Lebih dari 26 Ribu Pejabat China Dituntut dalam Pemberantasan Korupsi
- Penuntutan korupsi menyasar sektor strategis, termasuk keuangan dan infrastruktur
- Penegakan hukum menyentuh lembaga peradilan dengan pemeriksaan terhadap 1.300 pejabat peradilan
- Kejaksaan memperkuat pengejaran buronan luar negeri dengan kampanye "Sky Net" dan pembuatan undang-undang terkait pelacakan buronan
Jakarta, IDN Times – Pemerintah China terus memperketat langkah penanganan praktik korupsi selama tahun lalu dengan fokus pada sektor-sektor vital yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Informasi tersebut disampaikan Kejaksaan Agung Rakyat China atau Supreme People’s Procuratorate (SPP) dalam keterangan resmi pada Selasa (3/2/2026).
Dilansir Xinhua, dalam rentang Januari-November 2025, lembaga kejaksaan di seluruh wilayah menerima lebih dari 27 ribu perkara kejahatan jabatan dari otoritas pengawas, meningkat sekitar 11 persen dibanding periode sebelumnya. Dari jumlah itu, penuntutan dilakukan terhadap lebih dari 26 ribu orang, naik sekitar 20 persen secara tahunan.
1. Penuntutan korupsi menyasar sektor strategis
Langkah hukum paling besar diarahkan pada bidang-bidang penting, dengan lebih dari 7.800 orang dituntut atas kejahatan jabatan di sektor keuangan, badan usaha milik negara, energi, pembangunan infrastruktur, serta proses lelang dan tender. Selain itu, lebih dari 4.100 kasus penuntutan terjadi pada sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, jaminan perumahan, perawatan lansia, dana asuransi kesehatan, pengadaan makanan sekolah, dan perlindungan hak penyandang disabilitas.
Penanganan kasus juga menjangkau tingkat pemerintahan paling bawah, termasuk organisasi desa dan kecamatan, dengan sekitar 1.200 perkara berhasil diselesaikan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum diterapkan secara menyeluruh di berbagai lapisan birokrasi.
Dilansir China Daily, kejaksaan terus mengintensifkan pembongkaran jaringan suap di berbagai daerah. Selama 11 bulan pertama 2025, sebanyak 2.982 orang dituntut atas kasus pemberian maupun penerimaan suap, naik sekitar 7,6 persen dibanding tahun sebelumnya. SPP juga melakukan kajian bersama sejumlah lembaga terkait untuk menyempurnakan mekanisme perhitungan dan pemulihan aset hasil korupsi.
2. Penegakan hukum menyentuh lembaga peradilan
Lingkungan peradilan turut menjadi sasaran pengawasan ketat dalam operasi antikorupsi. Lebih dari 1.300 pejabat peradilan diperiksa atas dugaan penyalahgunaan kewenangan, manipulasi hukum demi kepentingan pribadi, serta praktik interogasi paksa. Dari total tersebut, lebih dari 1.000 orang telah menjalani proses penuntutan terbuka.
Untuk mencegah terulangnya penyimpangan, kejaksaan memperkuat mekanisme pengawasan internal, meningkatkan koordinasi antardivisi, serta memperketat verifikasi bukti, penerapan regulasi, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum.
SPP bersama Mahkamah Agung Rakyat juga mempublikasikan sejumlah perkara yang dinilai sebagai contoh penting. Langkah itu bertujuan mempertegas hukuman terhadap pelaku korupsi berskala kecil yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
3. Kejaksaan memperkuat pengejaran buronan luar negeri
Peringatan satu dekade kampanye antikorupsi bertajuk “Sky Net” dimanfaatkan untuk mempercepat upaya pemburuan pelaku yang melarikan diri ke luar negeri. Dalam periode Januari-November 2025, kejaksaan berhasil membantu membujuk, memulangkan, atau mengekstradisi 12 buronan dari berbagai negara. Selain itu, penetapan penahanan dikeluarkan terhadap 23 buronan kejahatan jabatan, sementara permohonan penyitaan aset diajukan terhadap tujuh tersangka yang telah melarikan diri atau meninggal dunia.
Lembaga kejaksaan terus berperan aktif dalam memperbaiki perangkat hukum nasional terkait pelacakan buronan dan pemulihan aset lintas negara. Upaya tersebut meliputi penyusunan undang-undang, aturan penanganan korupsi transnasional, serta pengembangan pedoman yudisial mengenai mekanisme persidangan in absentia bersama Mahkamah Agung Rakyat.
Dilansir The Nation, Presiden China, Xi Jinping, kembali menekankan keseriusan pemerintah dalam memerangi korupsi hingga ke akar masalah. Ia menegaskan bahwa pejabat yang mengkhianati amanah tak memiliki ruang di tengah masyarakat China. Xi juga mengakui bahwa menghapus lingkungan yang memicu korupsi merupakan tantangan berat, namun langkah tersebut harus terus dilakukan karena praktik korupsi dianggap sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan Partai Komunis China dan stabilitas negara.
