Darurat Bencana, Pemerintah Peringati HUT ke-81 Kemerdekaan di Flores
- Pemerintah menegaskan percepatan penanganan darurat dan pemulihan pascagempa M 7,7 di Flores, dengan jajaran menteri serta pimpinan lembaga hadir di NTT sejak hari pertama.
- BNPB menyalurkan 50.000 paket bantuan melalui posko Labuan Bajo dan Maumere, didukung armada darat, laut, udara, serta helikopter untuk menjangkau wilayah terisolir.
- Korban meninggal akibat gempa tercatat 54 orang. Pemerintah daerah diminta mendata korban luka dan kerusakan rumah secara bertahap berdasarkan nama serta alamat.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan darurat dan pemulihan pascadampak gempabumi M 7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penegasan ini disampaikan langsung di sela-sela Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Indonesia ke-81 yang berlangsung di Lapangan Motang Rua, Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, Senin (17/8/2026).
1. Pemerintah sudah hadir sejak hari pertama bencana
Kepala BNPB Suharyanto dan Menko PMK Pratikno mengunjungi RSUD Manggarai yang terdampak gempa M7,7 di Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, Minggu (16/8/2026). (Dok. BNPB) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa kehadiran jajaran menteri dan pimpinan lembaga di NTT sejak hari pertama kejadian adalah bentuk kepedulian serta komitmen pemerintah untuk mendampingi masyarakat.
"Sejak hari pertama kejadian, kita sudah berada di NTT untuk meninjau lapangan dan membahas percepatan pemulihan," ujar Pratikno usai mengikuti Upacara Bendera HUT ke-81 RI di Ruteng, NTT, dalam keterangan resmi.
2. Penanganan darurat bencana dilakukan secara menyeluruh
Kepala BNPB Suharyanto dan Menko PMK Pratikno mengunjungi RSUD Manggarai yang terdampak gempa M7,7 di Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, Minggu (16/8/2026). (Dok. BNPB) Penanganan darurat dilakukan secara menyeluruh. Jajaran pemerintah membagi tugas menyisir wilayah yang membutuhkan bantuan cepat, seperti pergerakan bantuan logistik menuju Kecamatan Reo di Manggarai hingga wilayah terisolir di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka.
Koordinasi intensif juga terus dilakukan bersama Satuan Tugas (Satgas) DPR RI serta kementerian/lembaga terkait melalui sistem luring maupun video conference guna memastikan masa tanggap darurat berjalan efektif.
Memperkuat arahan Menko PMK, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto membeberkan kesiapan strategi serta pengerahan sumber daya logistik dan armada penanganan di lapangan.
Suharyanto menjelaskan bahwa Posko Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, telah menampung dan menyalurkan bantuan logistik, termasuk 50.000 paket bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Bantuan tersebut diteruskan ke dua posko utama di NTT, yakni Posko Labuan Bajo dan Posko Maumere.
Logistik dari Posko Utama Labuan Bajo dikerahkan untuk melayani wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara Posko Maumere melayani Kabupaten Sikka, Ende, dan Nagekeo.
Untuk menembus kendala geografis dan wilayah terisolir, BNPB bersama unsur gabungan menyiagakan armada darat, laut, dan udara secara maksimal. Pada jalur udara, disiagakan enam pesawat di Labuan Bajo dan lima pesawat di Maumere, termasuk helikopter pendukung untuk evakuasi medis darurat.
Sementara pada jalur darat, dilakukan mobilisasi truk-truk logistik ukuran besar di titik-titik penyaluran utama, yang didukung pula oleh pengoperasian kapal Pelni dan kapal feri pada jalur laut menuju wilayah kepulauan seperti Pulau Palue.
3. Korban meninggal dunia capai 54 jiwa
Menko PMK Pratikno bersama Kepala BNPB Suharyanto meninjau langsung penanganan korban gempa bumi M7,7 di RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Minggu (16/8/2026). (Dok. Kemenko PMK) Terkait pemutakhiran data dampak bencana, Suharyanto mengonfirmasi jumlah korban meninggal dunia per hari ini tercatat sebanyak 54 jiwa, sementara pendataan korban luka-luka masih terus berjalan secara dinamis.
Suharyanto menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan kerusakan secara paralel dan berjenjang by name by address tanpa harus menunggu data rampung 100 persen.
"Pendataan rumah masyarakat yang rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat menjadi prioritas utama kami. Kerusakan fasilitas umum seperti kantor bupati menjadi prioritas berikutnya setelah pemukiman warga terpenuhi,” ujar Suharyanto.
