FBI Bongkar Sindikat Pekerja IT Korut yang Danai Senjata Nuklir
- FBI dan DOJ membongkar jaringan pekerja IT Korut melalui penggerebekan lebih dari 40 lokasi di Texas, menyita 187 perangkat untuk memutus pendanaan program nuklir dan rudal Pyongyang.
- DOJ mendakwa 14 tersangka atas pencurian identitas, penipuan kawat, dan pencucian uang setelah jaringan tersebut menipu lebih dari 70 perusahaan AS dengan kerugian melampaui Rp53 miliar.
- Sindikat memakai identitas curian, fasilitator lokal, dan peternakan laptop untuk bekerja jarak jauh; taktiknya berkembang dengan AI, alih daya, pemerasan data, serta ancaman kekerasan.
Jakarta, IDN Times - Biro Investigasi Federal (FBI) dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) mengumumkan pembongkaran jaringan fasilitator skema penipuan pekerja teknologi informasi (IT) jarak jauh milik pemerintah Korea Utara (Korut) pada Selasa (13/10/2026). Operasi penegakan hukum di Texas dan Ohio ini bertujuan memutus aliran dana untuk program senjata nuklir serta rudal balistik Pyongyang.
Aparat menggerebek lebih dari 40 lokasi yang dijadikan peternakan laptop (laptop farm) di Texas sepanjang 21 hingga 25 September lalu dalam Operation Lonestar Roundup. Petugas menyita sekitar 187 perangkat komputer dan alat kendali jarak jauh yang dipakai menyusup ke puluhan perusahaan AS untuk menghindari sanksi internasional. Kementerian Keuangan AS memperkirakan skema pekerja IT palsu ini menghasilkan lebih dari 800 juta dolar AS (sekitar Rp14,3 triliun) bagi rezim Korut sepanjang tahun fiskal 2024
1. DOJ dakwa 14 tersangka atas penipuan Rp53 miliar
Ilustrasi pengadilan. (unsplash.com/Tingey Injury Law Firm) Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Utara Ohio secara terpisah membuka dakwaan terhadap 14 tersangka atas pencurian identitas, penipuan kawat, dan pencucian uang pada hari yang sama. Para pelaku terdiri dari dua warga AS yang telah ditangkap, 10 warga Korut yang berbasis di China, serta dua tersangka lain yang identitasnya masih dirahasiakan. Dua warga AS tersebut adalah Michael James Bostelle asal Pennsylvania dan Juan Cecilio Pena Carrillo asal Texas.
Jaringan ini telah menipu lebih dari 70 perusahaan AS sejak 2019 hingga Juli 2025 dengan total kerugian melampaui 3 juta dolar AS (sekitar Rp53 miliar). Korban mencakup perusahaan dari sektor layanan kesehatan, komunikasi, dukungan siber, ritel, hingga manufaktur di Ohio, 16 negara bagian lain, dan Distrik Columbia. Perusahaan keamanan siber AS, CrowdStrike, membantu FBI mengidentifikasi jaringan kelompok pekerja IT Korut ini sebagai Famous Chollima.
Sementara itu, penggerebekan di Texas belum berujung pada penangkapan karena aparat memprioritaskan kecepatan pemutusan jaringan siber tersebut. Namun, Jaksa AS untuk Distrik Utara Texas, Ryan Raybould, menegaskan para pemilik rumah yang menampung puluhan perangkat milik agen asing itu akan segera didakwa karena mustahil berdalih tidak mengetahui adanya pelanggaran hukum.
"Setiap peternakan laptop yang kami bongkar menutup aliran pendapatan yang diandalkan pemerintah Korea Utara untuk mendanai program senjata yang mengancam stabilitas global. Operation Lonestar Roundup mengirim pesan jelas bahwa kami tidak akan membiarkan musuh Amerika Serikat mengeksploitasi bisnis atau membahayakan keamanan nasional kami," ujar Raybould, dilansir situs resmi DOJ.
2. Curi identitas dan manfaatkan warga lokal
logo FBI. (unsplash.com/David Trinks) Pemerintah Korut mengerahkan ribuan pekerja IT untuk melamar pekerjaan jarak jauh di perusahaan AS dan negara sekutu menggunakan identitas warga AS yang dicuri dari web gelap. Para pelaku memanfaatkan warga lokal sebagai fasilitator berbayar guna melewati sistem pemeriksaan keamanan perusahaan yang makin ketat. Pekerja Korut mengincar warga AS yang mengalami kesulitan ekonomi melalui lowongan pekerjaan lepas palsu di situs pencari kerja.
Para fasilitator bertugas menerima pengiriman laptop kerja dari perusahaan korban ke alamat rumah mereka agar terlihat sah di mata tim sumber daya manusia (HRD). Mereka kemudian memasang perangkat lunak akses jarak jauh dan perangkat keras keyboard, video, mouse (KVM) agar operator Korut dapat bekerja dari luar negeri seolah-olah berada di wilayah AS. Satu rumah fasilitator bisa menampung puluhan hingga ratusan laptop layaknya pusat data mini.
Pekerja Korut menyetorkan sekitar 85 hingga 90 persen gaji mereka kepada pemerintah Pyongyang, terutama melalui Departemen Industri Amunisi dan Biro Umum Pengintaian. Kepala Divisi Siber FBI, Brett Leatherman, menjelaskan bahwa penyusupan ini merupakan ancaman serius bagi perusahaan-perusahaan AS.
"Setiap pekerjaan ini mendanai aliran dana untuk program nuklir dan rudal balistik yang diperoleh melalui pencurian identitas warga Amerika serta kepercayaan pemberi kerja Amerika," kata Leatherman, dilansir The Straits Times.
3. Taktik makin canggih dengan AI dan ancaman kekerasan
misil Korea Utara pada parade militer 2013. (Stefan Krasowski, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons) Taktik sindikat pekerja IT Korut terus berkembang untuk menghindari deteksi aparat dan perusahaan. Mereka kini mengandalkan kecerdasan buatan (AI) guna membuat resume, foto, dan video palsu, serta melewati wawancara kerja daring. Para pelaku juga membayar komplotan warga Barat untuk tampil di depan kamera saat rapat, memverifikasi identitas palsu, mengirim paket, hingga menjalani tes urine dan sidik jari.
Selain itu, operator Korut kerap mengalihdayakan pekerjaan yang mereka dapatkan kepada pekerja lepas di Pakistan, India, dan Nigeria dengan bayaran sebagian kecil dari total gaji. Pekerja pihak ketiga di Asia Selatan dan Afrika Barat ini juga dibayar untuk melamar sebanyak mungkin posisi terbuka secara manual. Perusahaan CrowdStrike bahkan mencatat rata-rata dua kasus baru peternakan laptop setiap hari sepanjang September lalu.
FBI turut menemukan eskalasi taktik berupa pemerasan dan ancaman kekerasan fisik oleh pekerja IT Korut. Para pelaku mengancam akan membocorkan data sensitif perusahaan untuk memeras uang tebusan, serta mengirim ancaman pembunuhan kepada mantan manajer beserta keluarga mereka setelah dipecat. Mereka bahkan menyewa fasilitator di AS untuk mendatangi dan mengintimidasi perusahaan korban maupun operator peternakan laptop secara langsung.
"Jika Anda seorang individu dan memiliki 50 laptop di ruang keluarga Anda, Anda sedang melakukan kesalahan. Itu sungguh konyol," tutur Raybould, dilansir FOX 4.
