Ada Keretakan di ASEAN setelah Thailand Gelar Forum Informal
Jakarta, IDN Times - Founder dan Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai ada masalah koordinasi yang cukup serius yang kini sedang terjadi di tubuh ASEAN.
Hal ini terkait dengan keputusan Thailand mengadakan pertemuan informal di Pattaya dengan menghadirkan junta militer Myanmar. Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai pun telah mengirim surat undangan kepada seluruh Menlu ASEAN.
Namun, sejumlah negara anggota menolak untuk hadir, antara lain Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Sementara negara anggota lain mengirimkan wakilnya di tingkat senior officials.
"Mungkin yang dapat disimpulkan dari ini adalah ada masalah koordinasi yang cukup serius dan ada keretakan dalam tubuh ASEAN mengenai cara menangani krisis (Myanmar) ini," kata Dino, ketika ditemui di Jakarta, Kamis (22/6/2023).
1. Bisa berdampak pada Lima Poin Konsensus
Dino menambahkan, tidak adanya koordinasi ini bisa berdampak kepada Lima Poin Konsensus (5PC) yang saat ini menjadi acuan ASEAN untuk membantu menyelesaikan krisis di Myanmar.
"Dan kedua hal ini, koordinasi di mana mengatasi keretakan yang ada akan berdampak pada 5PC. Karena 5PC cukup jelas mengenai hal-hal yang perlu dicapai ASEAN, dan bagaimana proses untuk mencapai hal tersebut, termasuk tujuannya," ungkap mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI ini.
2. Harus ada komunikasi antara Indonesia dan Thailand
Selain itu, Dino menyarankan agar komunikasi terbuka dilakukan oleh Thailand dan Indonesia agar menghindari keretakan lebih luas lagi di dalam tubuh ASEAN.
"Tentu salah satu tujuannya adalah untuk melakukan pertemuan antara junta dan NUG dan pihak-pihak lain untuk mencapai solusi damai. Tapi yang jelas, keretakan ini perlu diperbaiki dan perlu ada konsultasi antara Jakarta dan Bangkok," tutur Dino.
3. Indonesia kritik pertemuan Thailand yang libatkan junta Myanmar
Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya buka suara terkait pertemuan informal yang digelar di Pattaya pada 18-19 Juni 2023 ini.
"Kalau satu negara lakukan inisiatif ya silakan saja, itu hak negara itu. Tetapi kalau bicara dalam konteks ASEAN, kita punya aturan main yang harus diperhatikan,” kata Ngurah, di Jakarta, Senin (19/6/2023).
Ngurah merujuk pada Lima Poin Konsensus (5PC) yang telah disepakati semua negara anggota ASEAN, termasuk Myanmar sendiri. Ia meminta agar 5PC ditaati.
“Dalam satu organisasi kalau ada perdebatan itu hal biasa. Tapi harus dilihat, bahkan dalam KTT Labuan Bajo, ada kesepakatan antara para pemimpin ASEAN bahwa 5PC masih jadi acuan kita,” ujar mantan Duta Besar RI untuk Singapura ini.
Pendekatan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar termasuk di dalam poin 5PC tersebut. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong dialog inklusif secara nasional dalam mencari solusi damai untuk Myanmar.
