Australia Gelar Program Buyback Senjata Api Usai Teror Pantai Bondi
- Australia dan New South Wales meluncurkan buyback senjata api terbesar dalam 30 tahun, menyusul teror penembakan massal di Pantai Bondi pada Desember 2025.
- Program dua gelombang dimulai 2 November 2026, dengan kompensasi untuk berbagai senjata hingga 10.000 dolar Australia per unit serta bantuan bagi toko dan distributor.
- Aturan baru membatasi warga memiliki maksimal empat senjata, berdampak pada 274 ribu senjata terdaftar di New South Wales, meski ditolak sejumlah negara bagian dan oposisi.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Australia resmi meluncurkan skema pengembalian senjata api dengan ganti rugi atau buyback terbesar dalam tiga dekade terakhir. Langkah tegas ini diambil langsung oleh Perdana Menteri Anthony Albanese bersama Pemerintah New South Wales guna memperketat kepemilikan senjata di kalangan warga sipil. Kebijakan nasional tersebut dihadirkan sebagai respons langsung demi menjamin rasa aman publik secara menyeluruh.
Program penarikan skala besar tersebut bakal mulai direalisasikan secara bertahap pada Senin (2/11/2026) mendatang. Kebijakan ini diberlakukan usai terjadinya insiden teror penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney, pada Minggu (14/12/2025) lalu. Melalui program bernilai tinggi ini, otoritas setempat bertekad memusnahkan ratusan ribu pucuk senjata demi mencegah terulangnya tragedi berdarah serupa.
1. Skema ganti rugi senjata api bakal bergulir dalam dua gelombang
ilustrasi senjata api (pexels.com/https://kaboompics.com/) Pelaksanaan program buyback senjata api ini dirancang dalam dua fase utama untuk menjangkau seluruh jenis kepemilikan. Dilansir Al Jazeera, tahap pertama yang dimulai pada 2 November mendatang berfokus pada pembelian kembali senjata genggam. Pemerintah menetapkan kompensasi sebesar 1.000 dolar Australia untuk revolver dan 850 dolar Australia untuk pistol semi-otomatis per unitnya.
Pemerintah New South Wales juga sudah mematok besaran kompensasi untuk berbagai jenis senjata api lainnya. Senapan berburu standar dan senapan angin bakal dihargai mulai dari 450 hingga 1.000 dolar Australia sesuai spesifikasi kelayakannya. Sementara itu, gelombang kedua yang dijadwalkan meluncur pada awal 2027 mendatang akan memproses senjata bernilai tinggi hingga batas maksimal 10.000 dolar Australia per unit.
Untuk menyokong kelancaran masa transisi ini, pemerintah turut menyediakan paket bantuan khusus bagi toko serta distributor senjata. Para pelaku industri berhak memperoleh hibah hingga 25.000 dolar Australia beserta potongan biaya lisensi satu kali senilai 500 dolar Australia untuk dua tahun.
2. Aturan ketat membatasi kepemilikan senjata api bagi warga sipil
ilustrasi palu hukum (pexels.com/KATRIN BOLOVTSOVA) Langkah masif penarikan senjata ini didasari oleh pembatasan hukum baru yang telah disahkan di New South Wales. Aturan teranyar menetapkan batas maksimal kepemilikan senjata api per individu menjadi hanya empat pucuk saja. Pengecualian batas khusus hingga sepuluh unit hanya diberikan kepada kalangan petani dan penembak profesional yang mengantongi izin resmi.
Perubahan regulasi ini diperkirakan bakal berdampak langsung pada sedikitnya 274 ribu pucuk senjata terdaftar di wilayah New South Wales. Angka fantastis tersebut mencakup sekitar 24 persen dari total keseluruhan senjata api yang beredar di negara bagian terpadat di Australia itu. Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan pentingnya tindakan nyata dari seluruh elemen bangsa demi mencegah tragedi serupa berulang di masa depan.
"Kita harus melakukan apa saja yang kita bisa untuk memastikan serangan teroris antisemit di Bondi tidak pernah terjadi lagi. Itu mencakup reformasi senjata api nasional yang bermakna," ujar Anthony Albanese. Senada dengan hal itu, Premier New South Wales Chris Minns menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menerapkan aturan hukum paling ketat demi melindungi keselamatan warga.
"Setelah insiden Bondi, kami berjanji kepada masyarakat New South Wales bahwa kami akan memperkenalkan undang-undang senjata paling ketat di negara ini, dan itulah yang kami lakukan," tegas Chris Minns.
3. Penolakan politik dan polemik besaran anggaran kompensasi
ilustrasi uang (pexels.com/John Guccione www.advergroup.com) Meski kesepakatan antara pemerintah federal dan New South Wales telah tercapai, program ini rupanya memicu perdebatan sengit di kancah politik nasional. Dilansir The Guardian, sejumlah negara bagian seperti Queensland dan Victoria secara terbuka menolak berpartisipasi dalam skema buyback bersama ini. Kelompok oposisi mengkritik penetapan harga kompensasi flat yang dinilai kurang mencerminkan nilai pasar sebenarnya dari senjata milik warga.
Partai The Nationals bahkan mengambil langkah politik dengan mengajukan rancangan undang-undang di Senat untuk membatalkan kebijakan pembatasan senjata tersebut. Pihak penolak menilai pemerintah terlalu terburu-buru mengambil keputusan tanpa melakukan konsultasi mendalam dengan komunitas pemilik senjata berizin. Mereka beranggapan bahwa regulasi ketat ini justru merugikan para pemilik senjata yang selama ini selalu patuh pada hukum.
Di sisi lain, rekomendasi dari Komisi Kerajaan untuk Antisemitisme mendesak seluruh tingkat pemerintah agar segera merampungkan kesepakatan senjata api nasional. Langkah penyelarasan aturan ini dipandang sangat mendesak untuk menekan penyebaran senjata api berbahaya di ruang publik. Kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menciptakan lingkungan publik yang lebih aman dari ancaman kejahatan bersenjata.
