Australia Beli Rudal Canggih AS di Tengah Eskalasi Pasifik
- Australia menyepakati pembelian rudal AIM-260 dari AS senilai 736 juta dolar Australia untuk dipasang pada jet Super Hornet, Growler, dan F-35; menjadi negara pertama di luar AS yang mengoperasikannya.
- Akuisisi dipercepat saat konflik AS-Iran menguras persediaan amunisi Washington dan rantai pasokan global terganggu; Australia mengalokasikan 36 miliar dolar Australia bagi industri pertahanan selama satu dekade.
- Canberra juga merespons ketegangan akibat uji coba rudal China dan insiden Laut China Selatan dengan memprotes Beijing serta memberi hibah drone dan pelatihan senilai 413 juta peso kepada Penjaga Pantai Filipina.
Jakarta, IDN Times - Australia resmi mengamankan kesepakatan senilai 736 juta dolar Australia (sekitar Rp9,2 triliun) untuk membeli rudal jarak jauh dari Amerika Serikat (AS), guna memperkuat armada jet tempurnya. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Australia, Richard Marles, pada 6 Agustus 2026 di Darwin. Langkah ini menjadikan Negeri Kanguru sebagai negara pertama di luar AS yang diizinkan mengoperasikan rudal taktis canggih gabungan AIM-260 buatan Lockheed Martin.
"Rudal udara-ke-udara generasi baru tersebut akan dipasang di semua pesawat tempur kami. Yaitu, Super Hornet, Growler, dan F-35 milik Angkatan Udara Australia," kata Marles.
Meski Marles menegaskan bahwa amunisi ini akan segera dioperasikan, ia tidak merinci jadwal pasti pengiriman maupun alasan mengapa nilai pembelian akhir ini jauh lebih kecil daripada paket penjualan senilai 3,16 miliar dolar AS (Rp56,1 triliun) yang sempat disetujui Kongres AS pada Maret lalu. Saat itu, Washington menyatakan bahwa Canberra telah meminta 450 rudal dalam paket yang juga mencakup layanan pengujian, dilansir The Straits Times.
1. Konflik dengan Iran kuras senjata AS, Australia percepat akuisisi
Ilustrasi bendera Australia. (pexels.com/Hugo Heimendinger) Keputusan Canberra untuk mempercepat akuisisi senjata berlangsung di tengah kekhawatiran global atas menipisnya stok persenjataan Washington akibat konflik yang tengah meluas di Iran. Laporan terbaru dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) memeringatkan bahwa pengerahan masif pencegat sistem pertahanan udara, seperti rudal Patriot dan Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) ke kawasan Timur Tengah telah menguras cadangan militer AS. Alhasil, mengancam tingkat kesiapan tempur AS untuk berperang melawan China di Pasifik Barat.
CSIS memperkirakan bahwa konflik Washington-Teheran tersebut telah menghabiskan sekitar 40 miliar dolar AS (Rp711,7 triliun) dari anggaran Pentagon. Diperkirakan 26 miliar dolar AS (Rp462,6 triliun) dialokasikan untuk amunisi.
"Hal yang mungkin paling mengejutkan saya adalah betapa besarnya porsi biaya yang dikeluarkan untuk amunisi, terutama amunisi kelas atas dan mahal," kata Mark Cancian, salah satu penulis laporan dan penasihat senior di Departemen Pertahanan dan Keamanan CSIS, dikutip dari ABC News.
Isu kelangkaan amunisi ini memicu ketegangan internal di Washington. Gedung Putih membantah laporan mengenai perselisihan antara Presiden Donald Trump dan Menhan Pete Hegseth terkait kekurangan stok amunisi, khususnya rudal berpemandu jarak jauh dan pencegat. Namun, isu tersebut mempertegas krisis pasokan militer global yang sebelumnya telah terganggu oleh kelangkaan komponen kunci akibat perang berkepanjangan di Ukraina.
2. Australia genjot industri pertahanan di tengah ancaman China
Ilustrasi peluncuran rudal. (unsplash.com/Forest Katsch) Menghadapi kerentanan rantai pasokan global tersebut, Australia mengupayakan strategi kemandirian pertahanan dengan mengalokasikan investasi hingga 36 miliar dolar Australia (Rp451,6 triliun) selama satu dekade ke depan. Sebagai bagian dari program ini, Lockheed Martin bekerja sama dengan perusahaan pertahanan Prancis, Thales. Pihaknya mengumumkan keberhasilan uji coba mesin roket buatan lokal di Australia, guna mengatasi ketergantungan pada pasokan komponen impor.
Penguatan militer Australia ini juga dipicu oleh dinamika keamanan kawasan Pasifik yang kian memanas akibat manuver militer China. Pada akhir Juli 2026, Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Penny Wong menyampaikan protes keras secara langsung kepada Menlu China Wang Yi di sela-sela pertemuan Menlu ASEAN di Manila terkait uji coba rudal balistik berkemampuan nuklir yang ditembakkan dari kapal selam China hingga menjangkau perairan antara Kepulauan Solomon, Nauru, dan Tuvalu.
Wong menilai peluncuran rudal jarak jauh tanpa pemberitahuan yang memadai tersebut sebagai langkah provokatif, yang mengganggu stabilitas regional. Sikap tegas Canberra ini sejalan dengan penolakan belasan negara kepulauan Pasifik. Mereka mengecam keras aktivitas uji coba senjata nuklir di wilayah Pasifik, serta mendesak seluruh kekuatan besar untuk mematuhi hukum laut internasional.
3. Australia perkuat kerja sama pertahanan dengan Filipina untuk menjaga stabilitas Indo-Pasifik
Kapal Penjaga Pantai China (depan) memblokir kapal Penjaga Pantai Filipina, saat misi rotasi pasukan dan pasokan rutin menuju Second Thomas Shoal, pada 5 Agustus 2023. (twitter.com/jaytaryela) Selain ketegangan rudal balistik, Australia juga menyoroti insiden konfrontasi maritim di Laut China Selatan. Insiden ini termasuk tindakan agresif personel militer China terhadap pelaut Filipina di Second Thomas Shoal pada 20 Juli 2026.
Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap stabilitas maritim sekutunya, Canberra mengucurkan hibah sebesar 413 juta peso Filipina (Rp120,6 miliar) berupa teknologi drone canggih dan pelatihan operasional untuk Penjaga Pantai Filipina. Menurut Australia, bantuan dan penguatan kemampuan militer tersebut bertujuan mendukung kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan berdasarkan hukum internasional.
Canberra memperkuat pertahanannya dengan senjata dan teknologi, tetapi pada saat yang sama juga memperkuat hubungan diplomatik dan kerja sama pertahanan untuk meningkatkan keamanan dan pengaruhnya di kawasan.
