Korut Tembak Rudal Usai Menhan AS Kunjungi Korsel
- Jepang pastikan rudal jatuh di luar zona ekonomi, tidak ada dampak langsung
- Kim Jong Un tolak dialog dengan AS dan Korea Selatan, menolak upaya pertemuan
- Korea Utara dan Rusia bahas penguatan kerja sama militer, meningkatkan hubungan pertahanan
Jakarta, IDN Times – Korea Utara kembali meluncurkan setidaknya satu rudal balistik jarak pendek ke arah perairan timurnya pada Jumat (7/11/2025). Militer Korea Selatan melaporkan rudal itu meluncur sejauh sekitar 700 kilometer menuju Laut Timur, yang juga dikenal sebagai Laut Jepang. Peluncuran ini terjadi hanya beberapa hari setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth, berkunjung ke Seoul untuk menghadiri rapat keamanan tahunan.
Dilansir dari ABC News, Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS) mengonfirmasi peluncuran tersebut dan menyebut senjata itu ditembakkan dari wilayah pedalaman dekat Kabupaten Taekwan barat. Rudal itu melintasi daratan sebelum jatuh ke laut. Intelijen Korea Selatan dan AS disebut telah memantau persiapan peluncuran sejak awal, dan kini tengah menganalisis data uji coba itu.
Militer Korea Selatan menyatakan telah memperketat pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan peluncuran berikutnya dari Pyongyang. Pemerintah Jepang juga menegaskan bahwa rudal tersebut jatuh di luar zona ekonomi eksklusifnya dan tidak menimbulkan kerusakan.
1. Jepang pastikan rudal jatuh di luar zona ekonomi
Dilansir dari Economic Times, Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengatakan kepada wartawan bahwa rudal Korea Utara diperkirakan jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang dan tidak menimbulkan dampak langsung. Ia menambahkan tidak ada laporan kerusakan akibat insiden tersebut. Korea Utara sejauh ini belum memberikan konfirmasi atas peluncuran tersebut.
Peluncuran ini terjadi empat hari setelah Korea Selatan melaporkan bahwa Korea Utara menembakkan 10 putaran artileri ke perairan barat pada Senin (3/11/2025), bertepatan dengan awal kunjungan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth ke Seoul. Kepala staf gabungan Korea Selatan menyebut, Pyongyang juga sempat menembakkan jumlah putaran yang sama pada Sabtu (1/11/2025) sebelum KTT antara Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, dan Presiden China, Xi Jinping, di Gyeongju.
Korea Utara diketahui mempercepat uji senjata dalam beberapa pekan terakhir, termasuk rudal hipersonik dan jelajah pada bulan sebelumnya. Dalam waktu yang sama, Presiden AS, Donald Trump, telah memberi izin kepada Seoul untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir. Seorang pejabat presiden Korea Selatan mengatakan negaranya kini sedang berupaya mendapatkan pasokan uranium diperkaya dari AS sebagai bahan bakar kapal selam buatan lokal.
Para analis menilai langkah itu akan menempatkan Korea Selatan di jajaran kecil negara yang memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Peningkatan ini disebut dapat memperkuat kemampuan pertahanan dan angkatan laut Korea Selatan menghadapi ancaman Korea Utara. Seusai rapat keamanan tahunan pada Selasa (4/11/2025), Hegseth menyatakan dukungannya atas rencana Seoul meningkatkan anggaran pertahanan menghadapi ketegangan regional.
Bulan lalu, Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un menghadiri parade militer besar di Pyongyang yang dihadiri perwakilan Rusia, China, dan Vietnam. Parade tersebut memamerkan rudal balistik antarbenua baru yang diyakini siap diuji dalam waktu dekat. Dalam kesempatan itu, Kim kembali meminta Washington mencabut syarat denuklirisasi sebagai prasyarat untuk melanjutkan pembicaraan diplomatik.
2. Kim Jong Un tolak dialog dengan AS dan Korea Selatan
Sejak awal masa jabatannya tahun ini, Trump, bersama Lee Jae Myung, berupaya membuka kembali komunikasi dengan Kim. Namun, Kim menolak setiap upaya tersebut sejak perundingan 2019 gagal mencapai kesepakatan akibat perselisihan terkait pertukaran pelonggaran sanksi dengan pembongkaran program nuklirnya.
Kim sempat menyatakan pada September bahwa dirinya terbuka untuk berdialog jika AS bersedia mencabut tuntutan agar Korea Utara menyerahkan senjata nuklirnya. Dalam kunjungan ke Korea Selatan pekan lalu, Trump kembali menyampaikan kesiapannya bertemu Kim, menimbulkan harapan akan adanya pertemuan mendadak antara keduanya.
Namun, Kim tidak memberikan tanggapan terhadap ajakan terbaru itu. Ia sebelumnya mengatakan masih menyimpan kenangan positif saat bertemu Trump dan tidak menolak dialog selama Washington berhenti menekan negaranya menyerahkan senjata nuklir. Kim juga mengabaikan ajakan bertemu ketika Trump menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Gyeongju pekan lalu.
Kementerian Luar Negeri Korea Utara menuding pemerintahan Trump terus bersikap bermusuhan dengan menjatuhkan sanksi terhadap pejabat dan institusinya atas tuduhan pencucian uang. Pyongyang berjanji akan merespons tanpa menjelaskan bentuk tindakannya. Beberapa analis menyebut pernyataan itu menunjukkan Korea Utara tidak melihat urgensi untuk segera membuka kembali dialog dengan Washington.
3. Korea Utara dan Rusia bahas penguatan kerja sama militer
Dilansir dari Al Jazeera, pejabat militer Korea Utara dan Rusia dilaporkan menggelar pertemuan di Pyongyang pada pekan ini untuk membahas peningkatan kerja sama pertahanan. Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) menyebut pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Direktur Biro Politik Umum Tentara Rakyat Korea, Pak Yong Il, dan Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Viktor Goremykin.
KCNA melaporkan kedua pihak sepakat memperdalam hubungan pertahanan sebagai bagian dari kemitraan strategis yang telah disetujui oleh Kim dan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Hubungan itu disebut semakin erat di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.
Sementara itu, badan intelijen Korea Selatan mendeteksi adanya aktivitas pelatihan dan perekrutan baru di Korea Utara yang diduga terkait pengerahan pasukan ke Rusia. Seoul memperkirakan Pyongyang telah mengirim sekitar 15 ribu tentara untuk membantu perang melawan Ukraina, dan banyak di antara mereka tewas di medan tempur.
Selain itu, Dinas Intelijen Nasional Korea Selatan juga menyebut Kim telah mengirim sekitar 5 ribu pasukan konstruksi militer ke Rusia sejak September untuk mendukung proyek pemulihan infrastruktur di negara sekutunya tersebut.
