100 Hari Pertama Pemerintah Baru Nepal Penuh Pujian dan Kritikan
- Balendra Shah menandai 100 hari pemerintahannya dengan meluncurkan 100 agenda reformasi besar, termasuk pemberantasan korupsi, digitalisasi layanan publik, dan pembangunan ekonomi senilai 13,8 miliar dolar AS.
- Gaya kepemimpinan Shah dipuji karena cepat dan berorientasi hasil, namun dikritik karena sering mengabaikan mekanisme politik serta penggunaan peraturan pemerintah yang dinilai melemahkan proses legislatif.
- Publik menaruh harapan besar pada reformasi Shah, meski muncul kekhawatiran soal pendekatan otoriter, isu konstitusi, penggusuran permukiman liar, dan potensi meningkatnya kritik setelah masa dukungan awal berakhir.
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Nepal Balendra Shah genap 100 hari menjabat pada Minggu (5/7/2026). Politikus berusia 36 tahun yang dikenal sebagai rapper dengan nama panggung Balen itu langsung menggebrak sejak hari pertama memimpin pemerintahan dengan mengusung agenda reformasi besar-besaran.
Dalam tiga bulan pertama pemerintahannya, Shah meluncurkan 100 agenda reformasi yang mencakup tata kelola pemerintahan, pemberantasan korupsi, digitalisasi layanan publik, hingga perbaikan pelayanan masyarakat. Pemerintah menyebut sekitar 70 agenda telah dijalankan, sementara sisanya masih dalam proses.
Meski demikian, gaya kepemimpinan Shah juga menuai sorotan. Di satu sisi ia dipuji karena bergerak cepat, tetapi di sisi lain dikritik karena dinilai terlalu sering mengesampingkan proses kelembagaan dan mekanisme politik yang berlaku.
Selama menjabat, Shah juga memilih tampil minim di hadapan publik. Ia lebih sering menyampaikan pesan melalui media sosial, bahkan pidato kemenangan usai pemilu disampaikan dalam bentuk lagu rap.
1. Langsung tangkap mantan PM dan genjot reformasi
Langkah tegas pertama Shah dilakukan sehari setelah dilantik sebagai perdana menteri. Kepolisian menangkap mantan Perdana Menteri KP Sharma Oli dan mantan menteri dalam negerinya berdasarkan rekomendasi komisi penyelidikan atas pemberontakan mematikan pada September 2025 yang menggulingkan pemerintahan Oli.
Keduanya kemudian dibebaskan tanpa dakwaan, sementara penyelidikan masih terus berlangsung.
Pengamat menilai, langkah tersebut menjadi penanda gaya pemerintahan Shah yang bergerak cepat dan sarat simbol politik, meski sejumlah kebijakannya kemudian dipersoalkan secara hukum.
Dalam pidato publik yang jarang dilakukannya pada Juni lalu di hadapan Partai Rastriya Swatantra, Shah menegaskan pemerintahannya tidak akan memperlambat laju reformasi.
“Kami berada di jalan bebas hambatan menuju perubahan. Rem hanya akan diinjak ketika kami mencapai tujuan,” kata Shah, dilansir dari AFP.
Pemerintah juga mengajukan anggaran sebesar 13,8 miliar dolar AS yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, teknologi, kesehatan, pendidikan, serta pemulihan ekonomi.
Menteri Keuangan Swarnim Wagle mengatakan, Nepal tengah memasuki fase penting reformasi ekonomi. “Negara ini berada di persimpangan yang menentukan menuju reformasi ekonomi yang menyeluruh,” ujar Wagle.
2. Dipuji cepet bekerja, namun dikritik karena abaikan protes
Sejumlah kalangan memuji gaya kepemimpinan Shah yang dinilai berbeda dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Jurnalis Sudheer Sharma mengatakan, pemerintahan baru langsung bekerja sejak hari pertama.
“Pertama-tama, pemerintahan ini mengubah cara bekerja. Mereka langsung bekerja sejak hari pertama, tidak seperti pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan ini terlihat berorientasi pada tindakan,” katanya.
Namun kritik juga datang dari partai oposisi CPN-UML yang dipimpin mantan PM KP Sharma Oli. Partai tersebut menilai kinerja pemerintah sejauh ini masih lemah, belum matang, dan penuh kontroversi.
Sejumlah pengamat juga mempertanyakan keputusan Shah yang lebih sering menggunakan peraturan pemerintah (ordinance) untuk mempercepat reformasi, meski koalisi pemerintah memiliki mayoritas di parlemen untuk mengesahkan undang-undang.
Salah satu aturan yang menuai kritik memberi kewenangan kepada Dewan Konstitusi, yang dipimpin Shah, mengambil keputusan termasuk pengangkatan hakim hanya melalui suara mayoritas sederhana.
3. Harapan besar dengan kekhawatiran
Peneliti politik Anusha Khanal menilai, pemerintah memang telah menunjukkan hasil kerja, tetapi pendekatan yang digunakan perlu mendapat perhatian.
“Pekerjaan memang telah dilakukan, tetapi pemahaman mengenai bagaimana pekerjaan itu seharusnya dilakukan tampaknya berbeda. Kita harus tetap waspada,” ujarnya.
Isu perubahan konstitusi dan wacana restrukturisasi sistem federal Nepal juga memicu perdebatan politik. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk menggusur permukiman liar mendapat kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil.
Yujan Rajbhandari, salah satu peserta demonstrasi antikorupsi yang melahirkan pemerintahan Shah, mengatakan publik masih menaruh harapan besar kepada pemerintah baru tersebut.
“Kami memiliki harapan besar terhadap pemerintahan ini. Bagus jika mereka berorientasi pada hasil, tetapi jika hasil itu tidak dicapai melalui proses yang semestinya, maka hasilnya mungkin tidak akan berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, jurnalis Pranaya Rana mengingatkan bahwa masa 100 hari pertama biasanya menjadi periode ketika sebuah pemerintahan memperoleh dukungan publik paling besar.
“Seratus hari pertama adalah masa ketika mereka mendapat niat baik terbesar dari semua pihak. Setelah ini, kritik bisa saja semakin meningkat, bahkan dari masyarakat sendiri,” ujar Rana.
