Guyana Protes Rencana Maduro Adakan Pemilu di Essequibo
- Guyana protes rencana Maduro adakan pemilihan gubernur di Essequibo.
- Kementerian Luar Negeri Guyana menyatakan langkah Venezuela melanggar hukum internasional.
- Guyana akan mencari bantuan ICJ untuk mencegah rencana Venezuela.
Jakarta, IDN Times - Guyana memprotes rencana Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk mengadakan pemilihan gubernur di wilayah Essequibo. Langkah itu diklaim sebagai pelanggaran Perjanjian Argyle dalam menyelesaikan perselisihan pada Desember 2023.
Tensi antara Venezuela dan Guyana memuncak pada akhir 2023 menyusul referendum untuk mengambilalih teritori Essequibo. Hingga kini, hubungan kedua negara terus memanas imbas klaim Caracas terhadap teritori kaya minyak yang dimiliki oleh Guyana tersebut.
1. Pemilu Venezuela melanggar perjanjian dengan Guyana
Pada Jumat (10/1/2024), Kementerian Luar Negeri Guyana mengatakan bahwa tindakan itu akan menyulut tensi terkait ketegangan sengketa wilayah Essequibo.
"Pemilihan gubernur di Essequibo seharusnya dipilih oleh warga di Guyana Essequibo. Langkah sepihak yang dilakukan oleh Venezuela telah melanggar dialog yang tertuang dalam Perjanjian Argyle untuk menahan tensi antara kedua negara," tuturnya, dikutip Mercopress.
Georgetown menambahkan segala bentuk rencana pengadaan pemilu Venezuela di dalam teritori Guyana dan melibatkan rakyat Guyana adalah bentuk pelanggaran prinsip-prinsip dasar hukum internasional.
Tak hanya itu, Guyana menyebut langkah Venezuela tersebut melanggar hukum yang tertuang dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hukum Internasional (ICJ) pada 1 Desember 2023.
2. Guyana akan minta bantuan ke ICJ untuk halangi rencana Venezuela
Pada hari yang sama, Guyana mengatakan akan mencari bantuan ICJ untuk mencegah rencana Venezuela mengadakan pemilihan gubernur di Essequibo.
"Kami akan mencari bantuan ICJ dalam memastikan bahwa pemerintah Republik Bolivar Venezuela menghargai obligasi internasionalnya dan menghalangi dalam aksi lebih lanjut yang bertujuan merusak resolusi perdamaian. Ini sesuai dengan hukum internasional," terangnya.
Sementara itu, Nicolas Maduro sudah dilantik sebagai presiden di Venezuela pada 10 Januari 2025 menyusul kemenangan kontroversialnya pada Juli 2024. Kembalinya Maduro ke kursi pemerintahan memungkinan tensi dengan Guyana terus berlanjut.
Selain itu, Venezuela di bawah rezim Maduro juga sudah mendirikan sejumlah pos-pos militer baru dan pembaruan pangkalan militer di sekitar perbatasan Essequibo dalam setahun terakhir.
3. Protes pembangunan jembatan di Pulau Ankoko
Pada akhir Desember, Menteri Luar Negeri Guyana Hugh Todd memprotes Venezuela yang selesai membangun jembatan di Pulau Ankoko yang membagi kedua negara. Jembatan itu berfungsi mengakses pangkalan militernya di Pulau Ankoko.
"Aktivitas Venezuela, termasuk aktivitas militer di bagian timur tersebut berada di timur garus perbatasan Guyana ini sudah jelas melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Kami mendesak mereka untuk segera mengurungkan niatnya dan menarik personel militerdan senjata dari Pulau Ankoko," ungkapnya, dilansir Associated Press.
Pada November, Guyana sudah tumbuh menjadi salah satu produsen dan eksportir minyak bumi terbesar di dunia. Negara bekas koloni Inggris tersebut juga menjadi negara dengan pertumbuhan ekonmi tertinggi di kawasan pada 2024.
Pertumbuhan yang tinggi ini berkat penemuan cadangan minyak bawah laut seluas 6,6 juta hektare di Blok Stabroek, pesisir Guyana Essequibo oleh konsorsium yang dipimpin Exxon Mobil pada 2015.
