Dari Jepang, Jokowi Bawa Pulang Kapal untuk Bakamla dan Komitmen MRT
Jakarta, IDN Times – Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia, Joko “Jokowi” Widodo, dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menghasilkan tiga hal. Salah satunya adalah hibah kapal patroli dari Jepang untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla).
“Kapal senilai 9 miliar Yen atau 63,3 juta dolar AS. Hibah kapal ini akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas kemaritiman, termasuk dari sisi penegakan huku,” kata Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, dalam keterangan pers pada Sabtu (17/12/2023).
1. Jepang tegaskan komitmennya untuk pembangunan MRT
Kepentingan lain yang dibawa Jokowi ke Negeri Sakura adalah pembangunan fase 2 MRT Jakarta. Retno pun menuturkan bahwa Jepang menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan proyek tersebut.
“Kedua, ada pledge Jepang untuk mempercepat Pembangunan MRT Jalur Timur-Barat dengan target groundbreaking Agustus 2024,” ujar Retno.
2. MoU di bidang kesehatan
Selanjutnya, Jokowi akan pulang ke Indonesia dengan membawa nota kesepahaman (MoU) di bidang kesehatan.
“Ketiga, adanya MoU antara Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dengan Tokushukai Medical Corporation senilai 10 miliar Yen. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kardiovaskular di kawasan Asia,” terangnya.
3. Menerima dokumen proposal dari forum anak muda
Terakhir, Retno menyampaikan bahwa Jokowi dan Kishida juga menerima dua dokumen proposal, yang merupakan hasil dari side event ASEAN-Japan Young Business Leaders’ Summit dan ASEAN-Japan Gen-Z Business Leaders Summit.
Proposal Young Business Leaders’ Summit berisi upaya memperkuat implementasi ASEAN Japan Co-Creation Ecosystem, yang terdiri dari 4 pilar yaitu:
- Penguatan kolaborasi pelaku bisnis ASEAN dan Jepang, termasuk tentunya untuk startup dan UMKM.
- Pengembangan inovasi dan pembangunan ekosistem startup.
- Pembangunan berkelanjutan.
- Pembangunan inklusif yang didorong oleh AI dan deep tech.
“Sementara proposal dari Gen-Z Business Leaders berisi ide kebijakan untuk mengatasi permasalahan sosial di 4 area, yaitu ketahanan pangan, dekarbonisasi atau circular economy, dampak sosial, dan juga ekosistem startup,” ungkap Retno.
