuan.
3. Pentingnya memperhatikan kualitas keterwakilan perempuan secara substantif
Di lain sisi, Bima menekankan pentingnya memperhatikan kualitas keterwakilan perempuan secara substantif, sehingga isu yang dibahas tak hanya menyoal jumlah. Dengan demikian, isu yang penting diperhatikan yaitu narasi yang dibangun oleh para kader perempuan yang berhasil memenangkan kontestasi. Ia mencontohkan anggota legislatif dari kalangan perempuan yang mampu fokus terhadap berbagai isu.
“Kalau kita lihat cukup banyak sebetulnya perempuan-perempuan yang bisa mengartikulasikan isu-isu yang bukan (hanya) isu perempuan,” jelasnya.
Bima menambahkan, forum diskusi tersebut menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, tidak hanya dalam konteks edukasi tapi juga regulasi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka ruang adanya gagasan-gagasan yang bernas mengenai peningkatan kualitas keterwakilan perempuan.
“Karena kita percaya semakin inklusif proses ini, maka semakin baik kualitasnya,” imbuh dia.
