Hadapi Penuaan Penduduk, Rusia Lirik Tenaga Kerja Indonesia
- Rusia menjajaki kerja sama pengiriman tenaga kerja dengan Indonesia untuk mengatasi kekurangan SDM akibat penuaan penduduk, dengan pembahasan masih pada tahap awal namun dinilai prospektif.
- Pemerintah dan perusahaan Rusia telah berkomunikasi dengan kementerian terkait di Indonesia guna memastikan proses penempatan pekerja dilakukan secara transparan dan memiliki dasar hukum yang jelas.
- Kerja sama tenaga kerja juga dibahas dalam kerangka ASEAN-Rusia, mencakup pelatihan, sertifikasi keterampilan, serta penyelarasan kebijakan migrasi sesuai rencana aksi komprehensif kawasan.
Jakarta, IDN Times - Rusia mulai menjajaki peluang kerja sama pengiriman tenaga kerja dengan Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan sumber daya manusia akibat penuaan populasi yang terjadi di negara tersebut. Moskow menyebut pembahasan mengenai kerja sama ini masih berada pada tahap awal, namun dinilai memiliki prospek yang menjanjikan bagi hubungan bilateral kedua negara.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, isu pengiriman tenaga kerja baru masuk dalam agenda kerja sama Rusia dan Indonesia sejak tahun lalu. Menurut dia, pembicaraan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan mobilitas pekerja migran, tetapi juga kebutuhan riil Rusia terhadap tambahan tenaga kerja.
Tolchenov mengatakan sejumlah perusahaan di Rusia mulai melirik kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, setelah sebelumnya lebih banyak mengandalkan tenaga kerja dari negara-negara tetangga di Asia Tengah.
“Kami mulai dari negara tetangga kami di Asia Tengah dan yang lebih dekat dengan perbatasan kami. Sekarang beberapa perusahaan mencari Asia Tenggara, termasuk Indonesia,” katanya dalam jumpa pers di kediaman resminya, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Sergei menegaskan penjajakan tersebut masih berada pada tahap awal dan belum mengarah pada skema yang lebih konkret.
1. Rusia jalin kontak dengan kementerian dan perusahaan di Indonesia
Sergei mengungkapkan, pihak Rusia telah menjalin komunikasi dengan sejumlah instansi di Indonesia untuk membahas kemungkinan kerja sama tersebut. Kontak dilakukan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), serta beberapa perusahaan yang dapat menyediakan tenaga kerja bagi Rusia.
Menurut dia, pembahasan yang berlangsung juga memperhatikan komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran yang ditempatkan di luar negeri.
Rusia, kata Sergei, menginginkan agar seluruh proses penempatan tenaga kerja dilakukan secara transparan dan memiliki dasar hukum yang jelas.
“Kami memahami bahwa Pemerintah Indonesia memiliki fokus pada pelindungan hak-hak pekerja migran. Kami ingin semuanya dijamin secara hukum dan transparan,” ujarnya.
Ia mengatakan berbagai bentuk kerja sama tersebut kemungkinan memerlukan dukungan perjanjian antarpemerintah maupun kesepakatan langsung antarpelaku usaha.
2. Kerja sama tenaga kerja sangat menjanjikan
Sergei menilai kerja sama di bidang tenaga kerja dapat menjadi salah satu agenda penting dalam hubungan Indonesia dan Rusia pada masa mendatang.
“Mungkin diperlukan lebih banyak perjanjian antarpemerintah secara bilateral di bidang ini, mungkin beberapa perjanjian antarperusahaan. Namun, saya percaya ini mungkin akan menjadi salah satu topik masa depan yang sangat menjanjikan dalam hubungan bilateral kita,” kata dia.
Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja di Rusia dipicu oleh perubahan demografi dan penuaan penduduk yang terjadi di banyak negara.
Karena itu, Rusia membutuhkan tambahan sumber daya manusia untuk mendukung berbagai sektor ekonomi di dalam negeri.
Ia menambahkan, peluang tersebut terbuka bagi sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
3. ASEAN-Rusia punya kerangka kerja sama pekerja migran
Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Rusia untuk ASEAN Evgeny Zagaynov mengatakan, jumlah pekerja migran dari Asia Tenggara yang bekerja di Rusia saat ini masih relatif kecil. Meski demikian, perlindungan terhadap hak dan kepentingan mereka tetap menjadi perhatian.
Menurut dia, kerja sama terkait pekerja migran sebenarnya telah tercantum dalam rencana aksi komprehensif ASEAN-Rusia.
Kerja sama tersebut mencakup pengembangan dan sertifikasi keterampilan pekerja migran, pengakuan kompetensi, hingga penyelarasan kebijakan dan tata kelola migrasi tenaga kerja.
Zagaynov mengatakan Deklarasi Vientiane menjadi salah satu acuan penting bagi kerja sama lima tahun ke depan. Meski belum terdapat mekanisme khusus antara ASEAN dan Rusia, ia menilai pembahasan mengenai isu tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kerangka kerja sama yang telah tersedia.
“Meski belum ada mekanisme khusus antara ASEAN dan Rusia, hal tersebut tetap dapat dibahas melalui kerangka kerja yang tersedia,” ujarnya.
