Ekuador Tetapkan Status Darurat usai Demo BBM
- Pencabutan subsidi BBM untuk dialokasikan ke transportasi umum
- Demonstrasi besar di Ekuador pekan lalu didorong oleh kemarahan warga imbas pencabutan subsidi BBM.
- Subsidi BBM akan dialihkan untuk simpanan negara dan sebanyak 220 juta dolar AS (Rp3,6 triliun) akan dialokasikan ke sektor transportasi.
Jakarta, IDN Times - Presiden Ekuador, Daniel Noboa, pada Jumat (19/9/2025), mendeklarasikan jam malam dan keadaan darurat di delapan provinsi di Ekuador. Keputusan ini dalam menanggapi demonstrasi besar imbas pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
“Keputusan ini dibutuhkan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah aksi kekerasan. Siapapun yang terlibat dalam aksi terorisme, pemblokiran jalan ilegal, dan aksi kekerasan akan dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku,” terangnya, dikutip dari Mercopress.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Noboa sudah memberlakukan serangkaian keadaan darurat di Ekuador. Kebijakan ini diberlakukan menyusul tingginya aksi kekerasan imbas aktivitas geng kriminal dan demonstrasi.
1. Pencabutan subsidi BBM untuk dialokasikan ke transportasi umum
Demonstrasi besar di Ekuador pekan lalu didorong oleh kemarahan warga imbas pencabutan subsidi BBM. Alhasil, harga solar dari 1,8 dolar AS (Rp29,9 ribu) per liter naik menjadi 2,8 dolar AS (Rp46,6 ribu) per liter.
Pemerintah Ekuador menyebut bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran karena tidak membantu penduduk tidak mampu. Namun, hanya menguntungkan penduduk berpendapatan tinggi dan pebisnis, dikutip dari Fox News.
Pencabutan subsidi ini akan dialihkan untuk simpanan negara dan sebanyak 220 juta dolar AS (Rp3,6 triliun) akan dialokasikan ke sektor transportasi. Langkah ini untuk mengurangi naiknya biaya transportasi umum di Ekuador.
2. Noboa dorong referendum pendirian pangkalan militer AS di Ekuador
Noboa mengumumkan akan mengadakan referendum untuk menanyakan kepada warga terkait persetujuan soal pendirian pangkalan militer asing. Jika mayoritas setuju, maka akan membuka pintu pendirian pangkalan militer AS di Ekuador.
Dilansir EFE, referendum soal akan diselenggarakan dan dipersiapkan oleh Dewan Elektoral Nasional (CNE). Sesuai rencananya, referendum soal pendirian pangkalan militer asing ini akan diselenggarakan pada 30 November mendatang.
Pendirian pangkalan militer AS ini disebut untuk membantu meningkatkan keamanan dari aksi kekerasan imbas aktivitas penyelundupan narkoba. Sebelumnya, AS memiliki pangkalan militer di Manta, Ekuador yang berfungsi untuk melawan penyelundupan narkoba.
3. Referendum picu perseteruan antara Noboa dan hakim Mahkamah Konstitusi
Dorongan untuk mengadakan referendum soal pangkalan militer asing ini telah memicu perselisihan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) Ekuador. Beberapa hakim MK menolak beberapa pasal yang hukum yang diajukan oleh Noboa dalam melawan geng kriminal.
Penolakan dari hakim ini membuat Noboa mengajak dan memimpin langsung demonstrasi di Quito dan Guayaquil. Ia menolak keras dan menekan hakim agar membiarkan rakyat yang memilih dalam referendum tersebut.
Hingga kini, pemerintah Ekuador masih menunggu respons dari hakim untuk memberikan jawaban soal tujuh pertanyaan dalam referendum. Namun, hakim memiliki kuasa untuk menolak atau memodifikasi pertanyaan tersebut.
