China Ancam Panama karena Batalkan Kontrak Pelabuhan

- Mahkamah Agung Panama membatalkan kontrak pelabuhan strategis CK Hutchison di Terusan Panama pada 29 Januari 2026.
- Beijing mengancam konsekuensi ekonomi dan politik bagi Panama, menuding adanya tekanan politik AS dalam putusan tersebut.
- Pejabat AS menyambut pembatalan kontrak sebagai kemenangan besar, sementara sengketa ini diprediksi akan mengancam rencana penjualan pelabuhan CK Hutchison di 23 negara senilai 23 miliar dolar AS.
Jakarta, IDN Times- Pemerintah China, pada Selasa (3/2/2026), mengecam keputusan Mahkamah Agung Panama yang membatalkan kontrak 25 tahun milik anak perusahaan Hong Kong, CK Hutchison. Perusahaan tersebut sebelumnya mengoperasikan pelabuhan strategis Balboa dan Cristobal di Terusan Panama selama hampir tiga dekade.
Beijing menilai putusan sangat absurd dan memalukan karena dianggap sebagai hasil tekanan politik Amerika Serikat (AS). Sengketa ini memicu ketegangan diplomatik baru di jalur perdagangan yang menangani sekitar 5 persen perdagangan dunia.
1. Putusan pengadilan batalkan kontrak pelabuhan strategis

Mahkamah Agung Panama pada 29 Januari 2026 membatalkan lisensi operasi milik Panama Ports Company. Perusahaan tersebut mengelola terminal peti kemas yang berlokasi di kedua ujung Terusan Panama. Pengadilan menyatakan, kesepakatan melanggar konstitusi negara karena adanya pemberian hak istimewa eksklusif dan pembebasan pajak. Kasus hukum bermula dari audit pemerintah pada Januari 2025 yang menemukan kehilangan pendapatan sebesar 1,2 miliar dolar AS (Rp20,1 triliun).
Raksasa pelayaran Denmark, Maersk, melalui anak usahanya APM Terminals akan mengambil alih operasional pelabuhan untuk sementara waktu. Manajemen CK Hutchison telah menyatakan keberatan atas keputusan pengadilan.
“Pihak kami terus berkonsultasi dengan penasihat hukum dan mempunyai semua hak, termasuk meminta bantuan hukum nasional dan internasional tambahan terkait masalah ini,” kata perusahaan tersebut, dilansir Al Jazeera.
2. Beijing ancam konsekuensi ekonomi dan politik bagi Panama

Kantor Urusan Hong Kong dan Makau (HKMAO) memperingatkan bahwa otoritas Panama akan membayar harga yang sangat mahal secara politik maupun ekonomi. China mengklaim memiliki kekuatan serta sarana yang cukup untuk membela kepentingan perusahaannya di luar negeri.
Melalui pernyataan resmi, Beijing menuding ada negara tertentu menggunakan taktik intimidasi guna memaksa pihak lain menuruti kemauan sepihak. Tuduhan tersebut diduga merujuk pada AS. Sebagai bentuk perlawanan, Panama Ports Company secara resmi telah mengajukan proses arbitrase internasional terhadap pemerintah Panama.
“Pemerintah Panama mengabaikan fakta, melanggar kepercayaan, dan merusak hak perusahaan Hong Kong,” ungkap HKMAO, dilansir The Straits Times.
3. AS sambut pembatalan kontrak

Pejabat AS menyambut putusan pengadilan Panama dan menganggapnya sebagai pencapaian besar. Ketua Komite Khusus DPR AS untuk urusan China, John Moolenaar, menyebut hasil ini sebagai kemenangan bagi Amerika.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya pernah mengancam akan mengambil alih kembali kendali atas Terusan Panama dengan kekuatan militer jika diperlukan. Ia menuduh jalur air sepanjang 82 kilometer berada di bawah pengaruh tersembunyi pemerintah China.
Sengketa hukum ini diprediksi akan mengancam rencana penjualan 43 pelabuhan milik CK Hutchison di 23 negara senilai 23 miliar dolar AS (sekitar Rp386 triliun). Konsorsium pimpinan BlackRock dan Mediterranean Shipping Company kemungkinan akan mengevaluasi kembali nilai transaksi.
Kehilangan pengaruh di kanal strategis menjadi hambatan bagi strategi Belt and Road Initiative milik China di kawasan Amerika Latin. Pengamat menilai opsi Beijing untuk membalas tindakan Panama cukup terbatas karena minimnya aset negara tersebut di daratan China.


















