Diduga Beri Suara Atas Nama Suami, Petugas Pemilu Korsel Ditangkap
Jakarta, IDN Times - Polisi Korea Selatan (Korsel) menangkap seorang petugas pemilu yang diduga memberikan suara lebih awal untuk pemilihan presiden pada 3 Juni atas nama suaminya.
Kantor Polisi Suseo Seoul, pada Sabtu (31/5/2025), mengajukan penangkapan atas tuduhan pemungutan suara yang curang, dengan maksud untuk memperpanjang penahanannya.
Sebelumnya, polisi menangkap tersangka tanpa surat perintah pada 29 Mei 2025. Ini tak lama setelah pihaknya menerima telepon bahwa seseorang telah memberikan suara dua kali di tempat pemungutan suara di lingkungan Daechi 2-dong, Gangnam, dilansir Yonhap.
1. Kantor kesehatan distrik Gangnam dan NEC memecat pelaku
Menurut kantor polisi tersebut, pelaku adalah seorang pegawai kontrak di kantor kesehatan distrik Gangnam. Ia ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Nasional (NEC) untuk membantu memeriksa identitas pemilih selama pemungutan suara awal yang berlangsung selama dua hari pada 29 dan 30 Mei.
Dia diperiksa atas dugaan memberikan suara menggunakan identitas suaminya, sebelum memberikan suaranya sendiri beberapa jam kemudian. Perempuan tersebut mengakui semua tuduhan, namun menolak mengungkapkan motifnya.
Merespons insiden tersebut, kantor distrik Gangnam dan NEC mengatakan bahwa mereka telah membebaskan dari tugasnya. NEC juga mengajukan pengaduan terhadap perempuan tersebut ke polisi, seraya meminta penyelidikan atas kemungkinan keterlibatan suaminya.
"Pemungutan suara melalui kuasa oleh petugas pemilu yang seharusnya mengawasi pemilihan presiden secara ketat dan adil, adalah kejahatan pemilu yang sangat serius. Hal tersebut secara brutal menginjak-injak kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara pemilu," kata komisi tersebut, dikutip dari Korea Herald.
2. Partai Kekuatan Rakyat mengecam insiden tersebut
Seorang pejabat di NEC mengatakan surat suara perempuan tersebut tidak dapat dibatalkan karena telah dimasukkan ke dalam kotak suara. Penghitungan suara akan berjalan seperti biasa.
Kim Moon-soo, kandidat presiden dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP), pada Jumat (30/5/2025) mengecam manajemen yang buruk dalam pemilihan awal. Ia juga menuntut kepala pengawas pemilu untuk meminta maaf.
"Mengapa NEC belum juga memperbaiki masalah ini, setelah menangani banyak kasus serupa di masa lalu, seperti kasus pilkada keranjang?" ujarnya.
Pernyataannya merujuk pada kontroversi pengangkutan surat suara pasien COVID-19 dalam keranjang plastik, saat pemungutan suara awal pemilihan presiden 2022.
Kim Yong-tae, anggota DPR dan pemimpin sementara PPP, juga menyalahkan NEC atas manajemen pemilu. Ia pun akan meninjau revisi Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik agar pejabat pemilu menandatangani surat suara awal. Pihaknya juga menuntut pemeriksaan dan perbaikan menyeluruh di semua lokasi pemungutan suara awal.
3. Jumlah partisipasi pemilih pada pemungutan suara awal menurun
Sekitar 15,4 juta pemilih Korsel mendatangi tempat pemungutan suara untuk memberikan suara mereka pada presiden berikutnya. Namun, jumlah pemilih yang memberikan suara sebelum pemilihan hari Selasa (27/5/2025) menurun pada hari kedua, yang membalikkan perkiraan sebelumnya untuk rekor baru pemungutan suara awal tahun ini.
Menurut Komisi Pemilihan Umum, partisipasi pemilih selama dua hari pemungutan suara langsung di 3.568 tempat pemungutan suara (TPS) yang ditunjuk secara nasional tercatat 34,74 persen. Angka tersebut lebih rendah dari 36,93 persen jumlah pemilih awal yang tercatat menjelang pemilu 2022.
Survei terbaru tentang pemilihan presiden yang dirilis pada 28 Mei menunjukkan, Lee dari Partai Demokrat (DP) unggul dengan 49,2 persen suara, diikuti oleh Kim Moon-soo dari PPP dengan 36,8 persen suara. Sementara, Lee Jun-seok dari Partai Reformasi Baru berada di posisi ketiga dengan dukungan 10,3 persen.
Pemilihan umum dadakan ini terjadi di tengah kekacauan politik selama berbulan-bulan. Ini dipicu oleh kegagalan penerapan darurat militer olen mantan Presiden Yoon Suk Yeol pada Desember lalu.
