Pesan Menko Djamari ke Praja IPDN: Layani Rakyat, Jangan Sakiti Mereka!
- Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan praja IPDN harus menjadi pelayan masyarakat, bukan yang dilayani, serta menjaga integritas birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan.
- Djamari menyoroti tantangan global seperti perubahan geopolitik, ketimpangan ekonomi, dan bonus demografi; ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM untuk menghadapi ancaman tersebut.
- Mendagri Tito Karnavian menyebut lulusan IPDN diminati kepala daerah karena profesional, disiplin, dan siap kerja; mereka dianggap pilar penting dalam memperkuat ASN di seluruh Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, meminta ribuan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) fokus melayani rakyat saat lulus nanti. Sebab, lulusan IPDN akan ditempatkan sebagai aparatur sipil negara di berbagai instansi, mulai dari pemerintah daerah hingga kementerian. Hal itu merupakan salah satu poin yang disampaikan Djamari saat memberikan kuliah umum di hadapan ribuan praja IPDN.
"Kalian, jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat! Karena kalian yang melayani masyarakat kita. Bukan kalian yang harus menjadi dewa dan bukan kalian yang harus dilayani. Masyarakat kita membutuhkan pemimpin seperti itu," ujar Djamari di Kampus IPDN, Jatinangor, Jumat (29/5/2026).
Dia mengatakan, masyarakat sudah bosan menyaksikan pemimpin yang minta dilayani. Para pemimpin, kata Djamari, datang dari berbagai kalangan termasuk pejabat politik. Sementara, pejabat tersebut bisa berganti dalam lima tahun atau bahkan lebih singkat. Namun, ASN sebagai mesin birokrasi tetap berada di sana.
"Mesin (pemerintahan) ada di birokrasi. Mesin itu adalah kalian. Artinya, upaya-upaya untuk menyejahterakan masyarakat ada di situ. Para birokrat tetap harus berada di ruang mesin ini. Mau di kemanakan (instansi ini) oleh sopir, tetapi mesinnya yang harus tetap bekerja," kata dia.
1. Djamari singgung upaya pemerintah hadapi tantangan perubahan geopolitik
Menko Djamari turut menyinggung tantangan global dan nasional yang dihadapi Indonesia semakin kompleks. Mulai dari dinamika geopolitik dunia, ancaman keamanan di kawasan Indo-Pasifik, hingga persoalan ketimpangan ekonomi dan kebocoran kekayaan negara.
"Perubahan geopolitik dunia sangat memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk Indonesia. Karena itu, pemerintah terus bekerja keras agar dampak global dapat diminimalkan dan masyarakat tetap terlindungi," kata purnawirawan jenderal bintang empat itu.
Dia mengatakan, tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah menghadapi bonus demografi. Artinya, 70 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 200 juta jiwa berada dalam usia produktif. Hal ini harus dimanfaatkan sebelum momennya lewat pada 2035 mendatang.
Maka, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar Indonesia mampu keluar dari ancaman middle income trap dan mewujudkan kesejahteraan nasional.
"Memperbaiki bangsa harus dimulai dari memperbaiki manusianya. Maka, pendidikan menjadi sangat penting," kata dia.
2. Menko Djamari soroti kekayaan negara masih bocor
Hal lain yang disinggung Djamari adalah masih masifnya kekayaan negara yang bocor akibat praktik-praktik yang merugikan bangsa. Hal itu termasuk tindak manipulasi perdagangan dan tindak korupsi.
Menurut dia, praktik korupsi dalam bentuk apa pun merupakan pengkhinatan terhadap negara dan tidak boleh ditoleransi.
"Sekecil apa pun korupsi tetap merupakan pengkhianatan terhadap bangsa. Itu tak boleh dibiarkan," kata dia.
3. Mendagri sebut lulusan IPDN disukai kepala daerah
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang juga hadir dalam acara itu mengatakan, ASN pemerintahan yang profesional turut menentukan ketahanan suatu negara dalam jangka panjang. Indikator lainnya adalah tentara yang kuat untuk menjaga kedaulatan negara dan aparat keamanan yang mumpuni untuk menjaga keamanan di dalam negeri.
Menurut data Kementerian Dalam Negeri, ada 4,7 juta ASN di Indonesia yang sebagian besar berada di daerah dan memegang peran penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan nasional.
"Maka, dalam konteks tersebut lulusan IPDN dinilai menjadi salah satu inti kekuatan ASN Indonesia. Banyak kepala daerah yang menyukai lulusan IPDN karena mereka memiliki kemampuan pemerintahan, disiplin, loyalitas dan kesiapan kerja yang tinggi. Bahkan, banyak yang sudah diminta (untuk bekerja) sebelum lulus," kata dia.
IPDN saat ini memiliki 3.500 praja yang tersebar di berbagai kampus daerah. Mulai dari Jatinangor, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Makassar, Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua hingga Bukittinggi. Selain program sarjana, kata Tito, IPDN juga memiliki program magister dan doktoral di Jakarta.
