Pelapor HAM PBB Desak ASEAN Bertindak soal Myanmar
Jakarta, IDN Times - Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk SItuasi HAM di Myanmar, Tom Andrews, mendesak agar ASEAN segera mengambil langkah terkoordinasi untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar.
Langkah-langkah ini tidak lepas dari peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023.
“Sudah saatnya kita mempertimbangkan pilihan-pilihan alternatif untuk memecahkan kebuntuan yang tak kunjung usai ini. Saya mendesak ASEAN untuk mengambil langkah-langkah guna meminta pertanggungjawaban junta militer atas pelanggaran HAM dan pengabaian terhadap Lima Poin Konsensus,” kata Andrews, kepada awak media, di kantor PBB, Jakarta, Rabu (21/6/2023).
1. Indonesia diminta tetap tunjukkan perannya selepas keketuaan ASEAN
Sementara itu, Andrews meminta agar Indonesia tetap menunjukkan sikap kepemimpinannya terhadap Myanmar, bukan hanya di sisa masa jabatan keketuaan ASEAN saat ini, namun juga di masa mendatang.
“Bahkan jika ASEAN tetap menemui jalan buntu, Indonesia harus bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk mengisolasi junta dan menekan kapasitas junta untuk menyerang rakyat Myanmar,” ucap Andrews.
Meski demikian, Andrews mengapresiasi Indonesia atas perannya dan dukungan terhadap rakyat Myanmar dan juga mendesak Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar lagi.
“Saya percaya Indonesia punya posisi yang tepat untuk memainkan peran penting dalam upaya penyelesaian krisis ini,” tegasnya.
2. Sempat mengunjungi Aceh
Dalam misinya kali ini, Andrews melakukan perjalanan ke Aceh dan mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidie. Ia mendengarkan langsung keluh kesah para pengungsi Rohingya.
“Yang sangat jelas terlihat adalah kerentanan yang luar biasa dari para pengungsi yang saya temui. Mereka melarikan diri dari kejahatan kemanusiaan di Myanmar dan menghadapi kondisi yang makin mengerikan di Bangladesh,” ucap Andrews.
Para pengungsi Rohingya ini melarikan diri dari Myanmar kemudian menyeberang ke Teluk Benggala dan Laut Andaman hingga akhirnya berlabuh di Indonesia.
3. Tantangan besar untuk menangani Rohingya
Andrews juga memperingatkan bahwa masih ada sejumlah tantangan bagi para pengungsi Rohingya di Indonesia dan di kawasan.
“Hak para pengungsi Rohingya termasuk hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi sebagai penyintas kejahatan kemanusiaan merupakan tanggung jawab Myanmar,” ujar Andrews.
